Reviu Informasi Strategis Energi Dan Mineral, 3 November 2021

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Sektor energi merupakan sektor penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua. Pertamina sebagai salah satu pemain besar sektor energi di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan partisipasinya dalam mengatasi perubahan iklim. Pertamina berrencana untuk menurunkan 25,9 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Untuk mencapai hal tersebut Pertamina akan berkontribusi untuk mendorong peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 1.065 MW serta mengembangkan listrik berbasis surya yang masing-masing ditargetkan mencapai 715 MW dan 3.100 MW. Pertamina juga turut dalam perusahaan patungan baterei Indonesia dengan mengembangkan ekosistem baterei EV, termasuk bisnis swapping dan charging, dan ikut mengembangkan pabrik methanol untuk gasifikasi. Di sisi hulu migas, pertamina mulai menginisiasi beberapa proyek CCUS pada lapangan migas dengan potensi pengurangan CO2 hingga 18 juta ton. Salah satunya adalah pengembangan teknologi CCUS di Lapangan Gundih, Cepu, Jawa Tengah yang terintegrasi dengan teknologi Enhance Gas Recovery (EGR) dan berpotensi mengurangi sekitar 3 juta ton CO2eq alam 10 tahun. Meskipun demikian, kegiatan ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Mengacu kepada laporan yang dikeluarkan HIS Markit, ada sejumlah upaya lain yang umum dilakukan oleh kontraktor hulu migas untuk menurunkan emisinya adalah (1) Optimalisasi pembangkit listrik rig. Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi mesin, penggunaan tenaga hibrida dengan baterei, serta energi terbarukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Manajemen beban puncak pengeboran juga dilakukan oleh beberapa kontraktor sehingga mengurangi genset yang beroperasi. (2) Pemasangan Selective Catalytic Reduction (SCR) yaitu system teknologi control emisi yang menggunakan injeksi ammonia untuk mengubah NOx menjadi air dan nitrogen.  Penggunaan system injeksi tersebut diperkirakan dapat mengurangi 10-15% konsumi bahan bakar dan menurunkan emisi CO2 hingga 15%, serta NOx hingga 80%.  (3) Penggunaan analitik data dalam pemangauan emisi internal. Hal ini memungkinkan pelacakan real time dan analisis emisi GRK dan efisiensi bahan bakar melalui suatu dashboard business intelligent.Komitmen India mencapai nol bersih pada 2070.

II. Sektor EBT dan Ketenagalistrikan

Swasta Jadi Kunci Menuju Net Zero Emission. Dalam pertemuan Conference of Parties (COP) ke-26, pemerintah Indonesia mengklaim masih dalam posisi tegas untuk turut ikut berperan dalam menanggulangi perubahan iklim melalui transisi energi. Upaya ini tengah ditempuh Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, persoalan lingkungan dan ketegasan menjalankan misi tersebut membutuhkan daya dukung transisi energi sehingga membuka ruang pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang optimal. Transisi energi menuju net zero emission membutuhkan infrastruktur energi, teknologi, dan pembiayaan. Melalui peningkatan infrastruktur seperti interkoneksi jaringan, Indonesia berpeluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT.

Indonesia, berencana mulai mengembangkan Super Grid pada tahun 2025 untuk mengatasi kesenjangan antara sumber EBT dan lokasi di daerah yang memiliki permintaan listrik yang tinggi. Sebagai negara kepulauan, pemerintah perlu menyediakan akses listrik ke seluruh masyarakat lokal setempat. Sementara itu, penerapan teknologi tepat guna juga diperlukan tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pasokan, tetapi juga untuk mengintegrasikan sumber EBT dan mengantisipasi sifat intermitten EBT, seperti matahari dan angin. Teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan EBT termasuk jaringan pintar (smart grid), smart meter dan sistem penyimpanan energi termasuk pumped storage dan Battery Energy Storage System (BESS).

Namun, untuk mencapai itu semua peran sektor swasta sebagai penopang finansial selain pemerintah dan lembaga keuangan sebagai aspek penting dalam meningkatkan dan mempercepat implementasi energi rendah karbon. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya adalah pemerintah berusaha untuk mencapainya dengan menyederhanakan dan merampingkan kerangka peraturan.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara 2021 – 2030 dimana porsi sumber energi berbasis EBT melebihi porsi energi fosil, yaitu sebesar 51,6% atau setara dengan 20,9 Giga Watt (GW). Untuk mencapai target net zero emission yang telah ditetapkan maka  kerangka peraturan kebijakan dan regulasi yang tepat sangat penting guna mempercepat penyebaran energi terbarukan dan memastikan keberhasilan transisi energi .

