Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 9 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Perkembangan konsumsi BBM bersubsidi. Belum genap satu semester, volume pertalite yang tersalurkan sudah mencapai 11,69 juta kilo liter atau 50,74 persen dari kuota yang ditetapkan tahun ini. Penyaluran diesel mencapai 6,76 juta kilo liter atau 44, 7 persen dari kuota 15,1 juta kilo liter.  Volume penyaluran minyak tanah mencapai 0,2 juta kilo liter atau 41,67 persen dari kuota tahun ini 0,48 juta kilo liter. Untuk menjaga ketersediaan pasokan bbm bersubsidi, Kementerian ESDM dengan persetujuan DPR telah mengusulkan penambahan kuota Pertalite sebesar 5,45 juta kilo liter, sehingga kuota yang diberikan pada tahun ini menjadi 28,5 juta kilo liter. Disparitas harga pertalite dan pertamax menjadi faktor terbesar adanya lonjakan konsumsi BBM Ron 90 tersebut. Berdasarkan data Pertamina, sampai dengan Mei 2022, porsi penjualan Pertalite terhadap total bahan bakar minyak mencapai 80 persen, sementara pertamax dan pertamax turbo sekitar 20 persen.

Untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, BPH Migas berencana melakukan pengaturan pembalian dengan aplikasi MyPertamina. Skema ini diperkirakan dapat menghemat biaya kompensasi dan subsidi BBM bersubsidi. Melalui pengaturan pembelian tersebut, tidak semua kendaraan dapat membeli BBM jenis subsidi. Kriteria maupun petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi akan diatur di revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Melihat perkembangan konsumsi bbm bersubsidi saat ini, diperkirakan diperlukan penambahan anggaran subsidi dan kompensasi untuk bbm bersubsidi yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 triliun.

Di sisi lain, beberapa pihak mengingatkan tingginya beban subsidi dan kompensasi energi tidak dapat terlalu lama ditanggung oleh APBN karena akan menimbulkan risiko terhadap APBN, terlebih jika kebijakan ini dipertahankan sampai dengan 2 tahun mendatang dengan alasan pertimbangan politik, terlebih jika dalam 2 tahun ke depan harga komoditas non minyak akan mulai kembali normal.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Indonesia Persiapkan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik, Indonesia akan menerapkan cap-trade-tax dan offset untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara pada Juli 2022.Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca serta mengarah pada pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini dibarengi dengan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, serta penggunaan teknologi pembangkit bersih, termasuk melalui pengembangan kendaraan listrik dan kendaraan berbasis biofuel. Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Indonesia saat ini sedang dalam proses persiapan penerapan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Instrumen NEK pada dasarnya memberi harga pada emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan produksi maupun jasa. Penerapan NEK diharapkan dapat mendorong industri untuk lebih sadar lingkungan dan juga mengurangi emisi Gas Rumah Kaca pada batas tertentu. Di sisi lain, instrumen NEK berperan sebagai instrumen pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia, baik Nationally Determined Contribution 2030 maupun Net Zero Emission 2060.

Untuk mendukung NEK, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres Nomor 98 tahun 2021.Perpres tersebut menjadi dasar penerapan berbagai instrumen NEK seperti Emission Trading System, Offset Crediting, dan Result Based Payment. Di level teknis, saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan peraturan turunan Perpres tersebut. Indonesia mencoba membuka inovasi dengan cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik, namun bisa juga menggunakan mekanisme lain yang lebih efisien, efektif dan inovatif. Oleh karena itu, pertukaran informasi dan pengalaman, serta peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, menjadi hal utama dalam mewujudkan reformasi Nilai Ekonomi Karbon yang lebih baik.

Lebih lanjut, pada tahun 2021 pemerintah telah merintis skema voluntary cap and trade, dan offset crediting, yang melibatkan beberapa produsen listrik baik milik Pemerintah maupun swasta. Selain itu, secara pararel Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dalam melakukan penjajakan dan kajian pengembangan kebijakan-kebijakan dan skema perdagangan karbon melalui Internationally Traded Mitigation Outcomes (ITMOs). penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan serta pengembangan NEK di pasar dalam negeri maupun internasional ini adalah hal yang sangat penting dan Komunike G20 adalah kesempatan kita untuk menyampaikan kebijakan prioritas yang terkait dengan masyarakat global. 

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Potensi Lithium dan Stronsium di Lumpur Lapindo. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta baru mengenai ‘harta karun’ sumber daya mineral kritikal di Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Badan Geologi Kementerian ESDM tak menampik, bahwa Lumpur Lapindo mengandung dua ‘harta karun’ yang saat ini keberadaannya sangat diperlukan dunia untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.

‘Harta karun’ itu adalah Lithium dan Stronsium yang diketahui jumlahnya cukup besar. Potensi Lithium di Lumpur Lapindo, Sidoarjo itu memiliki kadar 99,26 sampai 120 part per million (PPM atau bagian per sejuta satuan konsentrasi. Sementara Stronsium sendiri jauh lebih besar dengan kadar kandungan mencapai 244 sampai dengan 650 PPM. Saat ini KESDM masih terus melakukan penelitian dan penyelidikan umum. Sebab, dari temuan tersebut, belum semua wilayah yang ada di Lumpur Lapindo itu dilakukan griding dan pengeboran.

Saat ini banyak badan usaha yang melirik untuk menggarap proyek di Lumpur Lapindo ini. Hanya saja memang, pemerintah belum melaksanakan pembukaan lelang untuk proyek di Lumpur Lapindo ini. Dalam catatan Kementerian ESDM, kebutuhan lithium untuk pengembangan kendaraan listrik hingga 2030 mencapai 758.693 ton. Jumlah tersebut untuk kebutuhan baterai 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik. Sementara dari catatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) unsur logam lithium berpotensi ada daerah Tikus, Bangka Belitung, Hatapang, Pegunungan Tiga Puluh, Aceh dan Sumatera dengan catatan perlu survey lebih terinci.