Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peluang pembiayaan untuk proyek emisi tinggi. Lembaga keuangan masih diberi kesempatan membiayai sektor energi fosil sebagai bagian dari strategi net zero yang akan dicapai, dengan syarat pembiayaan tersebut dilakukan untuk proyek yang sudah menetapkan target transisi energi yang akan dijalankan.

Kebijakan baru tersebut dapat mengurangi tekanan yang meningkat pada lembaga keuangan untuk menarik pembiayaan dari sektor karbon tinggi untuk memenuhi tujuan iklim. Peluang dibukanya pembiayaan untuk proyek beremisi tinggi dianggap memberikan konskeuansi untuk memperburuk profil emisi global terutama bagi negara-negara yang memiliki ambisi iklim yang lebih rendah.  Meskipun demikian, dibukanya kesempatan pembiayan untuk asset beremisi tinggi ditujukan agar asset yang ada dapat didukung mekanisme keuangan untuk melakukan phaseout yang lebih terkelola.

Dibandingkan melakukan divestasi, lembaga keuangan diusulkan untuk mengadopsi strategi penghentian yang lebih terkelola terhadap asset sektor beremisi tinggi. Strategi tersebut dapat diselaraskan dengan komitmen nol bersih yang ada. 

Saat ini ada lebih dari 500 lembaga keuangan yang telah berkomitmen pada emisi nol bersih di tahun 2050 mencakup  Net-Zero Banking Alliance dan Net Zero Asset Managers initiative. Sebelumnya sejumlah lembaga keuangan mendapatkan tekanan bahwa mendanai perusahaan bahan bakar fosil adalah pelanggaran yang jelas dari komitmen.

Keberadaan sejumlah asset beremisi tinggi pada akhirnya akan dihentikan sesuai usia alaminya karena jika tetap beroperasi maka akan berpotensi untuk meningkatkan biaya yang diperlukan untuk menjaga target kenaikan pemanasan global 1,5 derajat.  Berdasarkan laporan terbaru UNFCC diketahui jika infrastruktur berbahan bakar fosil yang ada tetap dipertahankan beroperasi maka dibutuhkan tambahan anggaran  penurunan karbon sebesar 30 persen dari anggaran karbon yang ada dan 66 persen jika memperhitungkan proyek beremisi tinggi yang direncanakan saat ini. 

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Berebut Batubara Indonesia.  Konflik Rusia-Ukraina tak kunjung menemui titik terang, berbagai upaya perdamaian juga belum memperoleh hasil, akibatnya seluruh dunia merasakan efek negatifnya terutama karena terganggunya rantai pasok komoditas di sektor energi. Perang dua negara Eropa Timur ini juga langsung mendisrupsi pasokan batu bara global sehingga mengerek harga komoditas ‘emas hitam’. Larangan ekspor batu bara Rusia oleh Uni Eropa membuat banyak negara di Eropa mencari sumber pasokan batu bara dari negara produsen di luar Benua Biru.

Maklum saja, selama ini pasokan batu bara Rusia mengisi kebutuhan 20% pasar global. Penghentian ekspor di tengah musim dingin yang berlangsung sepanjang triwulan ketiga tahun ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan. Tercatat sejumlah pembeli baru (non-traditional buyer) seperti Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda mulai berdatangan ke Indonesia dan bernegosiasi menyoal pasokan batu bara. Bahkan tidak hanya negara-negara di Eropa saja yang mencari pasokan hingga ke Asia, khususnya Indonesia. Negara India dan Pakistan pun tengah mencari pasokan batu bara untuk menjaga kelangsungan kelistrikan dalam negeri. Momen ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menangkap potensi ini dan berencana mengerek target produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, realisasi produksi batu bara saat ini baru mencapai 271,78 juta ton. Sementara itu, realisasi ekspor menyentuh di angka 95,79 juta ton, dan domestik berada di kisaran 72,65 juta ton. Adapun, pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) telah mencapai 54,03 juta ton. Kendati belum resmi mengumumkan berapa peningkatan harga batu bara tersebut, perkiraan target produksi batu bara diperkirakan sesuai dengan permintaan. Jerman, misalnya, telah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini

Selain membawa berkah bagi Indonesia, permintaan pasar yang tinggi terhadap batubara juga menimbulkan tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, dengan waktu yang sedemikian sempit untuk memenuhi kebutuhan ‘dadakan’ memasok batu bara tersebut, membuat banyak tantangan dari sisi teknis operasional tambang.

