Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 5 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pertumbuhan EV di Tiongkok. Tiongkok telah menjadikan pengembangan kendaraan listrik sebagai landasan dekabronisasi sektor transportasi. Meskipun pada akhir tahun lalu Tiongkok mulai menghapuskan subsidi EV dan terjadi kenaikan harga bahan baku baterai, Namun hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat penetrasi EV. Hal tersebut tidak memperlambat penjualan karena ketersediaan pilihan model EV pada berbagai tingkat harga.

Sampai dengan 2030 penjualan EV di Tiongkok diperkirakan akan terus meningkat mencapai 15 juta unit per tahun dari saat ini sekitar 3 juta unit pada 2021. Sejak tahun 2020, penjualan EV di Tiongkok telah mengalahkan penjualan EV di US dan Eropa, bahkan di dalam negeri share penjualan EV  telah mencapai 20 persen dari total penjualan kendaraan. Peralihan penggunaan teknologi baterai dari Nikel Cobalt Manganese ke Lithium Iron Phospate yang memiliki harga lebih kompetitif semakin memperkuat daya saing industri EV dan tren kepemilikan EV di Tiongkok.  Seiring dengan meningkatnya harga bahan baku nikel, prosentase produksi baterei di Tiongkok perlahan mulai beralih ke bateri Lithium Iron Phospate. Sejak pertengahan 2021, produksi baterai LFP di Tiongkok mencapai lebih dari 50% terhadap total baterei output.  Kondisi tersebut mendorong terjadinya peningkatan kapasitas pabrik lithium di Tiongkok hingga lebih dari 600 ribu  ton per tahun. Bahkan dalam beberapa tahun terahir banyak perusahaan Tiongkok yang mengakuisisi perusahaan lithitum di luar negeri untuk seiring dengan semakin meningkatkan kebutuhan bahan baku lithium untuk baterai.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Ikhtiar mengurangi Ketergantungan Batubara, dorongan untuk memanfaatkan energi terbarukan terus menggaung di tingkat global. Namun kenyataannya bahwa batubara, bahan bakar fosil masih dominan belum tergantikan dalam pemenuhan energi tidaklah terelakan. Akan tetapi, pengurangannya diupayakan, seperti dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan campuran pembakaran batubara.

Berdasarkan data dari KESDM, hingga akhir 2021, dari total kapasitas pembangkit listrik 73.736 MW, kapasitas pembangkit tenaga uap (PLTU) masih dominan, yakni sekitar 50 persen. Pada bauran energi, penyediaan listrik dengan batubara juga dominan yakni lebih dari 65 persen. Selain itu juga PLN dalam menyediakan energi primer masih banyak menggunakan batubara, namun seiring bumi yang kian memanas berbagai upaya mutlak diperlukan yaitu dengn mengurangi emisi karbon. Dalam setiap kWh listrik ada emisi karbonnya. Dari batubara sekitar 1 kilogram per kWh. Aset PLTU banyak, maka opsi pertama adalah aset-aset itu dipensiunkan dini. Namun, ada opsi titik tengah, yakni menggantikan batubara dengan biomassa yang dikenal dengan metode co-firing. Aset tetap berjalan dan emisi dapat dikurangi. Jika batubara berkait dengan bisnis secara koporasi, biomassa terkait dngan ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh ada banyak laha tandus di Indonesia yang tidak mendukung perekonmian jika hanya ditanami palawija. PLN melihat peluang lahan tadua ditanam tanaman seperti kalindra atau tanaman lainnya untuk bahan biomassa.

PLN berencana menerapkan teknolgi co-firing pada 52 PLTU dengan total kapasitas 18 GW. Kebutuhan paskan bahan biomassa yang kan menyubtitusi sebagian batubara pada tahun 2025 sebesar 10, 2 juta ton pertahun. Melalui program ini PLN dapat menurunkan emisi karbn sampai 11 juta ton CO2. KESDM juga menyatakan bahwa pemanfaatan biomassa pada PLTU menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi emisi karbn pada pembangkit listrik dan teknologi co-firing dapat menjadi tumpuan utama, terlebih Indonesia merupakan negara agraris.

