Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan membeli Pertalite dan solar subsidi menggunakan MyPertamina belum mendapat respons yang begitu baik. Di media sosial, sejumlah masyarakat memberikan kesan negatif terkait kebijakan ini.  Mereka menyampaikan bahwa regulasi tersebut justru menyulitkan di lapangan. MyPertamina, juga mendapatkan berbagai ulasan negatif di Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini  mendapatkan rating 1,1 dari 5. Aplikasi ini pun telah di unggah lebih dari 1 juta orang dan telah diulas oleh 163.000 lebih dengan 99.000 yang telah memberikan ulasan meninggalkan jejak bintang satu.

Rating rendah dengan ulasan negatif ini merupakan respon terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar, bukan dikarenakan fitur aplikasi yang kurang menarik.

Uji coba hari pertama kian memperkeruh situasi. Aplikasi mengalami error yang diakibatkan meningkatnya akses upload yang berefek pada server down selama beberapa saat. Fenomema pro dan kontra merupakan hal biasa yang sering terjadi. Lahirnya sebuah produk, sistem termasuk kebijakan, terlebih melibatkan piranti teknologi digitalisasi tak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ini hanya persoalan mindset yang seiring berjalannya waktu akan dapat beradaptasi.

Hal yang serupa sudah terjadi ketika hadirnya Gojek dan Grab yang kerap terlibat perselisihan dengan tukang ojek pengkolan yang lebih dulu hadir. Namun, seiring berjalannya waktu super-apps itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan dan masyarakat semakin user friendly terhadap aplikasi.

Tantangan pengembangan aplikasi MyPertamina selanjutnya adalah bagaimana MyPertamina sebagai sebuah platform lebih berkembang kian sempurna, khususnya dari segi fitur yang dimilikinya. Terintegrasi ke dalam ekosistem digital yang menghubungkan regulator, badan usaha dan konsumen. Serta mengedepankan etika sebagai sebuah tata kelola perusahaan yang baik dengan melindungi data pengguna.

Sebagai produk teknologi digitalisasi, MyPertamina dipastikan menghasilkan big data yang menjadi penting sebagai sebuah new resources. Data yang dihasilkan oleh MyPertamina dapat dibaca, dieksplorasi dan dieksploitasi oleh negara dan badan usaha dalam merancang alokasi subsidi tepat sasaran. Dari data tersebut dapat ditangkap pergerakan insight yang telah ditargetkan berdasarkan demografi.

Masa depan MyPertamina diharapkan menjadi sebuah platform untuk semua kalangan, yang  berfungsi sebagai barometer yang tidak hanya berfokus pada pemetaan konsumsi jenis tertentu, namun juga mengarahkan konsumsi penggunanya terhadap BBM sesuai dengan kebutuhan dan standar perekonomian.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Kasih Tak Sampai Energi Terbarukan.  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendongkrak porsi energi baru terbarukan di dalam bauran energi. Sejumlah kemudahan pun disiapkan agar pengembangannya terus melaju.

Sebagai informasi, target instalasi PLTS Atap pada tahun 2022 adalah sebesar 335MW, oleh karena itu Permen ESDM No.26/2021 menjadi instrumen kebijakan dari pemerintah untuk mencapai target tersebut. Beberapa kemudahan pengembangan PLTS Atap yang terdapat di dalam Permen tersebut diantaranya adalah peningkatan persentase ekspor kWh listrik menjadi 100%, perpanjangan waktu untuk kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, percepatan jangka waktu permohonan PLTS Atap, dan masih banyak lagi.

Dari beberapa contoh pengalaman pelanggan yang telah memasang PLTS Atap, aturan ini menjadi sebuah pilihan menarik, dengan biaya investasi 70 juta rupiah untuk kapasitas pemasangan 58 Kwp, tagihan listrik dapat berkurang 50-70%, artinya, bila produksi bulanan stabil, biaya investasi tersebut balik kurang dari 6 tahun. Ini jelas cukup menarik, terutama bagi jutaan rumah tangga di Indonesia, khususnya mereka yang berada dalam strata ekonomi menengah atas. Bila potensi ini bisa diolah dengan tepat, maka pemakaian sumber energi terbarukan bisa dilakukan dengan biaya murah dan tak perlu banyak intervensi negara. Pemerintah cukup melakukan orkestrasi dan kemudahan kepada para produsen listrik kelas mikro ini.

Selama ini dalam skala besar, melalui PLN, pemerintah adalah off taker alias penjamin beli listrik yang dihasilkan oleh produsen listrik independen (independent power producer), bahkan menjamin membeli sedikitnya 70% listrik demi menjadikan investasi pembangkit listrik ini menjadi menarik.

PLTS atap berpotensi menjadi gerakan rakyat semesta dalam mencapai kemandirian energi listrik hijau dengan dukungan pemerintah. Rasanya, ini sama sekali bukan ancaman bagi PLN mengingat dari 45 juta atap rumah di Indonesia, hanya 5.262 atap di antaranya yang sudah memasangnya. Dengan kapasitas hanya 450 Megawatt, PTLS atap kurang dari seperempat kapasitas PLTU Batang berbahan bakar batubara yang mampu menghasilkan listrik 2.000 megawatt. Jadi rasanya kurang masuk akal bila sampai upaya pengembangannya dihambat.

