Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 20 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kinerja Lifting Migas pada Semester Pertama 2022 Masih Di bawah Target. Berdasarkan laporan SKK Migas kinerja lifting minyak hingga semester 1 mencapai 616,6 ribu BOPD. Kinerja tersebut setara 88% target APBN Tahun 2022 yang sebesar 703 ribu BOPD. Selain itu, produksi gas mencapai 5.326 mmscfd atau setara 92% target APBN tahun 2022 yang sebesar 5.800 mmscfd. Beberapa tantangan  kinerja hulu migas pada semester 1 yaitu unplanned shutdown yang meningkat dan mundurnya penyelesaian beberapa proyek migas nasional termasuk proyek strategis Jambaran Tiung Biru dan Tangguh Train 3.

Hingga akhir tahun 2022, kinerja lifting minyak diperkirakan akan mencapai 633 ribu BOPD atau setara 90% dari target. Sementara itu, produksi gas diperkirakan mencapai 5.380 MMSCFD atau setara 93% dari target. Namun begitu, kinerja penerimaan hulu migas akan jauh lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan pada APBN 2022 yang sebesar USD 9,95 miliar. Penerimaan dari hulu migas saat ini telah mencapai USD 9,7 miliar atau setara 97,3% hingga Juni 2022 yang didukung oleh peningkatan pesat harga minyak dunia.

Lifting minyak Pertamina berkontribusi sebesar 67% pada total lifting nasional. Pada Januari-Mei 2022, produksi migas pertamina mencapai 966 ribu BOEPD. Pencapaian tersebut berkontribusi sebesar 67% terhadap lifting minyak nasional dan 33% terhadap lifting gas nasional. Kinerja Pertamina pada periode tersebut diantaranya didukung oleh alih kelola Blok Rokan serta optimisasi pengembangan lapangan-lapangan Mahakam 2A.

Lifting migas Indonesia masih akan berpotensi meningkat seiring dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari. Namun dengan beberapa tantangan seperti tren peningkatan biaya produksi serta ketidakpastian ekonomi global berpotensi menghambat tercapainya target tersebut. Di sisi lain, peningkatan harga minyak dan gas berpotensi meningkatkan penerimaan bagi industri hulu migas dan juga bagi pemerintah Indonesia.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Hati-hati Hutan Tanaman Energi.  Pengembangan dan perluasan sumber-sumber energi terbarukan (EBT) semakin massif dilakukan di Indonesia. Seluruh stakeholder khususnya di bidang energi terus berlomba menyusun rangkaian program dan kebijakan demi target energi transisi dan net zero emission dapat tercapai.

Sebagai contoh, PLN sebagai salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia mencanangkan program hutan tanaman energi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sejatinya, program ini diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan rantai pasok biomassa sebagai bagian dari program co-firing batu bara untuk mengurangi ketergantungan energi fosil batu bara yang menjadi salah satu produsen emisi karbon. Proyek co-firing merupakan langkah awal sebelum PLN mempensiunkan PLTU pada 2050. Sebagai informasi, tahun ini PLN membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 450.000-ton sebagai campuran (co-firing) batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebutuhan tersebut akan melonjak menjadi 2,2 juta ton pada 2023. Oleh karena itu diharapkan dengan program penanaman Hutan Tanaman Energi ini, rantai suplai biomassa dapat lebih sustain

Di satu sisi kebijakan ini layak diapresiasi karena dengan rantai pasok yang terintegrasi dan terjamin, keberlanjutan program co-firing biomassa akan semakin nyata dalam usaha menyumbang 3,5% EBT sekaligus memberdayakan ekonomi melalui pendampingan, perencanaan, pengelolaan, hingga komersialisasi ke masyarakat yang akan memberikan multiplier effect pada daerah melalui peran serta masyarakat

Namun di sisi lain, kita juga perlu waspada dengan potensi penyelewengan bisnis hutan ini dengan kedok investasi hijau mengingat rekam jejak negeri ini yang masih lemah dalam kaitan nya dengan pengawasan dan penindakan proses bisnis perhutanan. Alih-alih mengembangkan green energy lewat produk biomassa wood pellet, dalam praktiknya perusahaan justru gencar menebang kayu alam tanpa ada pengawasan terkait kewajiban untuk mengolah bahan baku pasokan biomassa tersebut.

