Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengeluaran harga BBM terhadap pengeluaran masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp520 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak, LPG 3kg dan listrik. Kebutuhan anggaran tersebut akan ditutup salah satunya dari tambahan penerimaan negara yang didapat dari kenaikan harga komoditas seperti batubara, logam mineral, dan minyak kelapa sawit. Diperkirakan tambahan pendapatan negara yang diperoleh dari kenaikan harga komoditas mencapai Rp402 triliun dari rencana semula.

Pemerintah sedang menyiapkan skema subsidi tertutup bagi penyaluran BBM dan LPG. Skema subsidi tertutup dijalankan agar distribusi subsidi dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, transformasi kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi distorsi harga dan inefisiensi dalam pasar energi nasional.

Berdasarkan data yang diolah dari Susenas, secara umum kelompok terkaya mengkonsumsi lebih banyak BBM. Rata-rata konsumsi bulanan BBM kelompok terkaya mencapai 61,7 liter dengan pengeluaran per bulan sebesar Rp561 ribu. Kelompok ini juga mengkonsumsi hampir 25 persen dari total konsumsi BBM nasional. Meskipun kelompok terkaya mengkonsumsi lebih banyak BBM namun, beban kenaikan harga tertinggi berada di kelompok miskin.

Pada kondisi normal sebelum adanya kenaikan harga BBM, porsi pengeluaran untuk BBM pada kelompok berpenghasilan rendah mencapai 18,5 persen terhaap total penghasilan/pengeluaran. Berdasarkan simulasi kenaikan harga BBM yang dilakukan pada setiap kelompok pengeluaran, apabila terjadi kenaikan harga BBM untuk pertamax sebesar 39 persen, dan pertalite 10 persen, maka akan menaikan persentase pengeluaran untuk BBM bagi penduduk desil pertama (10% termiskin) dari 4 persen menjadi 6,8 persen. Sementara, porsi pengeluaran BBM bagi kelompok terkaya diperkirakan hanya meningkat menjadi 5,2 persen. Secara umum dampak yang diterima pada kelompok berpenghasilan rendah sedikit lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan mengenah, dan sekitar tiga kali lebih besar dibanding kelompok atas.

Melihat kondisi tersebut, penyesuaian harga perlu dilakukan dengan pemberian bantuan khususnya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan diperluas hingga kelimpok menengah bawah. Kelompok menengah bawah, meskipun berada di atas garis kemiskinan namun sebagian besar kelompok ini berada pada posisi yang rendah. Adanya bantuan sosial dapat memitigasi dampak negative dari shock perubahan harga BBM

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Membenahi Iklim Investasi EBT di ASEAN.  Tren ekonomi global tentang dampak perubahan iklim, transisi energi dan net zero emission memacu banyak negara untuk menarik investor baru di bidang energi baru terbarukan. Sebuah laporan berjudul Southeast Asia’s Green Economy 2022 dari Bain & Company, Temasek dan Microsoft menyebut bahwa tahun ini merupakan titik balik perubahan iklim di Asia Tenggara di tengah upaya kawasan untuk mewujudkan komitmen perubahan iklim dalam tindakan nyata.

Pasalnya, sebanyak 10 negara di kawasan ini telah memiliki target netral karbon, bahkan Singapura dan Indonesia merupakan negara percontohan pajak karbon. Laporan ini juga mencatat investasi hijau di kawasan ini telah menyerap US$15 miliar secara akumulatif sejak 2020. Bahkan 45% dari total investasi hijau itu diserap pada tiga kuartal terakhir. Dari jumlah tersebut sebagian besar masuk pada energi baru terbarukan dan lingkungan binaan atau renewable and built environment. Peran korporasi swasta juga cukup besar yang mencapai US$11 miliar atau sekitar 70% dari total investasi hijau pada periode tersebut.

Meskipun demikian, sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh kawasan ini dinilai belum mampu mengatasi pengurangan emisi dan kesenjangan investasi. Kawasan ini, dinilai perlu memiliki peta jalan yang konkrit dan insentif serta rencana pembiayaan iklim. Dalam studi ini diungkapkan pula bahwa Asia Tenggara perlu bergerak nyata untuk mengubah janji menjadi tindakan dan menjembatani kesenjangan antara peluang dan hasil akan menjadi tonggak penting. Oleh karena itu untuk menangkap peluang ini, bisnis harus dipimpin dengan terobosan inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, regulator dan pasar perlu fokus pada upaya transisi kesiapan solusi.

