Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 2 November 2021

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Komitmen India mencapai nol bersih pada 2070. India, sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar di dunia, menyatakan untuk menjadi negara netral karbon pada 2070, setelah sebelumnya disampaikan oleh Tiongkok (2060) dan AS serta Uni Eropa (2050). Posisi India sangat penting dalam mencapai target penurunan emisi global karena saat ini merepresentasikan 17% dari total populasi dunia. Untuk menuju hal tersebut, India menargetkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang tenaga surya mencapai 500 GW pada 2030 dan mendorong penggunaan energi terbarukan hingga 50% dari total kebutuhan energinya.

Komitmen yang baru disampaikan oleh India menjadi indikasi yang positif bagi upaya penurunan emisi karena lebih berani dibandingkan dengan komitmen sebelumnya yang disampaikan pada enam tahun lalu. Pada saat itu, India hanya menargetkan 40% penggunaan energi terbarukan dalam bauran tenaga listriknya dengan total kapasitas mencapai 450 GW pada 2030.

Untuk mencapai hal dibutuhkan pendanaan yang besar dan komitmen dari negeri-negara maju yang dianggap gagal memenuhi janji untuk memberikan pendanaan US$100 miliar pada 2020 yang dibutuhkan. India bahkan menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan iklim, negara negara berkembang membutuhkan transfer teknologi dan keuangan dari negara maju. Tanpa adanya dukungan penuh dari negara maju, besar kemungkinan transisi energi yang ditargetkan oleh Pemerintah India akan berjalan lambat. Sebagai salah satu negara yang memiliki produksi dan cadangan batubara cukup besar, pelaksanaan transisi energi akan menyebabkan India menjadi salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Ada sekitar 4 juta orang di India yang mata pencahariannya secara langsung atau tidak langsung terkait dengan batubara. Belum lagi industri- industri di India yang membutuhkan dan tergantung dengan batubara seperti baja, batu bata dan kereta api. Indian Railways, salah satu perusahaan kereta api di India, bahkan memperoleh setengah dari pendapatannya dari kegiatan pengangkutan batubara sehingga memungkinan untuk melakukan subsidi bagi kereta penumpangnya.

Seminggu sebelumnya, India sempat menyatakan menolak untuk mengumumkan target emisi nol bersih karbon karena nol bersih karbon dianggap bukan sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim. Emisi nol bersih mengacu pada keseimbangan keseluruhan antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan emisi yang diserap melalui cara alami atau dengan teknologi penangkapan karbon. 

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Isu Energi Bersih dalam KTT G20. Isu energi bersih menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, akhir pekan lalu. Dalam ajang tahunan tersebut negara-negara yang merupakan 20 besar ekonomi terkaya di dunia itu membahas pentingnya dunia yang lebih bersih dari emisi. Dalam pertemuan tersebut, negara peserta menyatakan untuk  mempercepat penghapusan penggunaan batu bara dan berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Keputusan ini akan berdampak langsung pada keberhasilan COP 26 di Glasgow pada awal November ini. Selain itu, konsensus tersebut juga akan mendorong kemampuan negara-negara G20 dalam upaya mengatasi krisis iklim

Selain menghapus batu bara dari daftar sumber energi primer secara bertahap, G20 juga mendorong ada investasi yang lebih banyak di energi terbarukan (EBT). Meski demikian, G20 juga mengamanatkan agar otoritas pemerintahan memastikan untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak. Hal ini juga menjadi pengingat bagi negara-negara yang selama ini mengandalkan batu bara sebagai bahan baku energi. Sebab seperti diketahui bersama, batu bara dianggap sebagai biang kerok meningkatnya emisi gas buang di tataran global. Kendati demikian, opini tersebut sebenarnya masih bisa diperdebatkan mengingat sumber emisi tidak juga datang dari sektor kehutanan, industri, dan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor energi menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 453,2 juta ton CO2, masih di bawah sektor kehutanan yang sebesar 647 juta ton CO2. Oleh karena itu, pemerintah telah menargetkan akan menurunkan emisi GRK sektor energi menjadi sebesar 314-398 juta ton CO2 pada 2030. Beberapa strategi dilakukan di antaranya dengan mengembangkan EBT, konservasi energi, dan penerapan teknologi bersih. Sementara itu dari sisi pasokan, saat ini bauran energi nasional masih didominasi oleh bahan bakar fosil yakni batu bara yang di antaranya untuk menyuplai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan porsi (38%), kemudian minyak bumi (31,6%), EBT (11,2%), dan gas alam (19,2%). Dengan komposisi bauran energi seperti di atas, maka peran penting ada di pemerintah. Bagaimanapun, batu bara sampai saat ini masih menjadi andalan untuk memproduksi listrik nasional karena secara keekonomian mampu berkontribusi pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang rendah dibanding sumber listrik dari EBT. Selain itu, pasokan batu bara yang melimpah juga bisa menjadi pertimbangan bagaimana komoditas ini bisa menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian. Jika dianggap sebagai sumber emisi, maka harus dicarikan teknologi yang bisa memungkinkan proses pembangkitan listrik dari batu bara dengan emisi yang seminimal mungkin.

