Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 14 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Skenario pembatasan BBM bersubsidi. Tingginya harga energi dunia terus menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga agar kenaikan harga energi dunia yang terjadi tidak menjadi beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu Pemerintah saat ini menyiapkan dana hingga Rp502 Triliun dalam bentuk subsidi energi dan kompensasi khususnya BBM jenis RON 90, LPG 3kg, dan listrik untuk golongan pelanggan rumah tangga kurang sejahtera.

Pemerintah juga berupaya untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Jika tidak dilakukan pembatasan, Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi fiskal  yang akan semakin besar. Dengan adanya disparitas harga yang semakin besar antara harga BBM non subsidi dengan subsidi maka potensi masyarakat beralih ke bahan bakar minyak yang lebih murah.

Diperkirakan konsumsi BBM jenis Pertalite akan menembus 25 juta kilo liter tahun ini, melebihi kuota tahun ini sebesar 23,05 juta kilo liter, dengan asumsi konsumsi pertalite mengalami kenaikan 10%. Sementara jika konsumsinya naik 20% maka konsumsi pertalite hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 28 juta KL.

Dari konsep yang saat ini dibahas, pembatasan pembeian Pertalite akan dilakukan untuk kendaraan plat hitam dengan spesifikasi mesin di atas 1.500 cc. Sedangkan untuk roda dua akan dibatasi untuk jenis 250 cc ke atas. Jika aturan ini dilakukan diperkirakan akan mengurangi konsumsi Pertalite sebesar 1,78 juta KL.

Demikian juga untuk penyaluran BBM Jenis JBT solar, adanya pembatasan yang dilakukan diperkirakan akan mengurangi kuota sebesar 1,44 juta KL menjadi 16,3 juta KL.

Tanpa adanya  pembatasan, Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi fiskal  yang akan semakin besar.

Tanpa adanya pembatasan, penyaluran subsidi energi akan semakin banyak dinikmati oleh masyarakat mampu  mengingat saat ini sekitar 42-73% subsidi solar dan 29% subsidi  LPG dinikmati masyarakat kalangan menengah atas.  Jika subsidi energi tersebut benar benra dihilangkan maka anggaran yang bisa dihemat mencapai 1% dari PDB, jika penghematan anggaran subsidi energi tersebut kemudian dialihkan menjadi kompensasi atau bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentan, dan yang berpotensi ke kelas bawah diperkirakan akan memberikan penghematan anggaran hingga 0,6 persen dari PDB. Kondisi itu didapat dengan asumsi garis kemiskinan ditetapkan sebesar US$1,9 per hari, jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang. Mempertimbangkan rata-rata kurs tengah BI sepanjang 2.000 Rp14.969 Rp/US$, kebutuhan BLTI diperkirakan sebesar Rp753,69 miliar per hari. Dengan asumsi mulai diberikan selama 1 April di tahun ini, maka anggaran kompensasi bantuan sosial yang diberikan  sampai akhir tahun sebesar Rp207,6 triliun.  Anggaran tersebut dapat lebih kecil lagi jika diasmsikan garis kemiskinan di bawah US$1,9 per hari.

Selain melakukan pembatasan berdasarkan cc kendaraan, alternatif lainnya sebelum dilakukan transformasi subsidi BBM dari barang menuju orang adalah Membagi volume solar subsidi hanya untuk angkutan umum, nelayan kecil, dan petani miskin, membatasi subsidi LPG 3 kg bagi keluara ni, dan melakukan kenaikan harga secara bertahap.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Transisi Energi Perkeruh Inflasi, Dalam memimpin perang melawan perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan dalam perjuangan transisi energi harus mengatasi tantangan dan rintangan tanpa henti. Dan dalam perkembangannya, kemajuan besar transisi energi sudah di depan mata, karena biaya energi terbarukan secara rata-rata turun drastis dalam satu dekade terakhir. Teknologi telah berkembang pesat dan sekarang energi terbarukan berada tepat di jantung transisi energi. Tidak diragukan lagi hal ini dilihat sebagai senjata pilihan bagi pemerintah yang ingin mendekarbonisasi sistem energi dengan cepat demi ketahanan energi nasional.