Laporan Ekonomi Hijau Asia Tenggara ini juga menunjukkan terdapat kesenjangan emisi sebesar 2,6 gigaton (Gt) hingga 3,2 Gt dibandingkan dengan target 2030 setelah memperhitungkan perbaikan marjinal pada level emisi berdasarkan proyeksi kebijakan yang direncanakan Nationally Determined Contributions (NDCs). Padahal, investasi hijau saat ini kurang dari US$20 miliar. Jauh dibandingkan dengan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan emisi yang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar US$1 triliun hingga US$3 triliun. Laporan ini juga menunjukkan tantangan makro ke depan yang dihadapi oleh pemerintah di negara-negara Asia Tenggara yang tengah bergulat dengan ketahanan energi, pemulihan Covid-19, dan tekanan inflasi.

Khusus untuk Indonesia, laporan ini juga menyoroti ketidaksinkronan aturan terkait insentif dan peran energi fosil yang masih cukup dominan. Bahan bakar batu bara misalnya. Meski telah ada komitmen moratorium pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara setelah 2023, tetapi dalam pipeline masih ada sebanyak 21 gigawatt (GW) PLTU.

Tak hanya itu, laporan ini juga mencatat tantangan untuk mengakselerasi pengoperasian pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia akibat persoalan feed in tariff (FiT). Misalnya pada investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), laporan ini mencatat kurangnya kebijakan yang mendukung untuk pengembangan proyek, misalnya proses birokrasi untuk mendapatkan izin dan tidak ada skema FiT yang terlihat. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menargetkan beleid berupa peraturan presiden (Perpres) terkait tarif pembelian tenaga listrik berbasis EBT diselesaikan pada tahun ini.

Merujuk pada laporan ini, PT PLN (Persero) sebagai pengelola jaringan tunggal milik negara, memiliki persyaratan yang ketat misalnya terkait persyaratan teknis ekstra dan izin instalasi. Persoalan ini dinilai menjadi salah satu penghambat investasi hijau di ASEAN. Laporan ini juga mencatat, panas bumi menjadi favorit korporasi untuk menanamkan investasi hijau di Indonesia sejak 2020 hingga Februari 2022. Sementara, lembaga pendanaan iklim lebih tertarik ke PLTS pada periode tersebut.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pemerintah diminta waspada terkait pinjaman tanpa agunan ke perusahaan tambang. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan investigasi terkait bank yang diduga memberikan pinjaman triliunan rupiah ke perusahaan batu bara tanpa agunan di Sumatera Selatan. Jika terdapat bank yang menyalurkan kredit tanpa ada agunan, sudah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan dan ada prinsip yang dilanggarnya. Seyogyanya sebuah bank apalagi milik negara ketika ingin menyalurkan kredit kepada debitur memang perlu ada assessment yang cukup prudent. Jika ingin minta kredit ke bank harus ada syarat-syaratnya termasuk salah satunya adalah agunan atau collateral. Ada juga syarat-syarat yang lain seperti masalah pembukuan keuangan, administrasi dan lain-lain.

Sementara Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengatakan apabila isu ini benar, tentu bertentangan dengan harus adanya prinsip collateral (agunan). Agunan ini sangat penting sebagai second way-out jika debitur melakukan wanprestasi dan secara psikologis menjadi pengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kreditnya. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan, bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan Perbankan, OJK maupun aturan lainnya. Ketika kredit macet dapat merugikan keuangan negara, maka perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) menjelaskan, dengan tidak adanya anggunan atau tanpa jaminan dapat beresiko menimbulkan resiko kegagalan dan pengembalian pinjaman dan berpotensi kredit macet. Apabila terjadi wanprestasi, maka untuk memulihkan kerugian tersebut melalui gugatan ke pengadilan yang beresiko tidak efektif dan efesien. Selain itu, potensi korupsi dalam dalam transaksi tersebut seperti adanya kemungkinan benturan kepentingan dan potensi suap menyuap atau perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Agunan digunakan sebagai sarana untuk tambahan jaminan, di samping jaminan umum yang sudah melekat sebelumnya (Pasal 1131 KUHPerdata). Eksistensi jaminan atau agunan ini sebagai sarana pemenuhan manajemen resiko dari bank apabila dikemudian hari terjadi ‘in order to control loan risk, bank often required collateral.’ Adanya jaminan kebendaan, maka perbankan dapat memulihkan kerugiannya dari potensi gagal bayar tanpa harus melalui gugat-menggugat di pengadilan. Yaitu karena memiliki hak kebendaan yang memberikan hak eksekurial melalui pelelangan benda jaminan. Dengan adanya jaminan kredit, maka bisnis perbankan menjadi efektif dan efesien serta menjamin kelancaran dalam perekonomian nasional.