Reviu Infomasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 27 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Keuangan akan  Mengimplementasi Penerapan Pajak Karbon, yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2022. Rencana itu sendiri sudah tertunda dari amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni 1 April 2022. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih berupaya mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.

Pajak karbon akan tetap dikenakan pertama kali pada badan usaha yang bergerak di bidang PLTU batubara. Adapun mekanisme pajak didasarkan pada batas emisi pada 2022, sesuai amanat UU HPP. Penerapan pajak karbon pada 2022 juga tetap dijadikan sebagai capaian strategis (deliverables) yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20. Oleh karenanya, Pemerintah juga tetap mendorong aksi mitigasi perubahan iklim lainnya.

Kebutuhan fiskal Pemerintah masih bertumpu pada penerimaan pajak. Kondisi keuangan negara sangat terpengaruhi akibat pandemi yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun belakangan ini. Sebagai salah satu respons kebijakan fiskal di masa pandemi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan dan stimulus fiskal yang masif pada 2020 sehingga rasio perpajakan saat itu menurun. Pemerintah diharapkan mampu menaikkan rasio perpajakan hingga maksimal 10% pada tahun depan, sedangkan terakhir kali rasio pajak menyentuh 10% terjadi pada tahun 2018. Kondisi penerimaan pajak yang setelah itu menyusut terutama selama pandemi membuat Pemerintah harus terus memobilisasi pendapatan negara lebih optimal untuk mencapai konsolidasi dan kesinambungan fiskal. Selain itu, Pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi dari UU HPP, dan memberikan insentif perpajakan yang lebih terarah. Dengan demikian maka kebijakan perpajakan yang dilakukan diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi.

II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan

Subsidi BBM Kian Membebani, Transisi Energi Bersih Dinilai Bisa Jadi Solusi,  Masalah subsidi energi masih menjadi masalah pelik yaitu beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terlalu besar, yaitu Rp 502,4 triliun lebih. Bahkan, alokasi subsidi energi ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru sejumlah Rp 446 triliun, dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat desa selama kurun waktu 2015-2020 sejumlah Rp 332,32 triliun.

Berdasarkan data yang yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan bahwa realisasi subsidi energi yang diberikan untuk masyarakat pada tahun 2021 telah mencapai Rp 131,5 triliun. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41% dibandingkan tahun 2020 sekitar Rp 95,7 triliun. Jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan sejumlah Rp 110,5 triliun atau angka realisasinya lebih besar Rp 21 triliun. Rincian realisasi subsidi energi itu digunakan sejumlah Rp 47,8 triliun atau 36,35% untuk alokasi listrik, serta subsidi untuk energi fosil yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah Rp 83,7 triliun atau sebesar 63,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun-tahun sebelumnya, maka porsi subsidi untuk BBM dan LPG meningkat 75,47% atau Rp 36 triliun.

Sebaliknya dengan, subsidi listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,42% atau Rp 200 miliar. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan sasaran (target) subsidi energi untuk Tahun 2022 mencapai Rp 134 triliun. Namun, faktanya berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga April 2022 realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan dari capaian di periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp 23,2 triliun, terdapat selisih lebih besar Rp 13,6 triliun. Kementerian Keuangan pada tahun 2022 menambah alokasinya menjadi Rp 74,9 triliun, dan telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan. Jumlah itu meliputi alokasi untuk subsidi BBM dan LPG sejumlah Rp 71,8 triliun dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

Dengan tambahan alokasi itu, maka jumlah anggaran yang ditujukan untuk subsidi BBM dan elpiji yang semula direncanakan sejumlah Rp 77,5 triliun menjadi naik sejumlah Rp 149,3 triliun, dan sisanya untuk subsidi listrik sejumlah Rp 39,6 triliun. Tambahan anggaran itu membuat biaya negara untuk subsidi energi tahun 2022 menjadi Rp 208,9 Triliun atau membengkak sebesar 55,9 %.

Apabila pada akhirnya angka itu terealisasi sepenuhnya, maka realisasi subsidi energi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang periode pemerintahan Presiden Jokowi, sejak Tahun 2015 hingga sekarang. Adapun realisasi subsidi energi tertinggi sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi terjadi pada Tahun 2018, yaitu mencapai Rp 153,5 triliun.

Jadi, wajar sekali pemerintah sangat khawatir di tengah terjadinya krisis energi yang melanda kawasan Benua Eropa dan potensi impor minyak kemungkinan akan terkendala oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada harga keekonomian minyak mentah. Pemerintah tentu tidak ingin kasus krisis energi yang dialami oleh negara-negara di belahan benua Eropa menular ke Indonesia sebagaimana halnya pernah dialami pada Tahun 1973 dan 1979, dipicu oleh perang dan konflik kawasan serta kenaikan harga minyak sampai 300%.

