Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 2 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Secara volume, penyaluran BBM jenis Pertalite selama 4 bulan pertama telah mencapai 9 juta kilo liter. Selain itu, solar bersubsidi yang telah disalurkan mencapai 5,2 juta KL dan penyaluran LPG bersubsidi mencapai 2,5 juta metrik ton. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan masih tingginya gap harga bbm bersubsidi dengan bbm non subsidi.

Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi JBKP RON 90 (Pertalite) mengalami peningkatan sebanyak 25% seiring naiknya harga RON 92 (Pertamax). Selisih harga yang cukup tinggi antara RON 90 (Rp 7.650/liter) dengan RON 92 (Rp 12.500/liter) mendorong warga yang semula menggunakan RON 92 beralih ke RON 90 padahal RON 90 merupakan JBKP yang disubsidi pemerintah dan dikhususkan untuk warga yang kurang mampu. Akibatknya stok RON 90 yang seharusnya cukup untuk 30 hari kini hanya cukup untuk 17 hari kedepan (status 27 Mei 2022). Sebaliknya stok RON 92 membludak karena tidak laku di pasaran.

Untuk itulah, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beserta PT pertamina (Persero) sedang merumuskan revisi Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal ini bertujuan agar pendistribusian JBKP yang masih mendapat subsidi dari pemerintah bisa tepat sasaran. hal – hal yang akan dibahas dalam revisi Perpres ini meliputi volume, harga serta kriteria kendaraan yang boleh membeli JBKP. Menurut Kepala BPH Migas, revisi Perpres ini menjadi fokus utama dan diharapkan akan selesai dalam waktu dua sampai tiga bulan kedepan.

Tanpa adanya pengaturan dan pengetatan pembelian bbm bersubsidi, tanggungan pemerintah untuk menutup beban subsidi akan semakin besar. Sampai dengan saat ini beban subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai Rp520 triliun untuk menjaga agar harga Pertalite, LPG, dan listrik tetap terjangkau.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Jaga Ekonomi, ESDM Pastikan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Belum Akan Naik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada rencana penyesuaian harga energi yakni bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Kondisi harga atau tarif komoditas energi saat ini terus dijaga untuk memastikan terjaganya tingkat inflasi

Secara khusus untuk kelistrikan pemerintah masih tetap dengan tarif adjustment yang telah bertahan sejak 2017 silam. Saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian untuk melihat kekuatan APBN, daya beli masyarakat, apakah industri sudah pulih apa belum dan situasi global. Asal tahu saja, sejak tahun 2017 pemerintah masih menahan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi meskipun komponen pembentuk harga terus mengalami perubahan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan,langkah untuk menahan tarif sektor energi dinilai tepat pasalnya daya beli masyarakat belum benar-benar pulih. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir isu kenaikan harga BBM, LPG dan tarif listrik sempat mencuat. Tidak disesuaikan tarif listrik dalam waktu lama memang tidak serta-merta memperberat beban keuangan PLN. Namun makin membebani APBN untuk memberikan kompensasi kepada PLN apabila PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian,

Fahmy menjelaskan, besaran kompensasi yang harus ditanggung pemerintah pada tahun 2021 mencapai Rp 24,6 triliun. Untuk itu, Fahmy mendorong dilakukannya penyesuaian tarif listrik yang telah ditahan sejak 2017 silam. Kendati demikian, dalam penyesuaian ini, menurutnya perlu ada sejumlah perubahan. Fahmy menjelaskan, penetapan tarif listrik non-subsidi hampir semuanya sama pada semua golongan, baik pelanggan rumah tangga maupun bisnis sebesar Rp 1.444,70/kWh. Menurutnya, penetapan tarif listrik seharusnya menganut prisip tarif progresif pada setiap golongan yang berbeda. Untuk golongan pelanggan 900 VA ditetapkan sebesar Rp 1.444,70/kWh, untuk golongan pelanggan di atas 900 VA-2.200 VA dinaikkan 10% menjadi sebesar Rp 1.589.17. Untuk golongan  di atas 2.200 VA-6.600 VA dinaikkan 15% menjadi Rp 1.827,54. Untuk golongan pelanggan di atas 6.600 VA dinaikkan 20% menjadi Rp 2.193.05. 

Penyesuaian dengan prinsip tarif progresif itu, selain mencapai keadilan bagi pelanggan, juga akan mecapai harga keekonomian sehingga dapat memangkas kompensasi yang memberatkan APBN

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Mendorong hilirisasi mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan terdapat tambahan 7 pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter yang dapat beroperasi pada akhir tahun ini. Dengan tambahan 7 smelter baru, maka total smelter yang bakal efektif beroperasi hingga akhir tahun ini mencapai 28 unit. Staf Khusus Menteri ESDM mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat upaya hilirisasi komoditas mineral dan logam dalam negeri. Adapun, Kementerian ESDM mencatat total investasi yang dibutuhkan untuk upaya percepatan pembangunan smelter hingga 2023 mencapai US$30 miliar atau setara dengan Rp435 triliun (kurs Rp14.500/US$). Rencana anggaran itu naik 36,3 persen dari posisi awal yang dipatok sebesar US$22 miliar atau setara dengan Rp319 triliun pada 2021 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, BUMN Holding Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia atau MIND ID tengah mendorong hasil tambang mineral seperti bauksit, timah dan nikel untuk menjadi komoditas nasional. MIND ID berencana untuk menetapkan sendiri indeks harga ketiga hasil tambang mineral itu lepas dari spekulasi harga di bursa berjangka dunia seperti London Metal Exchange (LME). Direktur Utama MIND ID  mengatakan penetapan ketiga hasil tambang mineral itu sebagai komoditas nasional bakal memberikan posisi yang strategis bagi Indonesia sebagai penentu harga di pasar dunia. Dengan demikian, pemerintah perlu mengatur ulang kebijakan soal rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) ketiga komoditas tersebut dan mengatur kegiatan ekspor ketiga hasil tambang mineral itu untuk mengendalikan harga di pasar dunia.