Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Skema Insentif untuk Mendorong Dekarbonisasi Industri Minyak dan Gas. Sejumlah negara penghasil minyak dan gas saat ini tengah menyiapkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong investasi dalam teknologi pengurangan emisi dan dekarbonisasi hulu migas. Kanada, Denmark, Norwegia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang telah mentapkan peraturan untuk memfasilitasi transisi energi di industri minyak dan gas. Aturan yang diberikan meliputi dukungan mulai dari pendanaan penelitian dan pengembangan sampai pemotongan pajak yang diharapkan dapat mendorong investasi penting jangka panjang.

Di antara beberapa proyek yang ada, CCUS dan blue hydrogen adalah kegiatan prioritas untuk menurunkan tingkat emisi di sisi hulu migas. Dukungan Pemerintah terhadap pendanaan R&D untuk beberapa proyek percontohan sangat dibutuhkan untuk mendorong pengurangan biaya dan menutupi sebagian biaya pengembangan skala komersial melalui skema partiipasi keuangan langsung atau kredit pajak. Pembangkit angin lepas pantai juga menjadi peluang besar untuk mendakarbonisasi proses produksi minyak lepas pantai,

Australia dan negara di Amerika Utara memiliki mekanisme pendanaan yang sedikit berbeda dalam mendukung proyek penelitian dan demostrasi teknologi pengurangan emisi dan dekarbonisasi di industri migas. Pemerintah memberikan pinjnaman dengan jaminan dan kredit pajak untuk mendorong investasi rendah karbon. Ada sekitar 19 inisiatif yang disiapkan Australia untuk mendorong transisi energi di sektor migas, sementara di Kanada memiliki 14 insentif. Belanda dan Norwegia mendorong perusahaan milik negara untuk berpartisipasi dalam poryek CCS dan mengkoordinasikan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait. Kerjasama dan dukungan antara pemerintah daerah (negara bagian) juga penting dalam menyediakan kapasitas finansial dan operasional untuk membantu program-program dekarbonisasi yang ada.

NegaraSkema insentif
AustraliaPemerintah mengalokasikan A$300 juta untuk mendukung LNG rendah emisi, hydrogen biru, dan infrastruktur CCUS untuk anggaran 2022-2023.
KanadaPemerintah federal memperkenalkan kredit pajak untuk proyek CCUS pada awal April 2022. Tarif pajak bervariasi antara 37,5% – 60% terhadap invesasi tergantung jenis peralatan yang digunakan.
USADoE mengumumkan CarbonSAFE program senilai US$2,25 miliar untuk mendukung pembangunan fasilitas demonstrasi proyek CCS sebesar 50 juta ton dalam periode 30 tahun.
UKPemerintah akan mengadopsi RUU Keamanan Energi yang akan menyusun model bisnis untuk CCUS. Melalui model bisnis ini diharapkan dapat memberikan penguranan risiko dan memberikan mekanisme tambahan untuk mendukung proyek CCS.

Kebijakan yang stabil ditambah dengan skema insentif yang jelas dan transparan dapat menjadi faktor penting dalam pengembangan dan penyiapan proyek dekarbonisasi di industri migas.   Pelaksanaan program diharapkan diseratai dengan perbaikan aturan yang dapat menyederhanakan tahapan persetujuan proyek yang selanjutnya dapat memperkuat daya tarik investasi dalam pembangunan rendah karbon.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Berburu Investasi EBT yang Berkilau.  Pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi komitmen global ditangkap Indonesia sebagai peluang untuk mendorong terjadinya akumulasi investasi dalam menciptakan ketersediaan energi bersih nasional. Komitmen tersebut seiring dengan upaya pengurangan emisi karbon atau zero emission dari kegiatan operasional sektor industri. Keinginan pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dalam upaya mengurangi emisi karbon kian kuat, meskipun sejumlah tantangan masih mengadang. Upaya untuk menggait investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) pun terus digencarkan demi target bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025 tercapai.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo bahkan kerap menyuarakan pentingnya mempercepat transisi energi hijau sekaligus meminta dukungan dunia untuk mengembangkan ekosistem energi bersih di Indonesia. Ajakan itu pun kembali dilontarkan Jokowi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung di Scholl Elmau, Jerman, awal pekan ini. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak para pemimpin negara G7 untuk menanamkan investasi di sektor EBT di Indonesia, mengingat potensi besar energi bersih yang ada di Tanah Air. Untuk mengembangkan sekaligus memanfaatkan potensi besar itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit serta teknologi tinggi.