Namun, Bank Sentral Eropa (ECB) menyebutkan salah satu tantangan besar menghadang saat sektor energi bersih semakin menjadi fokus utama, yaitu greenflation. Secara sederhana, greenflation merupakan indikasi kenaikan tajam harga bahan seperti logam, mineral seperti lithium, dan sumber daya lain seperti tenaga kerja, energi dan bahan bakar yang digunakan dalam penciptaan teknologi dan proyek energi terbarukan. Transisi energi di masa pandemi COVID-19 merupakan double kill rantai pasokan global yang menyebabkan meningkatnya biaya bahan baku dan kekurangan tenaga kerja global. Pada gilirannya, ini berarti biaya manufaktur dan logistik yang lebih tinggi di seluruh rantai nilai, termasuk untuk komponen, peralatan modal, dan sumber daya teknis. Saat dunia bergerak masif menghijaukan seluruh sendi pasokan energinya, maka demand transisi hijau akan semakin diminati dan semakin mahal jika tak didukung dengan dorong supply yang memadai. Terlepas dari berbagai pandangan konsekuensi akibat pengembangan energi terbarukan, indeks harga komoditas terkerek secara dramatis.

Harga lithium, misalnya, elemen penting dari baterai mobil listrik yang telah melonjak ke rekor tertinggi. Begitu pun untuk harga tembaga, yang dibutuhkan di setiap bagian kabel listrik. Harga komoditas energi yang dipublikasikan Bank Dunia pada Maret 2022 telah melonjak 63,4 persen selama 12 bulan terakhir. Sementara komoditas non-energi, termasuk logam dan mineral meningkat 22,7 persen. Kenaikan harga komoditas baik energi maupun non-energi menyebabkan biaya pengembangan proyek energi terbarukan meningkat. Dorongan untuk proyek pembangkit listrik tenaga terbarukan ketika negara-negara berusaha mencapai tujuan nol bersih pun semakin kuat, di samping kejayaan subsidi pemerintah mulai memudar.

Penghapusan subsidi justru memicu persaingan sengit elite politik dalam mempertahankan kebijakan populer menjelang pemilu. Ada yang pro dengan penghapusan subsidi dengan dalih menyelamatkan fiskal. Ada yang juga yang kontra dengan peningkatan anggaran subsidi dengan dalih menyelamatkan daya beli masyarakat. Perdebatan transisi energi di kalangan politis masih berkutat di seputar kulit luar saja. Retorika energi hijau masih sebatas himbauan lembut mengatasi perubahan iklim sehingga rumah tangga serta bisnis akan mendapat manfaat darinya melalui harga yang lebih rendah. Padahal banyak konsekuensi yang harus disipakan sekaligus dicarikan solusinya. Artinya publik harus diberi pengertian bahwa transisi energi mutlak diperlukan, tetapi dalam proses transisi energi akan terjadi anomali ekonomi seperti disinflasi yang perlu juga disosialisaikan dengan lantang.

Perang melawan perubahan iklim menyiratkan bahwa harga bahan bakar fosil harus dipertahankan di level yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan migrasi konsumsi energi fosil ke energi terbarukan. Bisa dibayangkan, harga energi fosil akan dirancang semakin mahal dan terus meningkat jika kita ingin memenuhi tujuan kesepakatan iklim Paris. Sayangnya, saat ini energi terbarukan belum terbukti cukup terukur untuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat. Kombinasi kapasitas produksi energi terbarukan yang tidak mencukupi dalam jangka pendek, investasi yang lemah dalam bahan bakar fosil dan kenaikan harga karbon berarti bahwa kita berisiko menghadapi masa transisi yang mungkin berlarut-larut di mana tagihan energi akan meningkat. Hal ini bukan berarti menyarankan agar pemerintah memperlambat perang melawan perubahan iklim. Bagaimanapun, bahwa transisi akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Sebagian besar pemerintah di dunia masih berfokus pada dampak perubahan iklim terhadap stabilitas keuangan, daripada konsekuensi dari transisi energi itu sendiri. Greenflation akan memiliki konsekuensi fiskal dan moneter. Jika kita ingin menyelesaikan perubahan iklim, kita perlu melakukannya sambil pada saat yang sama melindungi ekonomi global dari guncangan energi yang ekstrem. Oleh sebab itu, perlu langkah reformatif dan bauran kebijakan dalam menekan laju inflasi energi. Pertama, kebijakan fiskal juga memiliki peran penting dalam menyangga guncangan pasokan saat ini. Langkah ini harus tetap konsisten melindungi masyarakat yang paling terdampak dalam proses transisi hijau, terutama penyesuaian kebijakan subsidi BBM. Menyelamatkan fiskal negara dan daya beli masyarakat perlu diposisikan dalam prioritas yang setara. Tak elok memutuskan kebijakan tanpa menimbang empati bagi masyarakat yang terdampak. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan dari bibir jurang kemiskinan energi sebab merekalah yang paling menderita dari harga energi yang lebih tinggi. Di saat yang sama kebijakan fiskal harus bisa mempertahankan insentif untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, kebijakan fiskal perlu tetap menjadi penggerak investasi. Sangat penting bahwa kerangka fiskal menciptakan ruang mempercepat investasi publik untuk infrastruktur dan teknologi hijau.