Tantangan itu mulai dari ketersediaan alat tambang untuk mendongkrak produksi dan kesiapan armada laut. Khusus untuk armada laut, ketersediaan vessel shipment dan tongkang shipment diperlukan untuk menjamin menjamin ketepatan pengiriman. Selain itu dari sisi pelaku usaha hulu tambang batu bara, kini tengah menghitung ulang potensi pasar jangka panjang sebagai respons rencana pemerintah tersebut. Pemetaan tersebut menjadi penting untuk memproyeksikan sampai seberapa lama level harga tinggi dapat bertahan mengingat biaya transportasi batu bara sangat tinggi untuk tujuan Eropa.

Kedua, meskipun upaya untuk meraih peluang di tengah momentum kenaikan harga batu bara ini tidak boleh terlewatkan, namun pemerintah diharapkan juga tetap dapat menjaga stabilitas pasokan batubara khususnya untuk kebutuhan dalam negeri agar kasus defisit pasokan domestik batubara di awal tahun tidak terulang. Oleh karena itu, peta jalan yang berisi kebijakan untuk mendukung tata kelola sektor tambang menjadi salah satu pilar perekonomian nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional perlu untuk diterapkan dengan baik.

Ketiga, fenomena krisis energi yang melanda Eropa juga menjadi pembelajaran bersama bahwa dunia masih sangat membutuhkan energi fosil dan sampai saa ini sumber EBT belum mampu untuk mensubstitusi kebutuhan terhadap energi fosil. Oleh karena itu, selain peningkatan investasi dan teknologi sumber EBT yang harus terus digalakkan sebagai usaha pemenuhan target Net Zero Emission, efisiensi dan pengelolaan energi fosil juga tidak kalah penting untuk ditingkatkan terutama bagi negara penghasil SDA dan komoditas energi fosil seperti Indonesia. Sehingga kekayaan bumi Indonesia dapat secara optimal menyokong ketahanan energi nasional dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Vale jaga prinsip konservasi mineral dan pertambangan berkelanjutan. Presiden Direktur Vale Indonesia menjelaskan bahwa Vale bekerja sama dengan perusahaan pemasok kobalt asal China bernama Zhejiang Huayou untuk mengembangkan proyek smelter nikel di Blok Pomalaa. Jika rencana pengembangan di Blok Pomalaa sesuai kesepakatan dengan Huayou, maka Vale akan mengadopsi dan menerapkan proses, teknologi, dan konfigurasi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang telah teruji untuk memproses bijih kadar rendah guna menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan potensi kapasitas produksi hingga mencapai 120 ribu metrik ton nikel per tahun.

Perusahaan tambang dan pengolahan nikel ini telah berkomitmen untuk menjaga prinsip konservasi mineral melalui optimasi pemanfaatan bijih nikel di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang juga selaras dengan komitmen perseroan terhadap kegiatan pertambangan berkelanjutan. Vale berkomitmen untuk meminimalkan jejak karbon proyek yaitu pada Blok Pomalaa tidak akan ada penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik. Dengan kata lain, perseroan dan Huayou akan mencari alternatif sumber energi yang lebih ramah lingkungan untuk meminimalisasi jejak karbon dari operasi pertambangan di wilayah ini.. 

Vale dan Huayou telah juga mempertebal komitmen dan soliditas mereka agar proyek smelter nikel di Blok Pomalaa segera terealisasi dan beroperasi dengan semangat keberlanjutan. Kedua perusahaan ini memiliki filosofi yang sama terkhusus mengenai komitmen praktek bisnis yang berkelanjutan, mengutamakan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata Kelola yang terbaik atau ESG. Spesifikasi untuk proyek di Pomalaa telah disepakati guna menerapkan standar ESG kelas dunia.

Investasi proyek smelter nikel mendekati angka lima miliar dolar AS, sehingga memerlukan dukungan kuat dari pemerintah Indonesia berupa kepastian investasi terutama terkait perizinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa pemerintah mendukung pengembangan nikel di Indonesia dan diharapkan agar pengerjaan proyek smelter nikel di Blok Pomalaa dapat dilanjutkan dan dipercepat agar memaksimalkan potensi nikel di dalam negeri. Selain itu, dengan berdirinya pabrik akan memberdayakan masyarakat lokal sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.