Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 31 Mei 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Upaya Jepang meningkatkan ketahanan energi di tengah mengurangi ketergantungan energi Rusia. Jepang tetap berkomitmen untuk pengembangan hulu setelah janji G7. Jepang akan tetap berkomitmen untuk mengembangkan hulu migas meskipun dengan cara yang lebih selektif. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen dari G7 dimana pengembangan investasi hulu tetap dilakukan untuk menjaga keamanan nasionalnya serta untuk kepentingan geosentris untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi Rusia. Meskipun demikian dukungan publik Jepang untuk investasi hulu akan lebih selektif untuk memenuhi poin poin yang yang terdapat pada perjanjian Paris. Salah satu program terbaru yang akan dilakukan adalah menyediakan pendanaan untuk memperluas proyek LNG di AS untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia.

Jepang, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan ekuitasnya dalam total impor minyak dan gas menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2030 dan lebih dari 60 persen pada tahun 2040. Dimana saat ini rasionya mencapai 40,6 persen.

Para pemimpin G7 sepakat untuk menghentikan energi Rusia secara tepat wkatu dan teratur sambil memastikan pasokan energi global yang stabil dan berkelanjutan serta harga yang terjangkau bagi konsumen. Para Menteri G7 juga sepakat untuk mendakorbonisasi sektor pembangkit listrik masing-masing pada tahun 2035 untuk menuju transisi penuh ke emisi nol bersih pada 2050. Di sisi lain, keterjangkauan dan ketahanan energi nasional masih menjadi prioritas utama serta perlunya memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena dampak. Secara bertahap setiap negara G7 akan memulai menghapus pembangkit listrik bahan bakar yang tidak efisien sampai dengan 2030 dan mempercepat upaya untuk menggantinya dengan pembangkit listrik thermal terdekarbonisasi menggunakan hydrogen, ammonia dan CCUS.

Berdasarkan rencana energi strategis yang terbaru, proporsi batubara dalam penyediaan listrik Jepang pada tahun 2030 diharapkan mencapai 19 persen, LNG menyumbang 20 persen, minyak 2 persen. Total prosi bahan bakar fosil diharapkan mencapai 41 persen.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Tuntas Diharmonisasi DPR, Begini Kisi-kisi RUU EBT Terbaru, Badan Legislatif (Baleg) DPR akhirnya menyetujui harmonisasi rancangan undang undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan yang diusulkan Komisi VII. Dengan begitu, maka RUU EBT ini bakal dibahas lebih lanjut dengan kementerian atau lembaga terkait.

Adapun berdasarkan draf RUU EBT terbaru yang, diketahui antara energi baru dengan energi terbarukan dipisahkan. Dengan begitu, maka RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) kini berubah nama menjadi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Dalam draf RUU terbaru ini, pasal 9 menyebutkan bahwa sumber energi baru terdiri dari beberapa macam. Diantaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification); dan Sumber Energi Baru lainnya.

Sementara, pada pasal 26 menyebutkan bahwa penyediaan Energi Baru oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat. Daerah penghasil Sumber Energi Baru mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Baru dari Sumber Energi Baru setempat.

Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha milik swasta; dan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan di dalam pasal 30, Sumber Energi Terbarukan terdiri beberapa macam. Diantaranya yakni panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Sumber Energi Terbarukan lainnya.

Adapun dalam Pasal 32, ayat 1 disebutkan bahwa orang perseorangan dan Badan Usaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan wajib memiliki Perizinan Berusaha. Badan Usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas; badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha milik swasta, dan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengusahaan Energi Terbarukan sendiri digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, transportasi; dan/atau kegiatan lainnya.