Kedua, kebijakan moneter juga memainkan peran penting dalam transisi hijau. Ini akan melindungi daya beli masyarakat dengan memastikan bahwa periode inflasi tinggi yang berlarut-larut saat tidak ikut berlarut-larut dalam spekulasi, sambil tetap mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Bank Sentral juga harus berhati-hati dalam menetapkan target inflasi dan tingkat suku bunga ke depan pada periode transisi hijau karena akan berdampak pada harga energi dalam jangka panjang. Bagaimanapun, suku bunga tinggi secara langsung memengaruhi biaya modal menjadi lebih tinggi.

Ketiga, pembiayaan pertumbuhan dan pemulihan hijau tidak boleh sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD. Sebagian besar tambahan pendanaan diharapkan berasal dari sektor swasta. Tetapi pembiayaan publik juga harus meningkat untuk mengkatalisasi keuangan swasta dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk transisi yang cepat dengan hasil sosio-ekonomi yang optimal. Selain itu, ilusi fiskal harus ditekan sehingga anggaran yang disusun menggambarkan kebutuhan pembangunan yang sebenarnya. Keempat, berkolaborasi di seluruh rantai pasokan juga dapat membantu membangun kapasitas daur ulang dan berbagi biaya serta manfaat antara berbagai pihak. Di sisi produksi perlu didorong untuk memantau dan memprediksikan pergerakan harga input serta mengunci anggaran dan harga yang presisi. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan model bisnis Product As a Service (PaaS) berbasis IoT untuk memperpanjang umur komersial produk dan menekan biaya operasional.

Kelima, untuk antisipasi harga logam hijau yang terus meningkat, produk energi terbarukan harus didisain untuk mengurangi konsumsi bahan baku yang berasal dari logam mahal dan mengeksplorasi desain yang sesuai dengan bahan baku yang lebih terjangkau. Perusahaan mungkin juga mempertimbangkan untuk merancang produk yang lebih mudah didaur ulang. Fail to prepare, prepare to fail. Jika gagal dalam transisi energi, maka bersiaplah untuk gagal dalam jangka panjang. Maka, seluruh kebijakan perlu diselaraskan dengan tujuan energi hijau yang terjangkau, sehingga semua kebijakan yang diambil dalam mematuhi mandat transisi energi kita.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Produk pertambangan mengalami penurunan harga. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) pada periode Juli 2022 sebagian besar menunjukkan tren penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menerangkan, penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan atas produk pertambangan di pasar dunia.  Sehingga mempengaruhi analisis penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan BK untuk periode Juli 2022.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Juli 2022 ini dilakukan dengan meminta masukan tertulis dari instansi teknis terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan sebagai dasar perhitungan usulan harga diperoleh dari beberapa sumber, yakni Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME). HPE ditetapkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketentuan HPE periode Juli 2022 ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, tanggal 6 Juli 2022.

Sebagian besar produk pertambangan yang dikenakan bea keluar, yakni konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) masih mengalami tren penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan harga konsentrat ilmenite dan konsentrat rutil mengalami kenaikan. Sementara itu, harga konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi saat ini tidak mengalami perubahan.

Produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode Juli 2022 antara lain:

  1. konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga rata-rata USD 500,66/WE atau naik sebesar 0,69% dan
  2. konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata USD 1.631,73/WE atau naik sebesar 2,57%.

Sedangkan produk pertambangan yang mengalami penurunan harga rata-rata pada periode Juli 2022, yaitu:

  1. konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata sebesar 3.401,08 dolar AS per WE atau turun sebesar 1,66 persen;
  2. konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62 persen dan ≤ 1 persen TiO2) dengan harga rata-rata sebesar 119,10 dolar AS per WE atau turun sebesar 2,67 persen;
  3. konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50 persen dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10 persen) dengan harga rata-rata sebesar 60,86 dolar AS per WE atau turun sebesar 2,67 persen.
  4. konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar 880,06 dolar AS per WE atau turun sebesar 3,86 persen; konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata sebesar 1.099,46 dolar AS per WE atau turun sebesar 4,85 persen.
  5. konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar 71,12 dolar AS per WE atau turun sebesar 2,67 persen; dan
  6. bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata sebesar 36,97 dolar AS per WE atau turun sebesar 6,65 persen.

Sementara untuk komoditas produk pertambangan konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) dengan harga rata-rata 227,05 dolar AS per WE dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 54 persen) dengan harga rata-rata 117,98 dolar AS per WE tidak mengalami perubahan.