Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 25 Januari 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Industri hulu migas di tahun 2021 berhasil mencapai reserves replacement ratio (RRR) di atas 100 persen. Ini merupakan indikator positif dalam menunjukkan kemampuan industri hulu migas untuk menggantikan cadangan migas yang sudah dieksploitasi.

SKK Migas menyampaikan di Tahun 2021 terdapat penemuan cadangan sebesar sekitar 696 juta BOE secara keseluruhan sehingga RRR mencapai 116 persen. Beberapa kegiatan eksplorasi yang berhasil direalisasikan di tahun 2021 dalam mendukung penemuan cadangan baru antara lain adalah studi G&G (geology & geophysic) sebanyak 121 kegiatan; survey tensor gravity seluas 101.918 kilometer persegi; seismik 2D sepanjang 2.635 kilometer; seismik 3D seluas 1.190 kilometer persegi; dan pengeboran eksplorasi sebanyak 28 sumur.

Kegiatan pengeboran eksplorasi yang rampung di 2021 menghasilkan 11 temuan yang cukup signifikan adalah pengeboran sumur Hidayah 1 (Petronas Carigali North Madura II), Maha 2 (Eni West Ganal), serta Singa Laut 2 dan Kuda Laut 2 (Premier Oil Tuna), yang memberikan tambahan sumber daya migas sekitar 224 juta BOE.

Diharapkan dengan tercapainya target RRR merupakan awal yang baik dalam pencapaian target produksi minyak sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka Panjang, mengurangi current account deficit, menjaga ketahanan energi nasional, dan meningkatkan investasi nasional.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Pembentukan Sub Holding PLN, Dapat Restu dari DPR, Komisi VI DPR RI selaku komisi yang mengawasi sektor kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan restu dalam reformasi di tubuh PT PLN (Persero) dalam hal ini pembentukan holding dan sub holding. Seperti diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan transformasi besar-besaran di tubuh PT PLN (Persero). Salah satunya dengan membentuk holding dan sub holding, yang mana PLN sendiri akan bertindak sebagai holding mengurus transmisi listrik. Sementara sub holdingnya merupakan bagian dari pembangkit-pembangkit milik PLN.

Salah satu alasannya adalah sekarang ini sudah terlalu besar beban yang dimiliki PLN dan  diharapkan dengan adanya sub holding pembangkit untuk pemenuhan bahan baku operasional PLN akan membuat kinerja perusahaan pelat merah itu menjadi efisien serta menjadi jalan keluar agar PLN menjadi lebih sehat lagi.

Namun yang terpenting dalam pembentukan holding dan sub holding, PLN tetap harus mempertahankan basis bisnis utamanya untuk menjalani tugas negara melistriki rakyat Indonesia serta untuk menjamin kesediaan listrik masyarakat. Sehingga ke depan, masyarakat tidak akan mengalami byar pet atau mati listrik yang berulang-ulang.

Selain itu, pembentukan sub holding juga tetap harus memperhatikan target-target yang sudah tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Sebelumnya, Anggota DEN Satya Widya Yudha berpandangan, pembentukan sub holding PLN semestinya bisa dijalankan sebagai dua fungsi yang berbeda. Di mana satu sub holding khusus penugasan negara atau Public Service Obligation (PSO) dan satu lagi untuk mencari keuntungan. Dengan adanya pemisahan sub holding khusus PSO dan mencari keuntungan tersebut, PLN bisa berkompetisi untuk bisa mengambil keuntungan, sekaligus bisa memberikan harga listrik dengan harga terjangkau. Dengan demikian, PLN sebagai korporasi bisnis sekaligus yang juga menjalankan tugas negara dan dengan pembentukan sub holding PLN ini diharapkan akan membuat PLN menjadi lebih transparan, karena selama ini publik tidak tahu persis apakah operasional PLN cukup efisien atau tidak, karena seringkali ditutupi dengan subsidi atau kompensasi dari pemerintah.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

BUMN Komitmen Lakukan Hilirisasi Batu Bara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan BUMN berkomitmen penuh dalam melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara. Hal ini bertujuan demi mengurangi ketergantungan pada impor Liquid Petroleum Gas (LPG) dan penguatan energi hijau Indonesia.

KBUMN terus mendorong BUMN meningkatkan hilirisasi, agar melimpahnya sumber daya alam (SDA) tidak hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan negara lain, bukan Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara lain telah melakukan ekspor barang yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang masih mengandalkan ekspor raw material atau bahan mentah. Hal ini berbeda dengan ekspor Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang didominasi barang jadi dan setengah jadi.

Proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI) dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp 7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Proyek strategis nasional (PSN) selama 20 tahun mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar 2,1 miliar dolar AS atau setara Rp 30 triliun. Dengan utilisasi enam juta ton batu bara per tahun, Erick menilai proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG satu juta ton per tahun.

Tak hanya dari investasi, PSN gasifikasi baru bara juga memberikan multiplier effect berupa menarik investasi asing lainnya, memberdayakan industri nasional melalui penggunaan porsi TKDN, hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Kerja sama gasifikasi batu bara mampu memberikan penghematan cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja. Gasifikasi batu bara memberikan nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro karena sejalan dengan arahan presiden untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, juga transformasi ke ekonomi hijau serta energi baru dan terbarukan.