Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 18 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pendataan Calon Penerima Subsidi Jadi Masalah Krusial MyPertamina, Uji coba penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu jenis pertalite dan solar melalui aplikasi MyPertamina sudah berjalan sejak 1 Juli 2022. Pelaksanaan tersebut baru berlaku di sejumlah kota dan kabupaten. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyatakan hal yang dilakukan Pertamina merupakan masih langkah awal untuk penyaluran tepat sasaran. Kata dia, fokus saat ini yaitu pendataan calon penerima subsidi atau penerima QR code untuk pengisian BBM di SPBU.

Komaidi menyatakan berdasarkan APBN 2022, kuota untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) telah ditetapkan sebesar 24,3 juta kilo liter. Atau angka tersebut harus mencukupi selama setahun. Sedangkan data dari pemerintah dan Pertamina menetapkan kebutuhan mencapai 28-30 juta kilo liter.

Konteks mengaturnya itu adalah kalau dari sisi Pertamina yaitu mengupayakan bagaimana 23 juta kilo liter yang diamanatkan pemerintah kepada mereka untuk didistribusikan kemudian cukup sampai dengan akhir tahun. Ketika data yang dibutuhkan untuk penerima subsidi telah terkumpul pelaksanaan penyaluran BBM subsidi dapat terealisasi. Sedangkan saat ini semua pihak bisa mendaftarkan diri dan nantinya akan dilakukan verifikasi.

Kalau yang sekarang ini yang menjadi masalah ada pada faktor penguncinya yaitu terdapat pada siapa-siapa yang berhak, yang basisnya apa, kalau mobil yang jenis apa, masyarakatnya dengan pendapatan berapa dan ini adalah pendataan yang paling krusial untuk dilalui di dalam proses ini. Saat ini ketentuan tersebut belum diputuskan oleh pemerintah, Pertamina dan sejumlah instansi lainnya. 

Saat ini terlihat seperti ada sesuatu yang terlewat untuk dikomunikasikan oleh teman-teman di Pertamina. Jadi, seolah-olah hal ini untuk mengkomunikasikan programnya Pertamina, yaitu MyPertamina. Padahal, MyPertamina sebelum ada program ini kan sudah ada. Aplikasi tersebut sebagai loyalty program. Perusahaan-perusahaan lain sebenarnya juga punya, seperti Shell dan lain lain. Mereka memiliki program tersendiri dan hanya berbeda instrumen. Akhirnya, fasilitas adanya aplikasi tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendata subsidi tepat sasaran.

Pertamina melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga akan mewajibkan konsumen BBM jenis Pertalite dan Solar melakukan pendaftaran di situs MyPertamina lebih dulu untuk bisa membeli BBM subsidi tersebut. Pendaftaran sendiri dimulai pada 1 Juli 2022.Lewat pendaftaran tersebut, masyarakat nantinya akan mendapatkan kode QR khusus yang bisa dicetak atau diakses melalui aplikasi MyPertamina. Menjelang penerapan aturan tersebut, animo masyarakat untuk mengunduh aplikasi MyPertamina pun terlihat mulai meningkat.

Untuk saat ini aplikasi MyPertaminasudah diunduh lebih dari 1 juta kali. Namun, ulasan aplikasi besutan Pertamina tersebut ternyata tidak bagus. Dari beberapa ulasan bintang 1, banyak dari mereka mengeluhkan aplikasi ini ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah aplikasi ini kerap mengalami crash.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Alasan Perbankan Enggan Masuk ke Sektor Energi Hijau, Pemerintah telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. transformasi perlu dilakukan. Jika tidak melakukan berbagai kebijakan dan upaya menuju ekonomi hijau dampaknya akan sangat signifikan pada ekonomi dan keuangan dalam negeri.

Pertama, kita akan kehilangan kesempatan ekspor karena adanya hambatan ekspor terhadap produk yang tidak memenuhi standar hijau. Bukan cuma itu, jika transformasi ekonomi hijau tidak dilakukan investasi industri rendah karbon seperti mobil listrik akan beralih ke negara lain. Terlebih saat ini ada sejumlah negara telah memiliki kebijakan yang jelas tentang industri rendah karbon. Ketiga, akses terhadap keuangan global semakin terbatas karena preferensi investor keuangan pada sektor green economy. Sebab itu, dalam rangka scaling up ekonomi dan keuangan hijau diperlukan perumusan kebijakan agar tercipta transisi yang tertib dan terjangkau.

Dalam konsep ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan bisa dicapai lewat investasi publik dan swasta. Caranya, dengan menggunakan infrastruktur dan aset yang dapat memangkas emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Berdasarkan kajian Bappenas, pertumbuhan ekonomi dengan konsep ekonomi hijau diharapkan bisa sejalur dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta konsumsi sumber daya alam.

Namun, ada beberapa kendala yang terdapat dalam pengembangan energi hijau, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan alasan perbankan belum memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor energi hijau (green economy). Salah satunya karena belum ada kejelasan atau regulasi dari sektor energi hijau. Saat ini perbankan masih setengah hati untuk memberikan dukungan pembiayaan. Sebab mereka masih menunggu sektor-sektor apa saja masuk ke dalam ekonomi hijau.

Pertimbangan lainnya, perbankan masih melihat sektor ekonomi hijau ini membutuhkan waktu panjang dalam pengembangannya. Sehingga dari sisi keuntungan dinilai akan lama. Sektor hijau dipandang belum menguntungkan, sehingga memberikan kekhawatiran bersama

Kendati begitu, dalam perhelatan G20 beberapa perbankan sudah berkomitmen dalam dukungan pembiayaan sektor ekonomi hijau. Salah satu komitmen itu disampaikan oleh Bank Mandiri. Dalam hal ini Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaan hijau secara bertahap. Pada 2030 diharapkan share pembiayaannya sampai 20 persen.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pembiayaan ke Sektor Energi Batubara Semakin Langka, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa situasi genting krisis iklim memaksa dunia global untuk segera mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih. Untuk menjaga reputasinya dengan tidak memberi pembiayaan perusahaan perusak lingkungan, lembaga finansial global menunjukkan trend meninggalkan pembiayaan ke sektor energi batubara baik itu di sektor hulu, yaitu pertambangan batubara maupun ke sektor hilir yaitu pembangkit listrik.

International Energy Ageny (IEA) telah menetapkan standar Net Zero Emissions 2050 yang menyatakan tidak boleh ada tambang batubara baru setelah tahun 2021. IEA juga menyarankan agar produksi batubara sedikit demi sedikit dikurangi hingga menjadi 0 (nol) digantikan oleh energi baru terbarukan yang lebih bersih di tahun 2050 mendatang. Hal ini sangat berbeda dengan perilaku perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang masih berusaha untuk mempertahankan volume produksinya bahkan berniat terus meningkatkan target produksi tahunannya.

Untuk mendukung program IPCC dan target bauran energi yang telah ditetapkan oleh IEA, maka Lembaga finansial global seperti Standard Chartered, HSBC, SMBC, Mizuho, OCBC dan CIMB telah mengeluarkan kebijakan pengecualian sektor energi batubara untuk diberikan pembiayaan. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Batubara Indonesia (APBI) yang menyatakan pembiayaan batubata memang semakin langka. Untuk itu, dia menyarankan agar perusahaan tambang batubara lebih mengandalkan modal internal untuk membiayai proyeknya.