Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 November 2021

I . Sektor Minyak dan Gas Bumi

Highlight COP-26 di Glasgow: Indonesia berkomitmen penuh untuk membangun infrastruktur energi yang bersih dan berkelanjutan. Hal ini didorong oleh peluncuran kerjasama antara Indonesia dan Asian Development Bank (ADB), mengenai studi kelayakan dan desain implementasi Energy Transition Mechanism (ETM). Kerjasama dalam bentuk studi ETM ini diluncurkan dalam rangkaian kegiatan United Nations Conference on Climate Change (COP26) di Glasgow, Inggris.

 “ETM adalah program  ambisius yang dapat meningkatkan infrastruktur energi dan mempercepat transisi energi bersih menuju bersih nol emisi secara merata dan terjangkau.”

 Kemampuan Keterjangkauan sosial dan sektoral, serta perluasan akses energi merupakan indikator  keterjangkauan transisi energi . Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi ini  dalam bentuk hibah atau konsesi, pembiayaan  energi baru dan terbarukan, pembangkitan, transmisi, distribusi dan penerimaan negara.

Untuk negara berkembang, transisi ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan harus dilakukan tanpa membebani keuangan pemerintah. Untuk mencapai hal ini, perlu untuk menggabungkan pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara dengan pengembangan alternatif yang lebih hijau. 

ETM adalah pembiayaan hibrida yang dirancang untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan membuka investasi  energi bersih. Saat ini ADB sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM untuk beberapa PLTU di Indonesia yang sebelumnya telah melalui pra-studi kelayakan. ETM bisa efektif jika didukung oleh beberapa faktor.

  1. Pendanaan diperlukan untuk mengurangi kegiatan yang membutuhkan sumber daya batubara. ETM akan membantu mengumpulkan dana dengan biaya  lebih rendah untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau membuatnya  lebih murah.
  2. Pembiayaan murah diperlukan untuk mengembangkan energi terbarukan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan investasi dua arah untuk menghilangkan polutan dan menciptakan energi baru yang  lebih bersih.
  3. Indonesia perlu mengembangkan seperangkat kebijakan dari perspektif ekonomi politik untuk mendukung ETM. Oleh karena itu, Indonesia juga membentuk mekanisme pasar  karbon dan memperkenalkan batasan dan mekanisme perdagangan, harga karbon dan pajak karbon.

Indonesia siap mengimplementasikan ETM dengan skenario yang kredibel dan komunikasi yang jelas dengan pemangku kepentingan dalam negeri, khususnya dunia usaha. ETM  akan menjadi salah satu agenda utama Indonesia yang bisa ditampilkan selama presindensi G20, yang  dimulai pada 2022.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Komitmen PLN dalam Transisi Energi. PT PLN (Persero) berkomitmen mengurangi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara guna mendukung target pemerintah menuju Carbon Neutral 2060. Upaya ini mendapat dukungan finansial dari lembaga keuangan internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB). Dukungan ini direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur General Southeast Asia Department ADB Ramesh Subramaniam di sela rangkaian COP-26.

Seperti diketahui bersama, Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola perubahan iklim. Pasalnya, dalam skenario business as usual (BAU) atau tidak melakukan apa-apa, emisi Indonesia akan meningkat di atas 4 miliar ton CO2 per tahun pada 2060. Di mana dua sektor penyumbang emisi tersebut adalah sektor transportasi dan kelistrikan. Pada 2060, emisi sektor ketenagalistrikan bisa mencapai 0,92 miliar ton CO2 per tahun, dan emisi sektor transportasi bisa mencapai 0,86 miliar ton CO2 per tahun, sementara Indonesia telah berkomitmen dalam menekan emisi karbon, dengan menetapkan target netralitas karbon pada 2060 dan mewujudkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030. Target tersebut akan tercapai jika sektor kelistrikan dan tranportasi melakukan dekarbonisasi, PLN memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan energi ramah lingkungan.

Selain itu, perusahaan plat merah ini juga bekerja sama dengan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) untuk kemitraan inovatif publik-privat yang mempercepat transisi menuju energi bersih melalui penciptaan permintaan akan energi bersih dari sektor komersial dan industri. Kerja sama ini akan membuka akses terhadap pembiayaan energi bersih. Kemitraan ini juga memungkinkan kerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan investasi dan ketersediaan energi bersih

Salah satu wujud nyata komitmen PLN dalam mengurangi emisi karbon dan berpartisipasi aktif dalam upaya transisi energi adalah dengan kesuksesan ujicoba perdagangan emisi (emission trading) melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pertama kalinya di Indonesia. Hal ini membuka peluang kepada PLN untuk mendapatkan insentif untuk proyek-proyek pengurangan emisi seperti energi terbarukan. Melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia memposisikan diri sebagai penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. PLN pun menyambut baik regulasi yang akan mendukung operasionalisasi Pasal 6 Perjanjian Paris yang merupakan mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan karbon generasi mendatang. Mekanisme ini mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) mereka dan meningkatkannya seiring dengan waktu. Keberhasilan PLN melaksanakan proyek Clean Development Mechanism (CDM) melalui skema carbon pricing di pembangkit Lahendong dan Kamojang adalah komponen penting bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi target bauran energi sehingga akan membantu Indonesia mencapai target yang lebih ambisius pada 2030 tanpa menganggu pertumbuhan ekonomi.

III Sektor Mineral, Batubara, dan Umum

Wacana Pemerintah Larang Ekspor Bijih Tembaga,  Presiden Joko Widodo melempar wacana untuk melarang ekspor bijih tembaga atau tembaga mentah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Forum Bisnis Indonesia- Persatuan Emirat Arab (PEA), Kamis, 4 November 2021 di Dubai. Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental. Setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga. Ini agar investor membangun industri nilai tambah di Indonesia , Jokowi menyampaikan pemerintah Indonesia akan mendorong hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel atau nikel ore. Rencana Jokowi agar Indonesia tak terus-menerus mengekspor bahan mentah telah disampaikan dalam beberapa kesempatan. Saat menghadiri peletakan batu pertama Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang pada September lalu, Jokowi mengatakan Indonesia tidak hanya boleh menjadi pengekspor komoditas mentah, tapi juga harus mendorong industri pengolahannya.Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah ekonominya. Sebagai pemilik cadangan sumber daya terbesar, Indonesia mampu menjadi produsen produk-produk jadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor bijih tembaga Indonesia selama 2020 meningkat dua kali lipat ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2020, ekspor nikel Indonesia mencapai 1,27 juta ton. Sedangkan pada 2019 hanya 676 ribu ton. Ekspor bijih tembaga terbesar ialah ke Cina yang mencapai 372,9 ribu ton. Kemudian disusul Jepang dengan jumlah 336,7 ribu ton dan Korea Selatan 153,9 ribu ton. Ekspor bijih tembaga tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada 2016. Kala itu, Indonesia mengekspor 1,9 juta ton bijih tembaga. Jepang menjadi negara pengimpor bijih tembaga paling besar dari Indonesia dengan total 689,6 ribu ton.