Selain itu krisis energi yang melanda Eropa akhir- akhir ini juga patut menjadi pembelajaran untuk setidaknya berhati-hati dalam kebijakan transisi energi ini agar semangat untuk mengurangi emisi karbon dan pemanasan global tidak membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat energi.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Kode HS Pangkal Polemik Ekspor Bijih Nikel : Data impor bijih nikel Tiongkok dari Indonesia terkuak ke publik beberapa waktu lalu dan menimbulkan polemik. Pasalnya, dalam data tersebut, Bea Cukai Tiongkok masih mencatat adanya impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia pada tahun lalu. Padahal, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020.

Dari hasil penelurusan pemerintah, terungkap Bea Cukai Tiongkok memiliki satu kode klasifikasi barang (HS) untuk bijih nikel dan konsentrat nikel. Kesamaan kode tersebut menjadi pangkal keriuhan beberapa waktu lalu.  Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi melalui Kedubes Indonesia di sana [Tiongkok]. Dan bisa kami tegaskan tidak ada yang kecolongan,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin, pekan lalu.

Sejak awal 2020 kemarin, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Larangan ekspor nikel kadar rendah tersebut seiring dengan rencana pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Nikel kadar rendah merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan. Ridwan menegaskan tidak ada kebocoran atau kecolongan ekspor bijih nikel.

Semua instansi yang berkaitan dengan pengiriman komoditas ke luar negeri memastikan bijih nikel kadar rendah tidak keluar dari Indonesia. Tidak ada satupun Kementerian yang mengkonfirmasi impor bijih nikel dari Indonesia ke Tiongkok. Tereksposnya data impor bijih nikel itu di tengah gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Uni Eropa keberatan dengan keputusan Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan pemerintah tak gentar menghadapi gugatan tersebut. Kebijakan larangan ekspor tak akan dianulir.  Meskipun kita digugat di WTO, tidak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang, barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong,” kata Presiden beberapa waktu lalu.

Kementerian ESDM mencatat cadangan terbukti nikel sebesar 698 juta ton. Ketersediaan itu hanya mampu memenuhi kebutuhan smelter sekitar 7-8 tahun. Tanpa larangan ekspor bijih nikel maka keekonomian proyek smelter tidak akan tercapai. Tercatat ada empat proyek smelter yang menyerap nikel kadar rendah dan menghasilkan bahan baku komponen baterai kendaraan listrik.

Total kebutuhan nikel kadar rendah keempat smelter itu mencapai 27 juta ton per tahun. Pertama, smelter milik PT. Huayue Nickle Cobalt yang berada di IMIP Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek senilai US$ 1,28 miliar ini menyerap 11 juta ton bijih nikel per tahun serta menghasilkan 60 ribu ton Ni per tahun dan 7.800 ton kobalt. Proyek berikutnya dimiliki PT. QMB New Energy Material yang berada di satu kawasan dengan Huayue Nickel Cobalt. 

Smelter dengan investasi US$ 998,47 juta ini membutuhkan 5 juta ton bijih nikel per tahun dengan kapasitas output 50 ribu ton Ni per tahun dan 4 ribu ton kobalt. Kemudian, smelter yang digarap PT Halmahera Persada Lygend senilai US$ 10,61 miliar dengan kapasitas input 8,3 juta wet ton bijih nikel per tahun dan output 278.534 ton dalam bentuk mixed hydroxide precipate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat. Terakhir, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dengan kapasitas input 2,4 juta wet ton bijih nikel per tahun dan kapasitas output 76.500 ton MHP, nikel sulfat, dan kobalt sulfat.