Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 30 Juni 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Uni Eropa (UE) pada tanggal 29 Juni 2022 telah Menyepakati  Draft Paket UU Perubahan Iklim yang diusulkan untuk menanggulangi perubahan iklim diantaranya dengan mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil mulai 2035. Menteri lingkungan dari 27 negara anggota Uni Eropa menyetujui pada lima undang-undang, bagian dari paket tindakan yang lebih luas untuk menekan emisi dan menjaga perubahan iklim.

Serangan ke Ukraina oleh Rusia sebagai pemasok gas utama di eropa mendorong negara-negara UE untuk berhenti menggunakan bahan bakar fosil lebih cepat. Adapun, proposal perubahan iklim bertujuan untuk memastikan 27 negara Uni Eropa sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia mencapai target 2030 untuk mengurangi emisi bersih sebesar 55% dari tingkat tahun 1990.

Untuk melakukan hal itu, Negara UE membutuhkan komitmen pemerintah dan industri dalam investasi besar-besaran di sektor manufaktur yang lebih bersih, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Beberapa poin garis besar dalam paket UU Perubahan iklim adalah:

  1. mendukung pasar karbon UE  untuk membebankan biaya CO2 pada bahan bakar yang mencemari yang digunakan dalam transportasi dan bangunan yang akan diluncurkan pada 2027.
  2. sepakat untuk membentuk dana UE senilai 59 miliar euro untuk melindungi warga berpenghasilan rendah dari biaya kebijakan selama 2027-2032.
  3. mewajibkan mobil baru yang dijual di UE untuk mengeluarkan nol CO2 mulai 2035 yang akan membuat mobil bermesin pembakaran internal tidak akan dijual kembali.

II. Sektor EBTKE dan Ketengalistrikan

Net Zero Emmision Tersendat, Krisis energi global membuat negara maju mencari lagi energi murah sekaligus untuk menekan inflasi yang melambung. Krisis ini telah mengancam dunia ke bibir jurang resesi. Acaman krisis global kali ini dipicu meroketnya harga gas dan minyak bumi, hal ini diakibatkan oleh dampak perang Rusi –Ukraina yang berkepanjangan. Rusia merupakan eksportir utama komoditas gas dan minyak bumi, sehingga menyebabkan buyarlah focus dunia yang semula gencar menggaungkan isi NZE tahun 2060 untuk menyelamatkan bumi kita yang kita tinggali bersama dari cepatnya pemanasan global. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) tersebut juga menjadi topik yang selalu didiskusikan di World Econimic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Namun, krisis energi global telah menterpedo realisasi komitmen NZE banyak negara. Pelaksanaannya menjadi tersendat. Negara-negara maju yang semula sudah meninggalkan pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara, kini kembali menggunakan fosil yang menyumbang emisi karbon tinggi tersebut. Pasalnya, selain harga gas sangat mahal, juga Rusia mulai mengurangi pasokan gasnya ke Eropa, sebagai bagian saling berbalas sanksi.

 Sementara itu, Indonesia sebenarnya juga telah menyatakan dalam COP 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi GRK. Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat Internasional melalui COP UNFCCC ke 29 di Paris, mengadopsi Paris Agreement to The United Nation Framework Convention n Climate Change yang ditandatangani tahun 2016. Paris Agreement ini salah satunya menghasilkan kesepakatan mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) yang mengatur dan memproyeksikan potensi penurunan emisi GRK yang dilakukan masing-masing negara.

Indonesia pun sudah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan menyampaikan dokumen NDC. Dalam NDC ini diencanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai asksi yang terintegrasi dalam membangun ketahanan  dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, atau sampai 41 % bila mendapatkan dukungan dari internasional.

Disisi lain, sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia yakni batubara, krisis enrgi tersebut menguntungkan Indonesia. Selama Januari-Mei 2022, ekspor batubara melonjak 85% menjadi US$ 19 millar, menyumbang 17, 47% terhadap total ekspor non migas RI. Sehingga ekspor non-migas periode Januari-Mei 2022 meningkat 36% menjadi US$ 108,7 milliar. Kinerja ekspor ini sudah jauh melebihi level sebelum pandemik, yang periode sama 2019 hanya sebesar US$ 63,1 miliar.

