Reviu Informasi Strategis Energi Dan Mineral Harian, 9 November 2021

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dari COP26 dianggap belum cukup untuk mencapai target kenaikan pemanasan global 1,5 derajat Celcius pada 2100. Sejumlah negara telah meningkatkan ambisi penurunan emisinya.

India berjanji memperkuat target pengembangan EBT pada tahun 2030 sampai dengan 50% dari kapasitas terpasangnya dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2070. India juga berkomitmen untuk mengurangi intensitas kabronnya 45% pada 2030 dan mengurangi emisi karbon yang diproyeksikan mencapai 1 miliar ton sampai dengan 2030. Brazil menjanjikan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, sepuluh tahun lebih awal dari yang dijanjikan sebelumnya. Brazil telah menetapkan tujuan baru untuk mengurangi emisi sebesar 50% pada 2030 namun tujuan tersebut dianggap masih belum terlalu kuat dari apa yang telah disampaikan pada 2015. Tiongkok membuat komitmen baru yang mencakup rencana untuk mencapai puncak emisi pada 2030 dan mencapai karbon netral sebelum tahun 2060. Namun bagi beberapa pihak, komitmen yang disampaikan belum cukup. Tiongkok perlu mengambil mindakan tindakan di dalam negeri yang lebih cepat untuk mengendalikan emisi yang ada seperti pengalihan bauran energi dari batubara ke angin dan matahari. Argentina juga menyampaikan untuk menurunkan batas emisi 2030 dari 359 juta ton menjadi 349 juta ton setara CO2 pada 2030.

Beberapa ekonomi besar lainnnya juga mengumumkan janji untuk mencapai emisi nol bersih antara 2050 sampai dengan 2070. Meskupun demikian, meningkatnya ambisi yang disampaikan masih belum cukup untuk menahan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh IEA, apabila target baru yang dibuat tersebut dilaksanakan seara penuh dan tepat waktu, target tersebut baru cukup untuk menahan kenaikan suhu global hingga 1,8 derajat Celcius sampai dengan 2100.


Terobosan baru tersebut tidak akan berarti apa apa jika tidak dirubah menjadi tindakan dan diimplementasikan dengan sukses. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme yang akuntabel untuk melacak dan memonitoring target target yang telah dijanjikan termasuk juga realisasi pendanaannya. Beberapa negara maju menjanjikan pendanaan untuk mendukung negara negara berkembang menanangi kerusakan dan kerugian dari perubahan iklim. Skotlandia mengumumkan US$1,3 juta bagi negara negara yang rentan terhadap iklim. Swis juga menjanjikan untuk menyumbangkan US$11 juta untuk dana adaptasi.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia, Pemerintah Indonesia, merespons kebijakan untuk menarik investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT)Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpandangan potensi bisnis EBT sangat besar dilihat dari energi yang belum termanfaatkan.

Menurut ESDM Arifin Tasrif, peluang pertama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar, diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan, dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, hingga saat ini, baru dua persen dari total potensi yang telah dimanfaatkan.

Harga EBT saat ini juga  mulai tumbuh kompetitif, khususnya harga solar PV global yang cenderung menurun. Apalagi didukung dengan pengembangan teknologi baru seperti pumped storage, hidrogen, dan Battery Energy Storage System (BESS) sehingga mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT yang melimpah di Indonesia dan bisa bersaing dengan energi fosil.

 
Meningkatnya kebutuhan energi, mendorong pemerintah terus menyediakan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) dengan harga terjangkau dan memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat. Kondisi ini sejalan dengan pemenuhan target rasio elektrifikasi seratus persen di 2022. Tentu ini menjadi peluang bagi pengembangan EBT karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil bisa begitu mahal, sedangkan sumber EBT tersedia dan dapat dimanfaatkan secara lokal.


 Pemerintah saat ini juga terus memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 memberikan porsi lebih besar kepada EBT. Energi terbarukan akan berkontribusi lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik, 20,9 GW sumber energi terbarukan untuk listrik, atau 51,6 persen dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga 2030. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tentang mekanisme perdagangan karbon dan pajak atas karbon. Salah satu prinsip utama dari kebijakan tersebut adalah mengenakan pajak karbon pada kegiatan yang menghasilkan karbon dan memberi insentif efisiensi-karbon.
 
