Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 7 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

TKDN Proyek Strategis Nasional Pertamina Capai 60% pada tahun 2021 atau senilai Rp 9,73 triliun. Realisasi TKDN telah diverifikasi seluruhnya oleh surveyor independen dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Realisasi tersebut mencakup Pertamina Group, holding maupun sub holding.

Salah satu bentuk komitmen perseroan untuk memastikan implementasi penggunaan TKDN di perusahaan berjalan optimal adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan pedoman pengelolaan penggunaan produk dalam negeri yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2020.

Pertamina terus meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan mengutamakan industri domestik pada pelaksanaan proses bisnis maupun proyek Pertamina. Hal ini sesuai dengan regulasi pemerintah untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri serta peraturan kementerian terkait lainnya.

Beberapa contoh penerapan TKDN dalam proyek strategis nasional, yaitu:

  1. pengadaan pipa untuk proyek EPC Lawe-Lawe di Balikpapan, Kalimantan Timur yang telah menggunakan produk dalam negeri. Proyek yang dijalankan Subholding Refinery and Petrochemical – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menggunakan pipa transfer 20 inci dan 52 inci onshore dan offshore yang semuanya merupakan produk dalam negeri.
  2. PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam produksi pipa konduktor 20 inci. PT PHM secara konsisten telah melakukan pembinaan kepada pabrikan-pabrikan dalam negeri, sehingga produk pipa dalam negeri yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi yang disyaratkan dalam proyek.

Berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan, pipa produksi dari dua pabrikan dalam negeri telah lolos field trial test dan dapat dipergunakan sebagai substitusi produk impor. Hal ini pun meningkatkan capaian TKDN secara keseluruhan.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Kebijakan batasi PLTS atap buat listrik matahari tak menarik.  Kebijakan PLN yang membatasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap 10 sampai 15 persen dari kapasitas dinilai tidak menarik dari sisi keekonomian. Kebijakan tersebut bisa membuat minat masyarakat untuk memasang PLTS atap turun dan akan membuat keekonomian PLTS jadi rendah dan tidak menarik. Sementara untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, Indonesia perlu menambah 14 gigawatt pembangkit energi bersih sebagai salah satu langkah konkret menurunkan emisi karbon menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). Selanjutnya, apabila melihat dokumen RUPTL PLN, Indonesia hanya akan membangun 10,9 gigawatt pembangkit energi terbarukan hingga tahun 2025. Dengan demikian, masih ada kekurangan tiga sampai empat gigawatt untuk mencapai bauran 23 persen.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Aturan tersebut menggantikan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018. Meski aturan tersebut menyatakan kapasitas maksimum sistem PLTS atap mencapai 100 persen dari daya tersambung pelanggan PLN, namun realisasinya pelaku industri masih belum bisa memasang pembangkit listrik matahari dan hanya terbatas sampai 15 persen. Sementara itu, Sales Engineer ATW Solar Tungky Ari mengatakan, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan peraturan ESDM yang menetapkan kapasitas maksimal sistem PLTS atap adalah 100 persen.

Dalam kajian terbaru Trend Asia, organisasi sipil yang fokus pada isu lingkungan, mengemukakan, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir penambahan kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Indonesia hanya 0,8 persen per tahun. Peneliti Trend Asia Andri Prasetyo mengatakan, dengan sisa waktu yang ada dan upaya penambahan target bauran energi terbarukan yang belum berjalan maksimal, maka Permen ESDM tentang PLTS atap diharapkan dapat menggenjot capaian bauran energi dalam beberapa tahun ke depan melalui strategi pelibatan banyak pihak. Meski begitu, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan persentase yang layak untuk kapasitas terpasang PLTS atap dan membuat pedoman yang lebih jelas.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

TINS Setor Pajak ke Negara. PT Timah Tbk terus mengoptimalkan kontribusinya kepada negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PT Timah telah menyetorkan pajak dan PNPB sebesar Rp 267,8 miliar pada kuartal I 2022. Sementara sepanjang 2021, kontribusi Perseroan terhadap penerimaan negara melalui pajak mencapai Rp 776,5 miliar. Angka tersebut naik 14 persen dibandingkan 2020 yang mencapai Rp 677,9 miliar.

Direktur Utama PT Timah Tbk, mengatakan pajak sektor timah sebetulnya dapat lebih dioptimalkan. Namun, perlu adanya perbaikan ekosistem bisnis Perseroan yang berjalan saat ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara di sektor timah perlu dukungan dari semua pihak. Proses penambangan timah dilakukan hulu ke hilir, dimana dari semua proses itu ada potensi pendapatan negara, baik pajak maupun PNBP. Untuk itu penulusuran asal usul bijih timah ini penting sehingga semua tercatat dan potensi pendapatan negara tidak ada yang hilang. Dengan demikian, mulai dari proses eksplorasi, penambangan hingga penjualan timah tidak ada yang terlewatkan dari potensi pendapatan negara.

Berdasarkan catatan dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi Perseroan kepada negara tercatat sebesar Rp 818 miliar pada 2018. Saat itu Perseroan menjual logam sebanyak 33.818 metrik ton. Lalu kontribusi Perseroan pada 2019 mencapai Rp 1,2 triliun dengan penjualan logam 67.704 metrik ton.  Namun pada 2020, kontribusi menurun menjadi sebesar Rp 677,9 miliar seiring turunnya volume penjualan menjadi 55.782 metrik ton. Pada 2021, kontribusi mulai naik kembali menjadi sebesar Rp 776,6 miliar meski volume penjualan turun drastis menjadi 26.602 metrik ton.

Tidak hanya kepada negara, pertambangan timah juga ikut memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah penghasil seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dana Bagi Hasil (Daba). Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2021, total dana bagi hasil yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung dan enam kabupaten kota sebesar Rp 564 miliar, yang terdiri atas royalty sebesar Rp 511,5 miliar dan iuran landrent sebesar Rp 52,6 miliar.

Peningkatan kontribusi pajak dan PNBP dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya harga komoditas, produksi dan penjualan. Komoditas timah menjadi salah satu penyumbang devisa negara lantaran 95 persen produksi untuk ekspor sedangkan 5 persennya dikonsumsi dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat PNBP realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 189,2 triliun. Subsektor mineral dan batu bara menyumbang menyumbang Rp 75,5 triliun.