Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 17 Januari 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Serapan Gas Khusus Industri. Realisasi serapan gas untuk 7 sektor industri per 2021 mencapai 81,08% atau setara 1.006,23 Billion British Thermal Unit Day (BBTUD) dari alokasi sebesar 1.241,00 BBTUD. Masih ada sejumlah kendala antara lain adanya industri di Jawa Bagian Timur yang menerima volume harga gas khusus di bawah alokasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2021. Terkendalanya pasokan ini pun membuat sejumlah perusahaan terpaksa harus membeli sisa volume gas dengan harga yang jauh lebih mahal.

Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyampaikan serapan gas dari sektor industri keramik per akhir 2021 telah mencapai 84% dari alokasi dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2021 dengan utilisasi industri keramik per 2021 tercatat mencapai level 75% atau tertinggi sejak tahun 2015 lalu. Asaki juga melihat peluang optimis pada tahun 2022 dengan menilik capaian 2021 yaitu penambahan kapasitas sebesar 13 juta m2 menjadi total 551 juta m2 per tahun.

Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyampaikan masih ada sejumlah kendala serapan gas yang dialami pelaku industri baja nasional pada semester I 2021, diantara lain kurangnya volume pasokan yang hanya mencapai 60% hingga 80% dari total kebutuhan. Kondisi ini membuat pelaku usaha harus membayar sisa pasokan gas dengan harga normal.

Penyaluran Tahun 2022 berpotensi meningkat dengan upaya antara lain perbaikan volume alokasi gas di daerah Jawa Timur dan area yang termasuk Kawasan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) sesuai dengan yang dialokasikan pada Kepmen ESDM No. 134 Tahun 2021. Namun sebelumnya perlu ada langkah evaluasi penerapan kebijakan harga gas khusus di sektor industri dengan memperhatikan dampak penerapan harga gas khusus terhadap kinerja perusahaan dan juga multiplier effect yang dihasilkan dari perusahaan yang mendapatkan fasilitas harga gas khusus.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Ini Prioritas Pemerintah di Sektor Listrik Tahun Ini, Usaha pemerintah dalam melistriki seluruh rakyat di Indonesia terus digencarkan, termasuk dalam mencanangkan program prioritas pada tahun 2022. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian ESDM di tahun 2022 adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Kegiatan prioritas ESDM tahun 2022 bidang EBTKE dan ketenagalistrikan diantaranya pemasangan 79 unit PLTS Atap, 22 ribu paket Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), 11.347 paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), revitalisasi 11 unit pembangkit listrik EBT, dan bantuan sambung baru listrik sebanyak 80 ribu sambungan di yang tersebar di 32 provinsi.

Program BPBL merupakan upaya pemerintah untuk membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik. Program ini juga salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain program BPBL, program ketenagalistrikan lain juga terus didorong oleh Kementerian ESDM. Diantaranya adalah target kapasitas pembangkit listrik sebesar 76,3 Giga Watt pada 2022 untuk menjaga ketersediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2022 juga ditargetkan konsumsi listrik per kapita naik sebesar 1.268 kWh/kapita, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT sebesar 11.791 MW, dan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik ditargetkan 100% pada 2022.

Selain itu penurunan & intensitas penurunan emisi CO2 ditargetkan sebesar 91 juta ton CO2 pada tahun 2022, dan target konversi sepeda motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit sepeda motor di tahun 2022 dengan perluasan program untuk K/L, Pemda, dan BUMN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Skema BLU batubara. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) mengungkapkan, skema BLU batubara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha ketimbang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Lebih jauh, skema BLU juga berpotensi kian membebani keuangan PLN. Apalagi, iuran yang bakal dikenakan bagi pelaku usaha bisa saja tidak akan bisa menutupi disparitas harga batubara antara harga pasar dengan baseline dalam DMO sebesar US$ 70 per ton. Setiap kenaikan (harga) US$ 10 per ton itu Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik naik Rp 10 triliun. Kalau bicara kenaikan (selisih) US$ 50 per ton berarti BPP akan naik Rp 50 triliun. Dampaknya keuangan PLN akan makin tertekan, selain itu hal ini bisa saja berdampak pada tarif dasar listrik ikut naik. Dengan demikian, rakyat yang bakal terbebani. Akan tetapi, jika TDL tetap dijaga maka skema ini berpotensi membuat subsidi listrik ikut meningkat.

Kebijakan DMO batubara yang ada saat ini telah disusun melalui pembahasan yang panjang. Adapun, penetapan harga US$ 70 per ton dinilai sudah cukup memenuhi skala keekonomian pelaku usaha. Jika kemudian pembelian harga batubara mengikuti harga pasar berdampak pada tarif listrik maka asas keadilan tidak dapat tercapai. Apalagi, jika merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 dimana Sumber Daya Alam (SDA) dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah seharusnya bisa menjalankan pengawasan terkait DMO dengan lebih baik. Mengingat, kebijakan kuota batubara untuk dalam negeri telah dilakukan bertahun-tahun.

Sementara itu, Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara mengungkapkan, skema BLU batubara memiliki sisi positif dimana kelembagaan BLU yang menjadi entitas pemerintah dapat menguatkan pasokan batubara yang selama ini tidak optimal dijalankan oleh PLN melalui PLN batubara. Kehadiran BLU bisa memperkuat intervensi pemerintah dalam memastikan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, kordinasi untuk pasokan batubara dinilai dapat lebih efektif dan efisien. Kendati demikian, kehadiran BLU juga dinilai memperumit tata kelola yang sudah ada selama ini.

Kemudian, pembelian harga batubara mengikuti harga pasar dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 serta UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 telah ditetapkan bahwa harga batubara untuk kepentingan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan bukan mengikuti mekanisme pasar. Aturan ini pun juga dinilai telah mengatur jelas untuk produksi dan penjualan batubara. Penetapan iuran yang direncanakan akan ada dalam skema BLU pun dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada.

Pemerintah perlu menguatkan pengawasan dan penegakan hukum atau sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi komitmen. Selain itu, pengawasan ini perlu diperkuat dari sisi perencanaan dimana pemerintah seharusnya sudah memiliki gambaran besaran kuota DMO setiap perusahaan saat Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) telah diajukan. Perbaikan pun, dinilai perlu dilakukan oleh PLN khususnya dari segi perencanaan jangka panjang kebutuhan batubara setiap PLTU.