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang diharapkan menciptakan ekosistem bagaimana berkembangnya energi baru terbarukan dan sebagaimana sering kita tekankan RUU EBT bukan pilihan tetapi keharusan bahkan itu adalah jalan satu satunya kalau Indonesia mau selamat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Para pengusaha pertambangan menggugat pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, izin usaha pertambangan (IUP) mereka dicabut oleh pemerintah. Pada bulan Mei 2022 ini saja sudah ada lebih dari 5 gugatan terhadap Menteri Investasi dan Menteri ESDM yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebagian besar dari gugatan tersebut menuntut isi gugatan yang kurang lebih serupa, yakni menuntut agar surat pencabutan izin yang sebelumnya dilayangkan kepada perusahaan-perusahaan penggugat dibatalkan/dicabut. Beberapa nama perusahaan yang melayangkan tuntutan pembatalan surat pencabutan izin pada bulan Mei 2022 ini di antaranya seperti PT Fajar Aneka Persada, PT Alu Sentosa, PT Gunung Berkat Utama, PT Delta Samudra.

Sebelumnya, Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi memang cukup getol mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di sepanjang tahun berjalan 2022 ini. Tercatat, Tim Satgas Percepatan Investasi tercatat telah mencabut 1.118 IUP sampai 24 April 2022 lalu. Sedikit informasi, Satgas Percepatan Investasi dibentuk pada 20 Januari 2022 lalu. Tugasnya antara lain memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP. Per 24 April 2022 lalu, sebanyak 227 perusahaan sudah mengajukan keberatan atas pencabutan IUP yang dilakukan. Sebanyak 160 perusahaan di antaranya sudah diundang untuk memberikan verifikasi per 24 April 2022 lalu.

Menteri Investasi memang memang sudah sempat menegaskan bahwa dirinya memberi kesempatan kepada pengusaha pertambangan yang dicabut izin usahanya untuk mengajukan permohonan keberatan. Dalam verifikasi, jika ternyata perusahaan yang mengajukan keberatan terverifikasi benar dalam menggunakan perizinannya dan keberlangsungan usahanya, maka Satgas akan mengembalikan IUP-nya. Pengembalian tersebut melalui mekanisme keputusan pemerintah yang ada pada Satgas. Dalam hal ini Kementerian Investasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara, menilai, ada potensi potensi cacat kewenangan, cacat prosedural, dan cacat substansi dalam tindakan pencabutan IUP. Kewenangan pencabutan IUP sendiri, dimiliki oleh Menteri ESDM. Hal ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Meskipun demikian, kewenangan Menteri ESDM ini memang dapat didelegasikan kepada pejabat pemerintahan lainnya, misalnya kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Memang sudah sudah ada produk hukum yang mengatur pendelegasian kewenangan pemberian dan pengakhiran IUP dari Menteri ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Hanya saja, produk hukum tersebut baru ada di tingkat peraturan menteri (permen), tepatnya yakni melalui Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2020. Bila merujuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Administrasi Pemerintahan, bahwa pendelegasian kewenangan hanya dapat dilakukan melalui produk hukum PP atau Perpres, bukan Permen.

Selain masalah kewenangan, juga menyoroti masalah prosedur dan substansi pencabutan IUP. Prosedur ini khususnya mengenai penjatuhan sanksi. UU Minerba, mengatur bahwa pelaku usaha pertambangan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan IUP. Ketentuan prosedur penjatuhan sanksi dalam UU Minerba ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 96 tahun 2021. Dalam PP ini diatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administrasi dikenai peringatan tertulis paling banyak 3 kali untuk jangka waktu 30 hari. Apabila pelaku usaha yang dikenai sanksi peringatan tertulis belum melakukan kewajibannya maka dikenai sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi/operasi produksi selama 60 hari. Apabila pelaku usaha ini tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka barulah dikenai sanksi pencabutan IUP. Sehingga, jika melihat waktu pembentukan Satgas pada tanggal 20 Januari 2022, maka setidaknya bulan baru Juni 2022, pencabutan IUP dapat dilakukan.

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) berharap, pemerintah bisa segera membatalkan pencabutan IUP milik perusahaan yang terverifikasi benar dalam menggunakan perizinannya. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak terverifikasi benar dalam penggunaan perizinannya, diharapkan agar pemerintah memberi kesempatan kedua bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk ‘membenahi’ perilakunya.