Beberapa negara Eropa berencana mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu bara pasca terjadinya pemotongan pasokan gas dari Rusia. Untuk itu, komitmen Kementerian terkait sebagai sektor utama (leading sector) disebutnya harus mampu menerjemahkan kekhawatiran presiden, terutama Kementerian ESDM, Perindustrian, Investasi dan BKPM dan BUMN bekerjasama dan berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan peta jalan (roadmap) transisi energi secara optimal.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo dapat memainkan peran penting dan krusial untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di satu sisi. Di sisi yang lain, negara-negara produsen batu bara juga dapat bersama-sama menuntut komitmen energi bersih lingkungan yang telah dicanangkan G7 untuk membantu investasi pengembangannya di negara-negara lainnya, khususnya Indonesia. Jika komitmen ini dipenuhi, maka krisis keuangan akibat membengkaknya realisasi subsidi energi akan secara bertahap dapat diatasi melalui pengembangan energi alternatif, baru dan terbarukan (EBT).

Dukungan kementerian terkait untuk menjalankan transisi energi ini juga dibutuhkan, Terhambatnya pengembangan EBT dilatarbelakangi oleh adanya konflik kepentingan para pembantu Presiden yang sekaligus pengusaha. Indonesia seharusnya mempersiapkan kertas kerja yang komprehensif untuk memanfaatkan momentum KTT G7 ini dengan sebaik-baiknya. Transisi energi, terutama energi bersih lingkungan ini harus dijalankan pertama kali oleh jajaran pemerintahan khususnya birokrasi supaya menunjukkan komitmen atas kebijakannya. Penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik dan sejenisnya akan mampu mengurangi dampak pencemaran udara sekaligus melakukan penghematan atas penggunaan energi fosil secara berlebihan. Alasan yang cukup kuat, yaitu lifting minyak Indonesia yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) kinerjanya selama 7 tahun terakhir ini semakin menurun. Selain itu, dunia sedang membutuhkan kerja sama yang erat untuk mengatasi permasalahan krisis pangan dan energi dengan memanfaatkan seluruh potensi negara-negara di dunia, termasuk Rusia.. Indonesia adalah kunci dunia dalam percepatan transisi energi di dalam negeri yang selama ini berorientasi fosil menuju EBT.

III. Sektor Geologi, Umum, Mineral dan Batubara

Tantangan dalam pemenuhan permintaan batubara pasar Eropa. Permintaan batubara dari pasar Eropa diprediksi akan meningkat dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan, ada sejumlah hal yang menjadi tantangan dalam pemenuhan permintaan batubara pasar Eropa, yaitu faktor cuaca, keterbatasan alat berat dan kualitas. Umumnya para penambang akan berfokus untuk memenuhi kontrak eksisting terlebih dahulu. Kontrak itu baik yang untuk pasar ekspor maupun domestik. Namun, pelaku usaha tetap akan mengoptimalkan peluang untuk pemenuhan batubara ke Eropa. Terutama jika kualitas batubara sesuai dan harga serta syarat dan ketentuan disepakati dan perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan meningkatkan produksi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah negara Eropa telah memulai proses penjajakan untuk pemenuhan batubara dari Indonesia, yaitu Jerman, Spanyol, Italia dan Belanda. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi penghentian pembelian batubara dari Rusia, yang dilakukan Uni Eropa mulai bulan Agustus mendatang. Selain 4 negara Eropa tersebut, India yang merupakan salah satu konsumen utama juga dikabarkan berniat menambah pasokan batubara dari Indonesia.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa upaya untuk memenuhi permintaan batubara tidaklah mudah akibat kendala-kendala yang telah disebutkan di atas. Merujuk Minerba One Data Indonesia (MODI) realisasi produksi kini mencapai 288,63 Juta ton atau setara 43,53 % dari target tahun ini. Target produksi batubara Indonesia untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 663 juta ton. Sehingga belum bisa memberikan gambaran potensi volume permintaan tambahan dari Eropa maupun penambahan produksi nasional.

Di dalam negeri, pemerintah menyebut pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batubara hampir rampung. Dalam skema BLU batubara ini dipastikan pungutan akan diberlakukan sama untuk seluruh pelaku usaha pertambangan dan para pelaku usaha pertambangan dimungkinkan menjual batubara untuk pasar domestik dengan harga pasar. Nantinya, para pelaku usaha akan dikenakan iuran atau pungutan. Selanjutnya, iuran tersebut digunakan untuk membayar selisih antara harga pasar dengan harga patokan batubara dalam negeri. APBI pun berharap pungutan ekspor ini, transparansi menjadi prioritas pasca kehadiran BLU batubara ini dan cakupan BLU yang kabarnya nanti meliputi juga DMO untuk industri non-kelistrikan agar dipertimbangkan lagi.