Meski Indonesia juga menyadari naiknya harga energi mulai dari minyak bumi bumi, gas, dan batubara itu sebenarnya menjadi momentum untuk peningkatan penggunaan enregi baru terbarukan, namun pasokannya tidak cukup. Eropa yang banyak membangun kincir angina, tenaganya tidak cukup banyak untuk memasok kebutuhan listrik Eropa. Demikian pula PLTA yang banyak di bangun di Tiongkong tidak cukup. Negara dengan penduduknya terbanyak di dunia ini kini harus berjuang menambah impor batubaranya. Demikian pula India berburu pasokan batu baranya.

Sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang merupakan energi baru yang murah sering mengalami kebocoran, bahkan dinegara maju seperti Jepang yang memiliki standar keamanan luar biasa tinggi. Orang kini banyak yang takut akan bahaya pembangkit listrik nuklir.  Apalagi bahan bakar nabati seperti minyak sawit, ketersediaannya untuk bahan bakar pembangkit listrik terbatas. Pasalnya, harus juga bersaing untuk kegunaan pangan seperti minyak goreng kelapa sawit. Minyak sawit harganya melambung pula, lantaran gangguan pasokan minyak nabati Ukraina, yang masih perang dengan Rusia. Harga EBT ini masih terlalu mahal.

Itulah sebabnya, negara maju yang semula memiliki komitmen awal terhadap NZE tahun 2025 dan sudah beralih ke gas yang lebih bersih, kini kembali menggunakan batubara.  Sedangkan komitmen NZE Indonesia pada tahun 2060. Akibatnya, permintaan batu bara dunia melonjak tajam. Harga batu bara pun terus melambung 125% hingga menembus US$ 383,1 per ton berdasarkan data dari Trading Econimics. Tidak hanya permintaan batubara di Eropa yang meningkat tajam, di Asia seperti India juga melonjak.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Jepang Menghentikan Pendanaan Pembangunan PLTU. Pemerintah Jepang mengumumkan tidak akan lagi memberikan pinjaman pembangunan PLTU di Indonesia dan Bagladesh, pada Kamis (23/06). Menurut pengamat energi, Achmed Shahram Edianto, keputusan Jepang menghentikan pendanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu menjadi tren positif dan momentum yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan akselerasi transisi menuju energi bersih. Meski demikian, menurut analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), tren itu tidak akan berdampak dalam waktu dekat pada industri batu bara yang saat ini tengah “di atas angin” karena banyaknya permintaan dan harga tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.

Selain Jepang, China dan Korea Selatan yang memberikan pendanaan luar negeri terbesar untuk pembangunan PLTU di Indonesia juga menyatakan akan menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri. Tren yang sama juga terjadi di dalam negeri. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan akan membatasi kredit untuk sektor energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Apa yang dilakukan Jepang, China, Korea Selatan, dan negara-negara lain, serta BRI di dalam negeri dinilai menunjukkan tren positif ke depan, yaitu pendanaan dan pembangunan PLTU untuk batu bara akan semakin turun hingga akhirnya tidak ada.

Analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) juga berpendapat kalau ketiga negara itu tidak mau lagi mendanai pembangunan PLTU, maka pilihannya siapa? APBN? Tidak akan sanggup, apalagi sekarang terjepit akibat Covid, ancaman inflasi dan lainnya. Pendanaan lokal? Biayanya akan jauh lebih mahal. Di sisi lain, secara global sedang terjadi pemensiunan dini PLTU secara bertahap, katanya. Walau demikian, industri batu bara masih tetap terus berjalan setidaknya hingga 20 tahun ke depan. PLTU batu bara masih ada dan butuh suplai, tapi terjadi akselerasi percepatan penutupan PLTU di banyak negara.

Kementerian ESDM mengatakan, keputusan Jepang tidak akan menjadi masalah karena sejak awal tidak masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030. Apalagi, menurut pemerintah, pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) telah melebihi kapasitas. Total kelebihan pasokan listrik di sistem Jamali sekitar 5 Gigawatt. Direktur Eksekutif organisasi lingkungan Walhi Jawa Barat mengatakan bahwa upaya lain yang perlu dilakukan sebenarnya adalah menutup pembangkit yang sudah tua karena teknologi yang tidak mumpuni dan berkontribusi besar atas emisi karbon.

Data Kementerian ESDM mengungkapkan, potensi EBT yang dimiliki Indonesia mencapai 3.686 gigawatt, dengan tingkat pemanfaatan yang kini baru 0,3%. Porsi terbesar berasal dari energi surya dengan potensi mencapai 3.295 gigawatt. Hingga akhir 2021, penggunaan EBT baru mencapai 11,7% dari total energi nasional. Targetnya, pada 2025 penggunaan energi akan mencapai 23%.