Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, pemerintah mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite agar tepat sasaran. Pembatasan ini dilakukan dengan menyortir beberapa kendaran yang ditentukan dari kapasitas cubical centimeter (cc) mesin. Pembatasan ini dilakukan dengan menyortir beberapa kendaran yang ditentukan dari kapasitas cubical centimeter (cc) mesin

Pendataan dilakukan melalui digitalisasi Mypertamina ditujukan untuk mengontrol BBM bersubsidi, solar, pertalite dan bahan bakar lainnya. Dengan digitalisasi maka dapat diketahui siapa dan berapa seseorang mengkonsumsi solar dan pertalite subsidi. Hal ini perlu dipertegas bawaha ini bukan pelarangan penggunaan subsidi, tetapi adalah pendataan.

Pertamina menegaskan pendaftaran pembelian bahan bakar minyak bersubsidi melalui platform digital MyPertamina hanya dikhususkan untuk pemilik kendaraan roda empat. Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan kode QR yang akan diterima melalui notifikasi pada laman subsiditepat.mypertamina.id ataupun melalui surat elektronik. Kode QR itu bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU.

Sejak 1 Juli sampai 5 Juli 2022, dibuka bagi konsumen yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai penerima BBM Subsidi. Saat ini pengguna (user) aplikas MyPertamina juga bertambah sebanyak 4 juta dalam waktu 4 hari dari berbagai daerah di Indonesia. Besarnya antusiasme untuk menjadi pengguna MyPertamina menunjukkan para pengguna kendaraan bermotor antusiasme dengan langkah yang dilakukan Pertamina.Selain melalui website subsiditepat.mypertamina.id secara langsung, pendaftaran juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina.

Untuk mempermudah pendaftaran, bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, dapat datang ke booth pendaftaran yang telah disediakan di SPBU Pertamina. Terdapat petugas yang akan membantu masyarakat mendaftar secara langsung.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Ancaman Krisis Energi di Pedesaan.  Pengembangan energi terbarukan di pedesaan sangat relevan jika dikaitkan dengan ancaman krisis energi. Potensi energi baru dan terbarukan Indonesia melimpah, tetapi pemanfaatannya masih sangat jauh di bawah potensi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap mengingatkan potensi terjadinya krisis energi di samping krisis pangan. Perang Ukraina-Rusia membuat pasokan energi dari Rusia ke beberapa negara Eropa tersendat. Ketegangan politik, spekulasi meningkatnya permintaan, dan kekhawatiran terhambatnya pasokan membuat harga minyak mentah dunia terdorong naik. Menghadapi ancaman krisis energi seperti ini, beberapa hal dapat dilakukan dalam konteks meningkatkan pasokan energi di wilayah-wilayah perdesaan Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2020 rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,2%, meskipun demikian penyediaan listrik di pedesaan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, sebesar 0,8 persen wilayah yang belum mendapat aliran listrik semuanya ada di pedesaan. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh, definisi elektrifikasi didasarkan pada jumlah desa, bukan rumah tangga. Artinya, bisa terjadi sebuah desa masuk dalam kategori mendapat aliran listrik, padahal hanya sebagian kecil rumah tangga yang menikmatinya. Kedua, dari desa-desa yang sudah teraliri listrik, banyak di antaranya masih mendambakan pasokan listrik yang andal dan berkesinambungan. Pasokan yang terbatas menghalangi penduduk desa menikmati listrik sepanjang 24 jam sehari. Tantangan ketiga, perlunya pemanfaatan sumber energi terbarukan di wilayah perdesaan. Di era perubahan iklim, semua kegiatan ekonomi, termasuk sektor energi, didorong untuk lebih rendah karbon. Apalagi Indonesia juga mencanangkan target bauran energi, yakni sumber energi baru dan terbarukan (EBT), mencapai 23 % pada 2025. Sampai akhir 2021, baru 11,7% yang terealisasi.

