Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 19 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tidak Tercapainya Target Realisasi LNG Nasional SKK Migas memperkirakan realisasi lifting gas alam cair tidak akan memenuhi target yang ditetapkan di 2022. Meksipun di saaat yang bersamaan permintaaan LNG dari beberapa negara Eropa di pasar global mengalami peningkatan akibat disrupsi pasokan gas dari Rusia.

Melesetnya realisasi target lifting pada tahun ini sebagian besar dipengaruhi oleh lambannya pembangunan fasilitas Train 3 LNG Tanggung di Teluk Bintuni. Hal ini mengakibatan produksi LNG di semester II menjadi lebih rendah dari target. Selain berdampak terhadap Melesetnya penyelesaian proyek Tangguh Train III selain berdampak terhadap produksi LNG juga berdampak terhadap meningkatnya biaya proyek.

Proyek Train 3, memiliki estimasi nilai investasi sebesar US$8,9 miliar dan akan menghasilkan 3,8 juta ton LNG per tahun. Hasil produksi Train 3 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik termasuk untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Berdasarkan data SKK Migas, proyeksi lifting LNG 2022 mencapai 197,6 kargo yang berasal dari Kilang LNG Bontang dan Tangguh masing-masing 81 kargo dan 116,6 kargo. Dari keseluruhan lifting itu, 140 kargo rencananya bakal diekspor sementara sisanya digunakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestic.

Sementara itu, realisasi lifting LNG hingga paruh pertama 2022 baru mencapai 88,5 kargo. Perinciannya, Kilang LNG Bontang menghasilkan 38,3 kargo dan Tangguh sebanyak 50,2 kargo. Hingga Semester I/2022, terdapat 62,1 kargo yang telah dikirim untuk pasar ekspor dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Di luar itu momentum peningkatan permintaan LNG di Eropa mendorong Aspermigas untuk mendorong agar Uni Eropa dapat ikut berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia. Dengan turut berinvestasi pada sektor hulu migas, Eropa akan mendapatkan pasokan LNG yang lebih terjamin sebagai salah satu alternatif  pengganti pasokan gas dari Rusia yang saat ini sedang dihentikan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Penghapusan Pajak Pungutan Ekspor CPO, Pemerintah membebaskan pajak pungutan ekspor atas minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022, pembebasan pajak pungutan ekspor berlaku hingga 15 Juli-31 Agustus 2022. Pembebasan ini berlaku terhadap seluruh produk, baik tandan buah segar (TBS), kelapa sawit, dan CPO dan palm oil serta use cooking oil. Pungutan ekspor CPO dan turunannya akan diberlakukan kembali mulai 1 September 2022. Kebijakan ini diputuskan dengan mempertimbangkan perkembangan dunia, seperti harga minyak kelapa sawit hingga petani sawit.

Penghapusan pungutan juga diharapkan bisa membantu produsen di tengah meningkatnya biaya produksi, khususnya pupuk, yang sedang tinggi. Harapannya para produsen tersebut akan membeli TBS petani dengan harga yang lebih baik. Namun, dengan adanya pembebasan biaya ekspor bukan berarti harga TBS akan naik nantinya. Ketua Dewan Pembina APPKSI (Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia ) mengatakan, pungutan ekspor CPO dihapus masih belum bisa menaikan harga TBS yang signifikan karena akibat larangan ekspor CPO yang pernah terjadi stock CPO masih melimpah di tangki tangki PKS, dan harga CPO juga turun harga dimana hari ini harga CPO diperdagangkan di posisi MYR 3.735/ton atau melesat 4,1 persen.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan penghapusan pungutan ekspor akan memiliki dampak yang cukup baik terhadap total ekspor Indonesia. Penghapusan juga diharapkan bisa membantu Indonesia menjadi pemasok minyak nabati yang bisa diandalkan dunia. Dia mengingatkan harga minyak nabati, termasuk CPO, juga sudah mulai turun sehingga pembebasan pungutan akan membuat daya saing CPO Indonesia meningkat.
Sebagai catatan, Indonesia secara mendadak memutuskan untuk menghentikan ekspor CPO dan produk turunannya selama 28 April -22 Mei 2022 yang membuat pelaku pasar minyak nabati panic.

Dengan adanya penghapusan sementara tersebut juga diharapkan bisa menipiskan pasokan CPO pada tangki-tangki perusahaan sehingga mengurangi bottleneck di jangka pendek. Karena persediaan yang tinggi, telah memaksa pabrik untuk membatasi pembelian TBS kepada petani, hingga petani mengeluh bahwa TBS mereka tidak terjual hingga membusuk.

Namun, penghapusan pungutan bisa menghapus sumber dana untuk program-program BPDPKS. Kondisi tersebut diharapkan tidak sampai mengganggu program pro-rakyat. Seperti diketahui, dana pungutan ekspor sawit dimanfaatkan untuk sejumlah program mulai dari mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan. Penghapusan pungutan ekspor CPO bukan kali ini saja dilakukan pemerintah. Pada November 2018, pemerintah juga “menolkan” pungutan tersebut. Langkah tersebut diambil setelah harga CPO rontok akibat perang dagang China-Amerika Serikat.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Operasi Berbasir Keberlanjutan Nikel Akan Diterapkan di Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk telah memiliki berbagai izin yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel di Blok Bahodopi, Morowali – Sulawesi Tengah. Berbagai pihak berespektasi tinggi terhadap progress proyek berkelanjutan disana namun tim PT Vale Indonesia Tbk berpegang teguh pada standar operasi dan bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga jika dilihat dengan kasat mata, proyek ini belum berjalan sepenuhnya.

Untuk menerapkan praktek Good Mining Practice, banyak aspek yang harus diperhatikan mulai dari kegiatan pra-tambang, penambangan sampai ke pasca-tambang. Semuanya harus dikerjakan dengan rencana yang sangat matang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain dari aspek Teknik, PT Vale Indonesia Tbk juga memperhatikan aspek sosial ekonomi dengan menyerap 99,9% tenaga kerja yang merupakan Warga Negara Indonesia. Bahkan PT Vale Indonesia Tbk juga menargetkan ada putra/putri daerah yang dapat menduduki posisi direksi.

Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi praktek yang akan dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk dan berharap akan membawa praktek keberlanjutan ini ke provinsi penghasil nikel lainnya seperti Sulawesi Tenggara.