Penggunaan EBT sebagai sumber energi masih memiliki sejumlah tantangan seperti intermitten surya dan angin, keterbatasan kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari EBT, dan kurangnya minat dari lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan.
Hal itu, terjadi karena risikonya yang tinggi, pembiayaan berbunga tinggi, biaya investasi yang tinggi untuk beberapa energi terbarukan seperti panas bumi, dan keterbatasan kemampuan industri dalam negeri, khususnya di bidang teknologi. Salah satu fokus yang tengah digarap oleh Kementerian ESDM adalah optimalisasi teknologi andal dalam pengembangan EBT. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Pertama, pemanfaatan Solar Photovoltaic (PV). Ia menilai Solar PV layak dikembangkan di Indonesia mengingat besarnya potensi serta masa konstruksinya relatif lebih pendek daripada teknologi lain dan harganya kian kompetitif.

Ada tiga program utama pengembangan solar yaitu Floating Solar PV, Solar Farm, dan Rooftop Solar PV. Solar PV juga akan dikembangkan lebih lanjut untuk produksi hydrogen.

Selanjutnya ada penyimpanan energi (energy storage). Aspek teknologi ini juga menjadi kunci utama dalam pengembangan energi terbarukan secara masif seperti pumped storage yang akan mulai digunakan pada 2025 dan BESS yang akan digunakan secara masif pada 2021.
Tak hanya itu, inovasi teknologi sistem jaringan pintar (smart grid) yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat akan diperbanyak. Saat ini terdapat sembilan proyek smart grid yang menggunakan berbagai teknologi two-way communication, smart communication, smart microgrid dan Advanced Metering Infrastructure (AMI).

Smart grid akan meringankan masalah saat ini dari sebagian besar pembangkit listrik. Penerapan sistem energi berkelanjutan akan mendukung penerapan energi terbarukan yang efisien dan andal karena smart grid dapat menganalisis beban dan produksi listrik. Terakhir, pengembangkan industri baterai litium dan kendaraan listrik. Kendaraan Listrik akan dikembangkan secara masif dengan target dua juta kendaraan roda dua dan 13 juta kendaraan roda empat.
 
Sebelumnya, Presiden RI juga meresmikan pendirian Indonesia Battery Corporation (IBC) guna mengintegrasikan industri baterai dari sektor hulu ke hilir untuk mewujudkan keberhasilan program kendaraan listrik. Pemerintah juga memiliki regulasi untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai melalui pemberian insentif pajak dan kebijakan hilirisasi mineral untuk mendorong pengembangan industri baterai.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Faktor Harga Batu Bara Acuan Makin Berkilau : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) November 2021 mencetak rekor terbaru mencapai US$ 215,63 per metrik ton. Kenaikan tersebut dinilai akibat dari masih tingginya permintaan yang disertai oleh  gangguan transportasi. Harga acuan bulan ini meningkat cukup tajam, hingga 33 persen dibandingkan dengan HBA pada Oktober 2021, yakni US$161,63 per metrik ton.

Kenaikan itu merupakan yang tertinggi sepanjang 2021, dan mencetak rekor HBA sepanjang masa. Penetapan tersebut sesuai dengan tingginya permintaan China pada komoditas ini di musim dingin.. Permintaan dari Tiongkok terus meningkat, menyusul mulai memasuki musim dingin serta kondisi cuaca buruk menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan transportasi batu bara di provinsi produsen batu bara.

HBA merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, total moisture 8 persen, total sulphur 0,8 persen, dan ash 15 persen. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) Anggawira menerangkan bahwa kenaikan HBA turut disebabkan oleh harga batu bara di pasaran yang mencapai US$ 190 per metrik ton. Selain itu, gangguan pada proses pengantaran komoditas itu ke negara tujuan turut menjadi faktor utama kenaikan tersebut. Hal itu juga ditunjukan dari Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM. Catatan pemerintah menunjukan bahwa realisasi ekspor batu bara baru menyentuh 247,52 juta ton, atau setara 50,77 persen dari rencana ekspor tahun ini, yakni 487,50 juta ton.  Permintaan musim dingin] sampai Desember 2021 kemungkinan naik tipis [bulan depan., tapi ini sudah tinggi banget, karena transportasi sulit. Sementara itu, Agung Pribadi menjelaskan bahwa terdapat dua faktor turunan yang mempengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh faktor cuaca, teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara itu, untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro. Nantinya, HBA November 2021 ini akan dipergunakan pada penentuan harga batu bara pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel) selama satu bulan kedepan.