Selain  Co-firing, ESDM juga melakukan langkah-langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan batubara antara lain  dengan  mendorong tercapainya pegembangan pembangkit listrik energi terbarukan on grid yang berbasis RUPTL 2021-2030 agar sesuai target yang ditetapkan. Hingga 2025, target penambahan bahan kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL sebesar 10, 5 GW. Upaya berikutnya, meningkatkan partisipasi public melalui implementasi PLTS atap secara massif. Saat ini lebih dari 5.500 pelanggan telah memasang PLTS atap dan ESDM berharap jumlah pelanggan akan bertambah jauh lebih cepat dengan penyesuaian regulasi PLTS atap, diikuti dengan harga panel surya yang semakin efisien. Penggunaan bahan bakar nabati pada solar (biodiesel) dengan tingkat campuran 30 persen Rp 66 triliun atau disebut B30 juga didorong. Pada 2021, realisasi penjualan biodiesel mencapai 9,3 juta kiloliter, jumlah itu dinilai mampu mengurangi impor bahan bakar minya dan menghemat devisa Rp 66 triliun. Selain itu, pemerintah juga mendrong pemanfaatan bahan bakar nabati lain, seperti bioavtur dan bio-CNG. Oleh karena itu untuk mendukung komitmen mengurangi emisi dari pemakaian energi fosil pada pembangkit listrik yang terus digaungkan selain langkah-lang kah strategis yang sedang dilakukan juga diperlukan dukungan regulasi yang tepat dan visioner.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Harga Batu bara Acuan (HBA) bulan Juli terkoreksi ke angka 319,00 dolar AS per ton atau turun 4,91 dolar AS per ton dari bulan Juni, yaitu 323,91 dolar AS per ton. Murahnya harga batu bara asal Rusia membuat permintaan impor batubara ke China dan India mengalami peningkatan signifikan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM menjelaskan, ketertarikan China dan India melakukan impor batubara dari Rusia dikarenakan harga batubara global yang mulai merangkak naik akibat kelangkaan pasokan dan harga gas alam cair yang semakin mahal. Di samping itu, faktor lain dari penuruan HBA Juli adalah meningkatnya produksi batubara domestik India untuk mengatasi persoalan krisis listrik di negara mereka.

Penurunan HBA, merupakan kali terakhir dalam enam bulan terakhir. Pada bulan Januari 2022, HBA ditetapkan sebesar 158,50 dolar AS per ton, naik ke 188,38 dolar AS per ton di Februari. Selanjutnya bulan Maret menyentuh angka 203,69 dolar AS per ton, April sebesar 288,40 dolar AS per ton, bulan Mei berada di level 275,6 dolar AS per ton, dan terakhir pada bulan Juni, yaitu 323,91 dolar AS per ton. HBA sendiri merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen.

Terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season (cuaca), teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara untuk faktor turunan demand dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Di dalam negeri, pengusaha batu bara Indonesia mengungkapkan sudah mulai mengirim pasokan batu bara ke dua negara di Eropa. Hal ini seiring melimpahnya permintaan batu bara ke benua tersebut. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa proses pengiriman batu bara ke Eropa telah berlangsung. Bahkan terdapat salah satu negara di Eropa yakni Polandia yang telah mendapat pasokan batu bara asal Indonesia. Adapun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan April 2022, ekspor batu bara ke Polandia tercatat mencapai 52.230 ton.

Eropa membutuhkan pasokan batu bara dengan spec kalori tinggi di atas 5.500 kalori/kg, dan pengusaha juga sudah mulai menggenjot produksi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menjelaskan batu bara dengan kalori tinggi memang masih sangat sulit diproduksi. Saat ini persentasenya baru 10 persen dari total produksi dalam negeri. Selain hal tersebut, masih ada berbagai kendala dalam proses eksplorasi batu bara di Indonesia, yaitu dari sisi infrastruktur dan izin perusahaan. Dengan melihat kondisi itu, maka pemerintah belum berencana untuk melakukan peningkatan produksi. Bahkan, sejauh ini belum ada perusahaan batu bara yang mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) untuk menggenjot produksi.