Setidaknya, Indonesia membutuhkan investasi US$25 miliar—US$30 miliar atau setara dengan Rp444,96 triliun (kurs Rp14.832) untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Dengan kebutuhan dana sedemikian besar, tentunya Indonesia tidak bisa sendirian. Pada saat bersamaan Uni Eropa dalam pertemuan G7 di Jerman juga menunjukkan antusiasmenya dan sangat berkomitmen dalam pengembangan energi hijau. Belakangan ini, negara-negara Eropa bahkan kian ekspansif mencari pasar negara berkembang untuk menanamkan investasi hijau tersebut. Gayung pun bersambut, Jerman melalui Green Infrastructure Initiative berkomitmen untuk mengucurkan pendanaan sebesar 2,5 miliar euro selama 5 tahun di Indonesia. Selain itu dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga bersepakat memperkuat kerja sama di bidang pengembangan peta jalan EBT. Selain itu, Inggris bahkan menyatakan kesiapannya membantu Indonesia mewujudkan transisi hijau dan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang kebutuhannya mencapai US$500 miliar

Sayangnya, konsistensi pemerintah mempromosikan potensi investasi EBT di Tanah Air tidak sejalan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Maka tak salah jika Indonesia dinilai belum menjadi target investasi EBT oleh sejumlah negara maju kalau disandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.

Sepanjang semester awal 2022, realisasi investasi sektor EBT dan konservasi energi baru US$0,67 miliar. Jumlah tersebut baru sekitar 16,9% dari target sepanjang tahun ini yang dipatok US$3,97 miliar. Rendahnya capaian investasi di sektor EBT ini disebabkan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, ada persoalan dalam pengembangan PLTS atap, seperti kapasitas yang bisa dipasang agar mencapai titik temu dengan PT PLN (Persero).

Komitmen pemerintah yang dianggap kurang konsisten dalam pengembangan EBT, terutama ihwal belum adanya payung hukum yang jelas dan tegas menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan energi hijau itu. Belum lagi persoalan masih lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektoral dalam mendukung pencapaian target kontribusi EBT. Beberapa di antaranya terkait dengan harga jual EBT, perizinan, dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Perlu disadari bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam pengembangan EBT. Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memenuhi target transisi energi yang telah ditetapkan. Beberapa kebijakan pro EBT yang telah dikeluarkan seperti regulasi PLTS Atap dan Pajak Karbon perlu dipertahankan. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan Indonesia belum menjadi target investasi EBT dari sejumlah negara maju dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara adalah karena beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah justru cenderung  kontraproduktif dengan agenda besar transisi energi. Bahkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat daya tawar dari iklim investasi EBT di dalam negeri. Sebagai contoh untuk energi panas bumi, pelaku usaha meminta pemerintah membantu menekan ongkos eksplorasi dan pengeboran untuk menjamin keekonomian harga jual listrik ke PLN.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Untung Rugi Larangan Ekspor Nikel dan Timah. Pemerintah berencana melarang ekspor produk olahan nikel dengan kadar 30%-40%, serta rencana larangan ekspor timah dalam bentuk ingot atau timah batangan. Jika jadi diterapkan, hal tersebut berpotensi memangkas penerimaan negara. Larangan bijih nikel sebenarnya sudah mulai dilakukan pada 1 Januari 2020. Presiden sebelumnya mengungkapkan, larangan ekspor bijih nikel membuahkan dampak positif. Ini terbukti selama 19 bulan neraca perdagangan surplus, dari adanya larangan ekspor bijih nikel. Dari stop ekspor nikel. Muncul angka US$20,8 miliar. Dulu ekspor tanah yang ada nickel ore paling hanya US$2 miliar setahun, artinya ada lompatan yang tinggi sekali,” papar Presiden Jokowi. Terkini, Pemerintah melalui Kementerian Investasi merencanakan akan menutup ekspor untuk produk olahan nikel dengan kadar 30% hingga 40% demi mendorong rantai hilirisasi nikel dalam negeri.

Direktur Jenderal  Mineral dan Batubara telah menjelaskan bahwa larangan ekspor timah mengharuskan hilirisasi timah lebih cepat. Ini membutuhkan investasi untuk menampung batang timah yang selama ini diekspor. Ekspor timah selama ini dalam bentuk batangan, bukan ore atau  bijih pasir timah. Sebanyak 98% dalam bentuk ingot (batang timah), hanya 2% untuk pasar lokal (pasir timah). ekspor timah dalam bentuk batang selama ini juga turut menaikkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Ekonom Bank Permata berpendapat jika Pemerintah melarang kedua jenis komoditas mineral tersebut, maka penerimaan negara akan turun. Meski demikian, menurutnya kebijakan tersebut akan memiliki keuntungan dalam jangka panjang. Namun, diperkirakan dampak penurunan nilai ekspor terhadap total ekspor Indonesia juga tidak akan sedalam saat larangan ekspor bijih nikel dan bauksit pada 2014 diberlakukan karena nilai ekspor timah Indonesia pada tahun 2021 hanya sebesar US$ 2,4 miliar, atau hanya 1,1% dari total ekspor Indonesia. Hilirisasi dari timah tentunya akan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai ekspor, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan. Apalagi jika produksi smelter timah tersebut dapat menghasilkan produk untuk substitusi impor. Tentu ini juga akan membantu kinerja neraca perdagangan.