Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 19 Januari 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Catatan penerapan kebijakan harga gas khusus. Rencana pemerintah untuk memperluas insentif harga gas khusus di sektor industri mendapat beberapa masukan dan catatan.  Hal ini disebabkan penetapan harga gas bumi khusus di sektor industri berdasarkan Peraturan Presiden No. 112/2020 kurang tepat sasaran dan berisiko merugikan keuangan Negara dalam jangka panjang.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pendapatan negara. Selama 2020, pendapatan negara dari hulu migas hanya mencatatkan nilai 460 juta. Jumlah ini jauh di bawah proyeksi awal ketika kebijakan harga gas USD6 per MMBTU ditetapkan pada Juni 2020, yakni senilai USD1,39 miliar. Dilihat dari selisih realisasi dan proyeksi awal pendapatan negara, ada potensial loss pendapatan negara hingga USD900 juta. Terlebih lagi kondisi harga gas di pasar global mengalami kenaikan yang cukup tinggi dalam setahun terakhir sehinga dikhawatirkan windfall kenaikan harga gas di pasar global kurang dapat dioptimalkan. Di sisi lain, kebijakan harga gas khusus di sektor industri tidak diikuti dengan penyerapan konsumsi gas secara optimal. Karena sejak kebijakan subisidi harga gas ini diberikan, volume konsumsi gas sejumlah perusahan manufaktur tidak banyak bertambah.

Transparansi formulasi penetapan harga juga diharapkan dapat lebih jelas serta kriteria industri penerima dianggap kurang transparan. Indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam formulasi harga adalah natural gas rent yang menggambarkan selisih antara nilai, pasar gas bumi suatu negara dan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan gas bumi dibandingkan dengan produk domestik bruto. Selama periode 2010-2019 natural gas rent nasional hanya 2 kali menembus 1 %. Nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata historis natural gas rent di Thailand dan Malaysia. Terkait dengan rencana pemerintah unutk menambah jumlah industri yang mendapatkan harga gas khusus tersebut, beberapa pihak menyarankan agar dilakukan perubahan mekanisme harga terlebih dahulu berdasarkan perkembangan harga gas internasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan efektifitas bagi industri manufaktur. Diketahui jika  beberapa industri yang mendapatkan harga gas khusus tidak memiliki kinerja yang cukup positif. Kapasitas industri masih relative rendah bahkan masih belum mampu digunakan untuk bersaing dengan produk impor. Selain itu, formula penetapan harga gas khusus di Industri diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat dilakukan pengawasan yang lebih ketat.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Pemerintah akan Ubah Skema Subsidi Listrik, Pemerintah memastikan tidak akan mengurangi subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA) sampai 900 VA. Bahkan, pemerintah sedang menyiapkan rencana pengubahan skema penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat. Perubahan ini demi membuat penyaluran subsidi listrik bisa efektif dan tepat sasaran, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Nantinya, pemberian subsidi yang sudah diubah diberikan secara tunai, kupon, atau voucher tidak bisa digunakan selain untuk membayar listrik. Mekanisme penyaluran subsidi listrik akan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan verifikasi langsung di lapangan, supaya mekanisme subsidi langsung bisa efektif dan tetap sasaran, maka data penerima subsidi harus akurat minimum di atas 85% dari sisi kesesuaian di lapangan. Subsidi langsung yang akan disalurkan itu menggunakan nomor induk kependudukan dan juga data pelanggan PLN. Reformasi subsidi listrik menyangkut dua hal: sisi mekanisme yang berujung ke subsidi langsung dan reformasi tarif.

Sepanjang 2021, realisasi subsidi listrik tercatat mencapai Rp 47,8 triliun, sedikit menurun dari target awal Rp 53,6 triliun. Adapun pada 2022, pemerintah menargetkan realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,5 triliun. Saat ini, tarif keekonomian listrik sekitar Rp1.400 sampai 1.500 per kWh. Namun, subsidi dari pemerintah yang disalurkan melalui PT PLN (Persero) membuat masyarakat yang menerima subsidi hanya perlu membayar sekitar Rp 400 sampai Rp 600 per kWh, tergantung jenis daya yang digunakan.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Larangan ekspor bahan mentah bauksit. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan di tahun ini ada akan penutupan keran ekspor untuk salah satu komoditas pertambangan di Indonesia. Kendati demikian, belum diketahui komoditas apa yang akan dilarang untuk diekspor tahun ini. Seperti diketahui, Presiden memberikan mandat untuk memberhentikan ekspor bahan mentah tambah, yakni bauksit di tahun ini, dan memberhentikan ekspor konsentrat tembaga pada 2023. Hilirisasi ini sangat dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa hal ini bagian dari transformasi ekonomi Indonesia dari kebiasaan mengekspor barang mentah menjadi barang jadi. Berdasarkan data Booklet Bauksit 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2019 produksi bauksit Indonesia tercatat mencapai sekitar 16 juta ton. Jumlah ini merupakan 4,3% dari total produksi bijih bauksit dunia yang mencapai 370 juta ton. Data tersebut menyebutkan bahwa ekspor bauksit Indonesia pada 2019 mencapai 16,1 juta ton, sementara yang digunakan untuk pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina tercatat sekitar 2,9 juta ton bijih bauksit per tahun. Ini berarti, sebagian besar bijih bauksit yang dihasilkan di dalam negeri masih diekspor.