Pengembangan energi terbarukan di pedesaan juga sangat relevan jika dikaitkan dengan ancaman krisis energi. Lebih dari 80% sumber energi dunia didapat dari bahan bakar fosil. Jika pembangunan sumber energi di perdesaan masih mengandalkan sumber fosil, potensi dampak krisis energi dunia di wilayah tersebut menjadi lebih besar. Dari sisi pasokan, potensi sumber energi terbarukan Indonesia, seperti biomassa, biogas, air, matahari (surya), dan angin, sangat berlimpah. Namun, pemanfaatan masih jauh di bawah potensinya. Potensi energi surya 207 gigawatt (GW) baru terpasang 0,15 GW (0,07 %). Potensi energi angin 60,6 GW, kapasitas terpasang 0,15 GW (0,25 %). Adapun potensi energi air (mini dan mikrohidro) adalah 75 GW, tetapi baru terpasang 6,08 GW (8,1 %).

Berbagai cara untuk meningkatkan pemanfaatan EBT di daerah juga telah dilakukan oleh aktivis energi hijau seperti Yayasan Ibeka (Ibu Tri Mumpuni) dengan pembangunan 80 pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di sejumlah wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga surya juga sudah banyak dibangun, baik oleh pemerintah maupun perseorangan (swasta). Sementara biogas banyak dikembangkan dalam rangka program Desa Mandiri Energi. Dalam pengembangan energi angin, ada Lentera Angin Nusantara (LAN), sebuah organisasi beranggotakan anak-anak muda Indonesia yang memiliki kepedulian pada negerinya dalam memanfaatkan energi angin.

Tak hanya teknis, dari sisi pendanaan keuangan juga sudah muncul inisiatif dari masyarakat, seperti Koperasi Energi Nusantara Desa Indonesia (KENDI). Tidak hanya membantu melakukan instalasi perangkat energi surya bagi anggotanya, tetapi koperasi ini juga membantu mencarikan skema pembiayaannya. Di Sumenep, Madura, Jawa Timur, KENDI membantu pemasangan PLTS untuk pabrik garam. Selain itu, juga pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan biaya pemasangan tersebut dengan memperhitungkan hasil dari penjualan garam.

Terdapat beberapa isu terkait pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan di perdesaan. Secara teknis, biaya instalasi awal yang mahal, seperti dalam kasus pemanfaatan energi surya, sering menimbulkan keengganan calon pengguna. Peningkatan efisiensi instrumen diperlukan agar biaya turun. Oleh karena itu saat ini diperlukan kolaborasi bersama seluruh instrument bangsa agar masing-masing inisiatif dapat saling bekerjasama menyumbangkan versi terbaiknya guna mencapai kemandirian energi di desa-desa Indonesia dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.

III. Sektor Geologi, Minerba, Batubara dan Umum

Perkembangan BLU Batubara. Direktur Eksekutif APBI mengatakan sampai dengan saat ini pengusaha barubara masih menanti sosialisasi resmi dari pemerintah mengenai Badan Layanan Umum (BLU) subsidi batu bara. Oleh karena itu, efektifitas dari BLU belum bisa ditakar sepanjang belum ada sosialisasi mengenai konsep dari BLU tersebut. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) pun berharap rencana pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU subsidi batu bara untuk industri bisa terealisasi dan bekerja efektif serta transparan sehingga menjamin semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama untuk menikmati harga batu bara khusus.

Proses pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batubara masih belum rampung hingga pertengahan tahun ini. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas perihal harga terkait dengan rencana pembentukan BLU subsidi batu bara untuk kebutuhan Industri tersebut. Poin-poin lainnya juga masih dalam pembahasan termasuk potensi masuknya industri non-kelistrikan dalam skema BLU Batubara ini.

Pengusaha batubara meminta pemerintah mengkaji lebih dalam perihal cakupan pemungutan penyaluran dana kompensasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang belakangan ini juga akan mencakup industri non-kelistrikan, kecuali smelter. Padahal ide awal pembentukan DMO adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan pasokan batu bara untuk kelistrikan nasional yang dimana diharapkan skema dari pemungutan dan penyaluran dana kompensasi DMO dilakukan dengan menjunjung tinggi transparansi serta tidak merugikan baik PLN maupun pemasok batu bara.

Tercatat, pemerintah sebelumnya telah menetapkan harga batubara sebesar US$ 90 per ton untuk sektor industri kecuali smelter. Artinya, harga patokan batubara tersebut juga akan dilepas mengikuti harga pasar. Selanjutnya, selisih harga batubara antara harga pasar dengan harga patokan juga bakal dibayarkan melalui iuran yang diurusi oleh BLU Batubara.