Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian , 11 Januari 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Proyek pembangunan kilang minyak di Asia. Keberadaan proyek RDMP Balikpapan diproyeksikan dapat menekan defisit neraca migas hingga USD2,65 miliar per tahun. Penghematan senilai USD2,65 miliar tersebut atau setara dengan Rp37,88 triliun (asumsi kurs Rp14.294 per USD) diperoleh melalui substitusi produk impor dengan produk-produk bernilai jual tinggi seperti gasoline dengan kualitas Euro V dan produk Petrokimia Propylene yang kebutuhannya masih sangat tinggi. Melalui RDMP Balikpapan, produk-produk non BBM seperti LPG akan naik dari 48 ribu ton per tahun menjadi 384 ribu ton per tahun dan 225 kilo ton per tahun propylene. Produk BBM seperti gasoline, diesel, dan avtur juga naik sehingga total peroduksi menjadi 319 ribu barel per hari. Produksi ini terdiri dari bensin 122 ribu barel per hari, solar 156 ribu barel per hari, dan avtur 41 ribu barel per hari.

Adanya proyek kilang Balikpapan mendorong penyerapan 10 ribu tenaga kerja dan nantinya ketika pada puncak proyek di Agustus 2022 diperkirakan akan menyerap 19.500 orang dengan persentasi 98,9% pekerja lokal dan sisanya merupakan pekerja asing. Dari anggaran RDMP Balikpapan sebesar Rp100 triliun sebanyak 30%-35% merupakan komponen atau produk dalam negeri. Sementara dari total seluruh kebutuhan investasi proyek kilang yang mencapai US$43 miliar menyebabkan Rp8,4 triliun dana bergerak di dalam ngeri. 

Keberadaan kilang Pertamina ke depan juga nantinya akan meningkatkan penyediaan bahan baku petrokimia. Penyelesaian proyek revamping aromatic di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) akan meningkatkan kapasitas produksi Paraxilene dari 600 ribu menjadi 780 ribu ton setiap tahunnya dan meningkatkan kapasitas Platforming dari 50 kilo barel per day menjadi 55 kilo barel per day. Proyek revamping aromatic yang memakan biaya USD200 juta berpotensi menghemat current account deficit hingga USD410 juta setelah beroperasi pada 2023. Mulai 2023, TPPI dapat menutupi kekurangan pasokan produk aromatic dalam negeri yang selama ini didominasi oleh produk impor.

Keberadaan pembangunan kilang minyak baru di Indonesia dinilai sebagai langkah tepat untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta meningkatkan daya saing nasional. Berdasarkan Global Crude Oil Refinery Projects Outlook 2021-2025, secara global akan ada 416 proyek kilang minyak yang diperkirakan akan beroperasi antara 2021 sampai 2025. Kapasitas kilang tersebut diperkirakan mencapai 12.750 mbd baik dari pembangunan baru atau proyek pengembangan. Asia menjadi wilayah yang dominan dengan penambahan kapasitas tertinggi sekitar 5.498 mbd pada 2025. Timur Tengah dan Afrika mengikuti dengan kapasitas 3.067 mbd dan 2.541 mbd.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Dirombak, Ini Skema Baru Pengadaan Batubara, Krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik dan industri di dalam negeri menjadi pelajaran mahal akan pentingnya ketahanan energi nasional. Kondisi ini juga seharusnya juga menjadi momentum bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola komoditas sumber daya alam (SDA), terutama bagi sektor energi yang menjadi motor penggerak ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah dan PT PLN (Persero) perlu berbenah mencari solusi permanen untuk memastikan krisis energi akibat menipisnya batu bara di pembangkit listrik tidak terulang lagi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memastikan akan ada perombakan besar pada tata kelola pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menjelaskan, ke depannya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membeli harga batu bara mengikuti pergerakan harga batu bara di pasar.

Pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang mengurusi batu bara PLN. Ditargetkan badan tersebut terbentuk dalam satu atau dua bulan ke depan. Luhut menegaskan pembentukan BLU membuat transaksi DMO lebih transparan dan tidak akan berpengaruh pada besaran tarif listrik. Jadi tidak ada lagi nanti mekanisme pasar terganggu. Untuk itu, nantinya para perusahaan wajib untuk membayarkan pungutan kepada BLU untuk selanjutnya dana tersebut dialokasikan sebagai kompensasi untuk selisih harga yang dikeluarkan oleh PLN karena membeli batu bara dengan harga pasar

Selain perubahan tersebut, PLN juga tidak lagi melakukan pembelian batubara dengan skema Free on Board (FoB) atau membeli batu bara di lokasi tambang . Ke depannya skema yang bakal diadopsi yakni Cost, Insurance and Freight (CIF), yakni membeli batu bara dengan harga sampai di tempat yag mencakup total nilai harga barang, ongkos kirim dan asuransi

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pemerintah kembali membuka ekspor batu bara secara bertahap mulai Rabu, 12 Januari 2022. Kapal bermuatan batu bara diperbolehkan berlayar setelah melalui verifikasi ketat yang meliputi antara lain kepatuhan alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan pembukaan ekspor bertahap seiring dengan kondisi stok batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Saat ini tok batu bara sudah 15 hari, dan bertahap menuju 25 hari atau lebih tinggi dari standar minimal 20 HOP (hari operasi).

Hasil rapat evaluasi juga menetapkan PLN tidak lagi membeli batu bara atau berkontrak dengan trader. Perusahaan listrik plat merah itu pun diwajibkan membeli batu bara dari perusahaan tambang. Rapat evaluasi pun merekomendasikan pembubaran PT PLN Batubara. Anak usaha PLN itu selama ini yang melakukan kontrak batu bara dengan trader maupun perusahaan tambang.

Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di dunia sepanjang tahun 2020 (sumber: IEA). Tercatat ekspor batubara Indonesia ke pasar global sebesar 405 juta ton. Hal ini ironis dengan adanya krisis akibat kurangnya pasokan batubara nasional , atas dasar inilah sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara mulai 1-31 Januari 2022 karena untuk pengamaan pasokan batubara nasional.

Menteri ESDM juga menginstruksikan jajarannya dapat memastikan pelaksanaan kebijakan DMO berjalan optimal, dimana perusahaan yang melanggar mekanisme DMO batubara dapat dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.