Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Persediaan pasokan gas alam global semakin menipis.  Selain dipengaruhi oleh panasnya kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, terbakarnya fasilitas LNG di Quintana diperkirakan memperburuk  pasar dan harga gas alam global.  Meledaknya fasilitas gas alam di Texas yang baru saja terjadi diperkirakan akan mengancam pasar dan harga  gas alam dunia. Selain pasar Eropa, LNG Freeport juga memasok Jera dan Osaka Gas masing masing sekitar 2,32 juta MT per tahun.  Bagi Jepang, penutupan terminal LNG Freeport di AS akan berpengaruh terhadap utilitas listrik lokal untuk memenuhi permintaan listrik musim panas yang akan mulai dalam beberapa minggu. Apabila tidak diantisipasi dikhawatirkan dapat terjadi pemadanan.

Penutupan fasilitas dalam waktu sementara akan mengurangi produksi pabrik 8 persen per bulan. Eropa dan Inggris akan menjadi wilayah yang paling terkena dampak mengingat sekitar 80 persen kargo Freeport LNG ditujukan untuk pasar tersebut, terlebih sebentar lagi wilayah Eropa akan mulai memasuki musim panas.

Akibat kejadian tersebut, terminal LNG diperkirakan akan  tutup selama tiga minggu dan menyebabkan aliran feedgas turun dari sebelumnya rata-rata 2 Bcf per hari menjadi 390 MMSCF per  hari. Amerika serikat adalah salah satu pemasok LNG terbesar di dunia dan menyumbang lebih dari seperlima ekspor global. Sedangkan produksi dari fasilitas LNG freeport mencapai 18 persen dari ekspor. Meskipun perkiraan awal downtime sekitar tiga minggu, tetapi dampak produksi kemungkinan akan berlanjut hingga Juli.  Harga gas berjangka NYMEX juga jatuh ke level terendah mendekati US$8 per MMBTU.

Sebagian besar negara Jepang, Korea, Taiwan, dan Tiongkok sudah melakukan pengadaan permintaan musim panas sehingga penutupan fasilitas LNG di Texas tidak berdampak langsung pada permintaan domestic masing masing engara. AS adalah pemasok LNG terbesar keempat di jepang selama Januari-April dengan volume 1.596 juta MT dan menyumbang 6 persen dari total impor 25.974 juta MT. Stok LNG yang digunakan di listrik utama jepang dapat meningkat.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Terapkan Penyesuaian Tarif Listrik kepada Golongan Masyarakat Mampu Berdaya 3.500 VA ke Atas dan Golongan Pemerintah, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff Adjustment) triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022. Penyesuaian tarif ini diberlakukan kepada golongan pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Keseluruhannya adalah golongan pelanggan non subsidi. Golongan pelanggan Rumah Tangga di bawah 3.500 VA, Bisnis, dan Industri tarifnya tetap. Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyampaikan bahwa penerapan Tariff Adjustment ini bertujuan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Artinya, masyarakat yang mampu tidak lagi menerima bantuan dari Pemerintah. Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada yang berhak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Seperti diketahui, Tariff Adjustment diberlakukan sejak 2014 kepada pelanggan non subsidi untuk memastikan subsidi listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 2014 hingga 2016, Tariff Adjustment diterapkan secara otomatis. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis dan industri sejak tahun 2017 hingga triwulan II/2022, Pemerintah memutuskan Tariff Adjustment tidak diterapkan secara otomatis dan ditetapkan tidak berubah meskipun terdapat perubahan kurs, ICP (Indonesian Crude Price), inflasi dan harga batubara dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Nomor 03 Tahun 2020, Tariff Adjustment ditetapkan setiap 3 bulan dengan mengacu kepada perubahan 4 asumsi makro yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Patokan Batubara (HPB).

Perkembangan besaran empat indikator asumsi makro menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi indikator ekonomi makro rata-rata 3 (tiga) bulan (Februari s.d. April 2022) yang digunakan dalam penerapan Tariff Adjustment Triwulan III Tahun 2022 yaitu kurs Rp14.356/USD (asumsi semula Rp14.350/USD), ICP USD104/Barrel (asumsi semula USD63/Barrel), Inflasi 0,53% (asumsi semula 0,25%), HPB Rp837/kg sama dengan asumsi semula (diterapkan capping harga, realisasi rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) >70 USD/Ton). Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebesar 33% didominasi oleh biaya bahan bakar, terbesar kedua setelah biaya pembelian tenaga listrik dari swasta sekitar 36%, sehingga perubahan empat indikator asumsi makro ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Pada akhirnya, hal tersebut juga berdampak pada perhitungan Tariff Adjustment.