Namun, karena PLN saat ini tengah mengalami surplus listrik terutama di Jawa-Bali, maka upaya ribuan rumah tangga seolah-olah menjadi masalah besar bagi perusahaan yang yang kini memonopoli bisnis listrik di Indonesia tersebut. Akibatnya, mulai timbul gejolak ketika PLN mulai melakukan restriksi izin pemasangan PLTS atap oleh rumah tangga.

PLN memang tidak melarang rumah tangga memasang PLTS atap, tetapi mempersulit izin pemasangan pembangkit listrik on grid yang tersambung dengan jaringan listrik PLN sehingga bisa melakukan ekspor dan impor listrik. Padahal, insentif yang diberikan pemerintah dengan mewajibkan PLN membeli listrik seharga 100% dari sebelumnya 65% telah mendongkrak minat rumah tangga untuk pasang.

Hitungan dari Kementerian ESDM menyebutkan, PLN bisa merugi Rp350 miliar jika harus menyerap listrik atap yang tahun ini diperkirakan mencapai 450 megawatt peak tahun ini. Kerugian bisa makin membengkak karena listrik dari pembangkit lain—terutama batu bara—tak terpakai. Di Jawa saja, PLN tahun ini mendapat tambahan pasokan 6 gigawatt, sementara kenaikan permintaan hanya 800 megawatt. Kondisi inilah yang disinyalir membuat PLN ogah-ogahan menerima pemasangan PLTS atap dalam jaringan mereka.

PLN sebagai sebuah perusahaan, tentu saja berkepentingan menyelamatkan keuangan perusahaan akibat tingginya biaya energi primer terutama batu bara. Ini diperparah dengan perencanaan megaproyek 35.000 megawatt pembangkit listrik. Sementara pembangkit listrik yang dibangun mulai berproduksi dan wajib dibeli PLN, pada saat yang sama proyeksi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik meleset jauh, diperparah oleh pandemi Covid-19 yang membuat konsumsi listrik justru merosot, khususnya dari sektor industri yang banyak menutup pabrik.

Seperti kita ketahui bersama, pembangkit listrik fosil, selain mengesampingkan komitmen transisi energi, selama ini juga lebih banyak menguntungkan pemasok batu bara dan bahan bakar minyak. Oleh karena itu jangan sampai karena buruk muka perencanaan kelistrikan di Indonesia, upaya mendorong energi hijau turut dikorbankan. Sejauh ini sangat terlihat ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dalam menambah pasokan energi terbarukan dengan langkah jangka pendek PLN menekan kerugian membeli listrik, termasuk dari PLTS atap. Rasanya, perlu segera intervensi agar cinta energi hijau tak bertepuk sebelah tangan, apalagi layu sebelum berkembang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Prospek batubara semester II. Research Analyst Mirae Asset Sekuritas mengungkapkan, dengan tren laju inflasi yang bertambah cepat serta usaha bank sentral untuk meredamnya dengan kenaikan suku bunga sudah berdampak pada nilai tukar rupiah. Tekanan rupiah tersebut, akan menguntungkan bagi perusahaan berorientasi ekspor, terutama eksportir batu bara. Bahkan, faktor rupiah tersebut juga akan ditambah faktor positif dari kenaikan harga batu bara yang kembali menguat dan akan bertahan di atas kisaran USD 300 per ton, dengan faktor utama dari larangan impor batu bara Rusia oleh negara-negara Eropa.

Pemerintah Eropa setuju untuk melarang batu bara Rusia mulai Agustus 2022 sebagai bagian dari babak baru sanksi terhadap negara tersebut. Selain itu, Jepang juga sudah bergerak untuk menangguhkan perdagangan batu bara Rusia baru untuk pengguna akhir Jepang. Selanjutnya, Rusia melangkah meningkatkan ketegangan geopolitik dengan lebih lanjut memotong pengiriman gas alam melalui yang pipeline terbesar ke Eropa.

Analis Mirae Asset Sekuritas mengatakan prospek komoditas batu bara pada semester kedua tahun ini masih bisa bergerak lebih kuat dibandingkan dengan pergerakan harga komoditas lainnya. Jepang dan Eropa pasti akan mencari destinasi baru untuk bisa aman terkait pasokan energi. Terutama saat semester II ini terjadi musim dingin, Jepang dan Eropa terpaksa harus lebih cepat melakukan antisipasi kondisi tersebut. Pasokan batu bara dari Rusia yang cukup signifikan, sampai 15 persen, dan Jepang juga besar ekspornya dari negara tersebut, ke depan kondisi ini akan menguntungkan bagi negar-negara produsen lainnya, seperti Indonesia, Australia, dan Afrika. Terlebih Australia dan Indonesia yang merupakan dua produsen batu bara terbesar.