Fakta di lapangan menyebut salah satu perusahaan di bidang pengolahan Hutan Tanaman Energi baru mampu mendirikan kilang penggergajian (sawmill) meski telah mengantongi ijin pembangunan pabrik triplek (plywood), dan pabrik pengolahan serbuk kayu (wood pellet). Akibatnya hingga saat ini perusahaan tersebut hanya mampu menjual kayu gelondongan yang ditebang dari alam. Begitu pula dengan penanaman sengon, yang bakal jadi sumber energi, tak banyak direalisasikan perusahaan. Dari rencana tanaman energi jenis sengon yang dialokasikan seluas 10.001 hektare, perusahaan baru merealisasikannya satu persen atau 100 hektare dengan usia tanam 3 tahun

Kekhawatiran penyelewengan ini cukup beralasan mengingat bila menilik bisnisnya, ternyata keuntungan menjual kayu alam lebih besar dibandingkan dengan bisnis kayu pellet. Mengacu pada situs yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam skala business to business (B2B) Indotrading.com, harga jual wood pellet untuk boiler biomassa berkisar Rp1.500 per kilogram. Sementara itu, harga jual kayu loging jenis meranti ukuran paling kecil, 3 x 10 x 400 cm, mencapai Rp5.700.000 per meter kubik. Dari kedua perbandingan ini ditengarai kalau perusahaan lebih melirik bisnis jual kayu alam.

Oleh karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau dan diawasi secara lebih ketat khusunya dalam praktik perusahaan di lapangan. Tidak hanya diperlukan aturan serta prosedur yang jelas bagi perusahaan yang berinvestasi di Hutan Tanaman Energi tetapi juga dibutuhkan integritas pengawasan yang kuat bagi pemerintah. Agar resiko kerusakan lingkungan akibat pemenuhan kebutuhan co-firing biomassa untuk PLTU dapat diminimalisasi. Sebab tanpa pengelolaan yang baik, penggunaan biomassa skala besar untuk co-firing PLTU justru mendorong penggunaan dan alih fungsi lahan secara besar-besaran dan berpotensi mengancam keragaman hayati serta ekosistem hutan itu sendiri sehingga justru memperburuk krisis iklim.

III. Sektor Geologi, Mineral Batubara Dan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) Batubara Harus Menjamin Suplai DMO Bagi Indutri,Rencana pemerintah membentuk entitas khusus batubara yaitu Badan Layanan Umum (BLU) batubara sudah dalam tahap akhir. BLU batubara ini akan berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM u.q. Puslitbangtek TekMIRA. Tujuan utama terbentuknya BLU batubara ialah agar terjaminnya suplai DMO di tengah fluktuasinya harga batubara dunia. DMO yang dimaksud meliputi segala industri yang membutuhkan pasokan batubara dalam jumlah besar yaitu listrik-PLN, industri baja, pupuk serta industri semen.

Mekanisme operasional BLU batubara ialah perusahaan tambang batubara membayar iuran kepada BLU batubara kemudian BLU batubara memberikan iuaran tersebut dalam bentuk subsidi kepada industri pengguna batubara dalam negeri yang terdaftar dalam BLU batubara. Namun yang harus diperhatikan ialah, harga batubara yang harus dibayar oleh industri dalam negeri mengikuti harga batubara di pasar global. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM ialah mengenai rumusan besaran iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang, serta rumusan besaran iuran yang akan diterima oleh industry dalam negeri, jangan sampai mengganggu operasional dan finansial dari masing-masing pelaku usaha.

Kendala yang dihadapi saat ini ialah untuk saat ini perusahaan batubara tidak menyetujui industri lain selain PLN masuk ke dalam daftar penerima iuran BLU batubara. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) yang menyatakan bahwa ide awal pembentukan BLU batubara adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan suplai batubara untuk kelistrikan nasional. Maka ia meminta untuk pemerintah mempertimbangkan kembali perihal industri lain masuk ke dalam daftar penerima subsidi dari BLU batubara.