Mulai tahun 2035, penambahan kapasitas pembangkit listrik hanya akan berasal dari EBT. Pemanfaatan panas bumi dimaksimalkan hingga 75% dari potensi, pembangkit hidro dioptimalkan ke pusat beban di pulau-pulau kecil dalam menyeimbangkan pembangkit listrik. Kementerian ESDM sendiri terus menjalin kerja sama secara aktif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian negara dan lembaga lainnya dalam memenuhi target penurunan emisi. Namun, dukungan dari sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional sangatlah penting untuk membantu memenuhi target net zero emission  lebih cepat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Kebijakan China Pengaruhi Minat Investasi Sektor Batu Bara : Perusahaan tambang batubara dalam negeri ikut terdampak akibat kebijakan pemerintah China yang mengintervensi penurunan harga komoditas itu di negaranya.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai, situasi intervensi penurunan harga batu bara di China ikut mempengaruhi operasi pertambangan di dalam negeri. Langkah Pemerintah China dinilai akan berdampak pada menurunnya minat pengusaha untuk berinvestasi di sektor batu bara. Apalagi jika ada penetapan harga khusus oleh pemerintah, tentu juga dapat berpengaruh terhadap minat untuk berinvestasi.

Seperti diketahui, Komisi Nasional dan Reformasi Nasional China melakukan intervensi pada perusahaan tambang di negaranya untuk menekan harga batubara. Mereka meminta perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Kebijakan tersebut nyatanya berdampak langsung pada menurunnya harga komoditas itu di pasar dunia.

Berdasarkan bursa ICE Newcastle untuk batu bara termal, harga emas hitam anjlok 17,80 poin menjadi US$ 150,90 per metrik ton pada Jumat (29/10/2021) untuk kontrak Desember 2021. Harga batu bara juga ambrol hingga 17,45 poin menjadi US$ 154,90 per metrik ton untuk kontrak November 2021. Harga tersebut turun cukup tajam dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, yakni US$ 172,35 per metrik ton.

Meski begitu, lanjut Hendra, sebagian besar perusahaan tambang telah menyadari sejak awal bahwa kenaikan harga komoditas hanya bersifat sementara. Kenaikan itu diyakini memang tidak akan bertahan lama. APBI pun menyarankan agar perusahaan tambang perlu berhati-hati dalam merencanakan investasi ke depan. Badan usaha juga mesti terus memantau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait komoditas tersebut. Pengusaha juga memperhitungkan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang terkesan sangat reaktif, sehingga bisa mempengaruhi appetite untuk berinvestasi.

Harga Khusus Batu Bara untuk Industri Semen Sama Saja Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Setelah harga khusus untuk pembangkit listrik, tidak lama lagi pemerintah segera mematok harga khusus batu bara untuk industri semen. Namun demikian rencana tersebut kembali tidak berjalan mulus lantaran adanya penolakan dari para pelaku usaha tambang batu bara.

Hendra Sinadia, Direktur  Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan secara prinsip sebagai mitra pemerintah yang asosiasinya beranggotakan perusahaan yang juga adalah kontraktor pemerintah senantiasa mematuhi kebijakan atau peraturan yang diundangkan.Namun demikian dia menuturkan untuk usulan harga jual khusus batubara di minta agar dikaji ulang dengan mempertimbangkan potensi berkurangnya ke penerimaan negara.

Dimana berkah dari harga komoditas yang terjadi hanya sementara tersebut, tentu tidak bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara. Selain itu, menurut Hendra Domestic Market Obligation (DMO) pada dasarnya adalah subsidi untuk energi sehingga perlu dipertimbangkan lagi apakah sudah tepat jika subsidi yang sama diberikan kepada industri semen yang mana sifat harga semen juga dipengaruhi oleh demand dan supply.

Dalam prakteknya, industri semen dapat  menggunakan batu bara dengan rentang kualitas yang sangat lebar bahkan untuk batu bara yang di “reject” oleh pembangkit listrik sekalipun, Misalnya batubara dengan kadar ash tinggi, ash fusion rendah, sulfur tinggi, cv rendah atau tinggi sekalipun.

Sebagai contoh ada industri semen yang menggunakan petcoke yang juga digunakan sebagai incinerator.Pengalaman dari para anggota kami selama ini melihat industri semen dikenal dengan karakter pembeli (buyer) yang mencari harga murah karena kemampuan menggunakan bahan bakar dengan range lebar tersebut. Sehingga sudah otomatis harga jual ke industri semen lebih murah.Hingga saat ini belum ada keputusan.

Namun APBI mengaku terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah. Kami masih terus melakukan diskusi dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian yang terbaik.Sebelumnya Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu bara Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan pemerintah telah berkoordinasi dengan asosiasi semen serta pertambangan terkait pasokan batu bara serta harga yang tepat bagi industri.Kami sudah intensif pertemuan baik dengan asosasi semen indonesia dan asosiasi pertambangan batu bara sebagai pemasok ke semen.

Pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula yang tepat untuk memastikan pasokan batu bara bagi industri utamanya industri semen. Intinya  pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula pasokan batu bara untuk semen. Pertama bisa berikan fasilitasi semen terus operasi dengan kondisi wajar.Selain pasokan, harga juga menjadi salah satu pembahasan antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurut Sujatmiko pemerintah akan mencari cara agar ada kesepakatan harga yang tepat dan diterima semua pihak baik itu pelaku usaha tambang batu bara maupun industri sebagai konsumen batu bara. Sayangnya dia belum bisa memastikan kapan formulasi terbaru ini akan berlaku.Dari penambangnya pemasok dapatkan harga jual dan kualitas dapat dipenuhi penambang batu bara.