Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 20 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peta Jalan Dunia Menuju 1,5°C. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengeluarkan ‘kode merah’ bagi dunia untuk mengambil tindakan segera untuk menghindari dampak terburuk dari krisis iklim yang meningkat dan memberikan perkiraan terbaru tentang kuota karbon global. Data menunjukkan bahwa untuk peluang 67% untuk membatasi pemanasan hingga 1,5°C, dunia memiliki sisa kuota karbon sebesar 400 GtCO2 – atau 10 tahun emisi pada tingkat tahun 2020.

Secara kolektif, G20 bertanggung jawab atas sekitar 75% gas rumah kaca (GRK) global termasuk perubahan penggunaan lahan dan kehutanan. Untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C. Oleh karena itu, G20 memiliki peran kepemimpinan penting untuk  berkomitmen pada target pengurangan emisi dan menerapkan kebijakan yang selaras dengan jalur 1,5°C. Bagi negara-negara maju, ini termasuk menyediakan pembiayaan iklim untuk membantu tindakan mitigasi dan adaptasi negara-negara berkembang.

Efek mitigasi gabungan dari target Nationally Determined Contribution (NDC) yang dinilai pada April 2021 tidak cukup dan akan menyebabkan pemanasan 2,4°C pada akhir abad ini. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi anggota G20 untuk memperkuat kebijakan dan tindakan iklim saat ini dan menyerahkan target 2030 yang lebih ambisius yang selaras dengan target NZE hingga 2050.

Pada Agustus 2021, 14 anggota G20 telah mengumumkan target NZE pada 2050, yang mencakup 61% emisi GRK global. Jika diterapkan sepenuhnya, target ini akan sangat membantu membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C.  Kanada, UE, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris – bersama-sama menyumbang 14% dari GRK global dan telah menetapkan target NZE nya. Namun, target jangka pendek yang lebih ambisius yang mengurangi separuh emisi CO2 global pada tahun 2030 sangat penting untuk mencapai target jangka panjang ini.

Pada September 2021, anggota G20 telah secara resmi menyerahkan 13 pembaruan NDC ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dengan enam – Argentina, Kanada, UE (termasuk Prancis, Jerman, dan Italia), Afrika Selatan, Inggris, dan AS – yang berisi target 2030 yang lebih ambisius daripada yang terakhir. Jepang, dan Korea Selatan juga telah mengusulkan ambisi yang lebih tinggi tetapi belum secara resmi mengajukan NDC yang ditingkatkan. Penurunan terbesar terjadi pada NDC yang diajukan dari AS dan UE, dan di NDC yang diumumkan oleh China sebagai negara no 1 penghasil emisi tertinggi di dunia.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Energi dari Hidrogen Bakal Jadi Andalan Kejar Dekarbonisasi, Pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke depan akan mengandalkan pengembangan hidrogen hijau atau green hidrogen dalam hal mengejar target dekarbonisasi sistem energi global. Hidrogen dinilai menjadi sektor industri akan menjadi sasaran utama untuk akselerasi sumber energi yang dinilai sebagai salah satu kontributor transisi energi. Seperti yang diketahui, dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET), hidrogen sudah ditetapkan masuk ke dalam energi baru

Urgensi hidrogen hijau dinilai sama pentingnya dengan penyimpanan baterai (energy storage) di masa mendatang. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif keuangan bagi sektor publik maupun privat yang ingin mengoptimalkan hidrogen hijau. Di Indonesia, pengembangan hidrogen hijau sejalan dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Kementerian ESDM dan pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) telah mempelajari potensi pasar hidrogen hijau di Indonesia, sekitar 1.895 kT/tahun pada tahun 2021, termasuk untuk industri (Urea, Amonia, Refinery, Methanol), dan permintaan lainnya seperti pembuatan Biofuel, baja hijau, jaringan pulau, dan sel bahan bakar kendaraan berat. Dari segi pasokan, hidrogen sendiri masuk sebagai salah satu strategi utama Pemerintah dalam menjalankan peta jalan (road map) menuju netral karbon di tahun 2060.

Menurut KESDM ada beberapa rencana investasi hidrogen hijau dan proyek percontohan yang sedang berjalan, yaitu hibrida hidrogen hijau dari tenaga surya dan angin di Sumba Timur (7-8 MW), pilot project di Ulubelu dengan memanfaatkan kondensat panas bumi, rencana proyek di Kalimantan Utara dan Papua dari pembangkit listrik tenaga air besar, dan pemanfaatan hidrogen hijau di ibu kota baru pada tahun 2045 (4.000 untuk transportasi umum dan 21.000 Ton untuk sektor industri. Kendati demikian, terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi proyek hidrogen hijau, mulai dari penetapan kebijakan, akses sumber daya, pasar potensial, standar, ketersediaan teknologi hingga dukungan finansial. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda dalam pengembangan hidrogen hijau, tetapi memiliki kebutuhan teknologi dan pendanaan yang sama. Tantangannya, bagaimana hidrogen hijau layak secara ekonomi, menarik secara finansial, dan berguna bagi masyarakat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Permintaan Batubara Melonjak. Harga batu bara pada pekan ini diramal akan kembali merangkak naik setelah Rusia memangkas aliran gas ke Eropa. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (17/6/2022), harga batu bara kontrak Juli di pasar internasional ditutup menguat 3,6% ke posisi US$ 358,75%. Permintaan diperkirakan meningkat setelah Rusia memangkas pasokan gas ke sejumlah negara Eropa. Pelaku pasar sebenarnya sudah memperkirakan jika Rusia akan memangkas pasokan gas ke Eropa tetapi mereka mengkhawatirkan situasi lebih buruk bisa saja terjadi sehingga bisa membuat permintaan batu bara melonjak dan pasokan kembali ketat.

Perusahaan Gazprom yang dimiliki Rusia mengatakan akan memangkas pasokan gas ke Jerman yang dialirkan melalui pipa Nord Stream 1 sebesar 60%, lebih besar daripada perkiraan awal yakni 40%. Kabinet Jerman telah sepakat untuk memotong konsumsi gas pada sektor kelistrikan untuk musim dingin mendatang menjadi 10,4 Giga Watt (GW). Mereka juga akan mengaktifkan kembali pembangkit batu bara dan minyak sebagai cadangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Jerman dikabarkan berniat memenuhi pasokan batubaranya dari pasar Indonesia. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM menyebutkan bahwa permintaan batubara dari Jerman mencapai 6 juta ton. Hingga saat ini pengiriman masih belum dilakukan. Pemerintah Indonesia dan Jerman masih akan melanjutkan kordinasi terkait pengiriman batubara ini. Tercatat, pada penghujung Mei 2022 lalu, pihak Jerman mengungkapkan keinginannya untuk kerja sama suplai batubara dari Indonesia pada pertemuan antara Menteri ESDM dengan CEO Asosiasi Perusahaan Batubara di Jerman (VDKI) dan juga CEO HMS Bergbau AG, Lars Schernkau di Berlin.