Pelanggan Rumah Tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111.000/bulan untuk pelanggan R2 dan Rp346.000/bulan untuk pelanggan R3. Pelanggan Pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978.000/bulan untuk pelanggan P1 dan Rp271.000/bulan untuk pelanggan P3. Pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74/kWh menjadi Rp1.522,88/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp38,5 juta/bulan.

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan R2, R3 dan Pemerintah pada triwulan III tahun 2022 ini berdampak kecil terhadap inflasi sekitar 0,019%. Ia berharap dampak yang kecil terhadap inflasi tersebut dapat turut menjaga daya beli masyarakat. Ke depan kemungkinannya apabila sektor bisnis dan industri menengah dan besar telah pulih, dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan naik ataupun turun melihat perkembangan kurs, ICP, inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi yang terus dilakukan PLN juga dapat menjadi pemicu turunnya tarif tenaga listrik. Kementerian ESDM berharap PT. PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagai cara, dan terus meningkatkan penjualan tenaga listrik sehingga BPP tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun atau minimal tetap dari tahun sebelumnya.

Seementara itu, pemerintah melalui PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus menyediakan listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Untuk melindungi warga kurang mampu, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi listrik agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih terjangkau dari tarif keekonomiannya yang telah ditetapkan pemerintah.Hal ini sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyebutkan bahwa, pemerintah dan pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Pelanggan yang memperoleh bantuan dari pemerintah ini masuk dalam kategori pelanggan subsidi, sedangkan di luar itu merupakan pelanggan nonsubsidi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke PLN.

Besaran subsidi listrik yang diterima konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tergantung pada jumlah pemakaian energi listriknya. Secara rata-rata, konsumen rumah tangga daya 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp 80.000 per konsumen per bulan, dan untuk konsumen rumah tangga daya 900 VA adalah rata-rata Rp 90.000 per konsumen per bulan. Penerima subsidi listrik terbesar pada tahun 2021 adalah 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 VA. Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga tersebut mencapai Rp 39,65 triliun atau 79,6 persen dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.Selain pelanggan rumah tangga 450-900 VA, pemerintah juga memberikan subsidi listrik kepada seluruh kelompok pelanggan sosial yang mencakup rumah ibadah dan sekolah yang tergolong dalam S1, S2 dan S3. Pelanggan S1 merupakan pelanggan sosial dengan kapasitas daya 220 VA. Sementara S2 merupakan pelanggan sosial dengan daya 450 VA hingga 200 kVA dan S3 pelanggan sosial di atas 200 kVa. Kelompok bisnis (B) dan industri (I) juga ada yang masuk dalam golongan subsidi ini. Mereka adalah pelanggan yang masuk kelompok golongan tarif B1 (kapasitas daya 450 VA – 5.500 VA) golongan tarif I1 (kapasitas daya 450 VA – 14 kVA VA), golongan tarif I2 (14 kVA – 200 kVA).

Pemerintah juga memberikan subsidi listrik untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan fasilitas publik lainnya dengan daya 450 VA hingga 5.500 VA. Sementara, pelanggan di luar golongan pelanggan tersebut maka masuk ke dalam kategori pelanggan non subsidi. Bagi pelanggan yang ingin melihat daftar tarif listrik non subsidi sendiri dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Entitas Khusus Batu Bara atau Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah berencana membentuk Entitas Khusus Batu Bara atau Badan Layanan Umum (BLU) yang akan memungut iuran batu bara dari perusahaan tambang. Melalui mekanisme ini nantinya harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN akan dilepas ke pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batubara masih berjalan dan telah mengajukan izin prinsip ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Skema yang baru ini maka nantinya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal membeli batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik dengan mengikuti harga pasar. Seperti diketahui, saat ini harga batubara untuk sektor kelistrikan sudah dipatok sebesar US$ 70 per ton. Entitas khusus ini bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) US$ 70 per ton untuk PLN. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), menilai skema BLU perlu segera dibentuk. Terutama di tengah harga batu bara yang terus melonjak saat ini. Wakil Ketua Komisi VII DPR mengatakan bahwa BLU akan mulai terbentuk paling lambat bulan Juli 2022.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah pembentukan BLU ini. Para pelaku usaha pun berharap agar kehadiran BLU Batubara dapat membantu proses pemenuhan batubara untuk kebutuhan domestik khususnya sektor kelistrikan, Adapun dimasukkan nya industri non-kelistrikan dalam skema dana kompensasi yg ditangani BLU perlu dikaji kembali. Kehadiran BLU diharapkan berjalan dengan transparan, termasuk dalam hal ketetapan waktu pembayaran dana kompensasi.