Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 21 Juli 2022

I. Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Menangkap Peluang Meningkatnya Elektrifikasi Global. Elektrifikasi adalah salah satu  strategi utama dalam pelaksanaan transisi energi flobal.  Seiring dengan perkembangan geopolitik saat ini, tuntutan dekarbonisasi yang semakin meningkat, laju elektrifikasi diperkirakan akan meningkat ke depan.

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan elektrifikasi, yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengganti bahan bakar fosil dalam rangka mencegah perubahan iklim. Elektrifikasi juga didorong oleh semakin kompetitifnya teknologi yang ada, ditambah lagi adanya kenaikan harga komoditas energi serta terjadinya kendala dalam rantai pasokan minyak dan gas akibat terjadinya perang di Ukraina

Lonjakan elektrifikasi akan membawa peluang adanya industri baru terutama di sepanjang nilai eletrifikasi. Meningkatnya elektrifikasi diperkirakan akan membuka peluang terciptanya nilai tambah di sejumlah rantai nilai termasuk asset, komponen dan bahan baku

Permintaaan terhadap teknologi angin dan surya yang digunakan untuk memasok hydrogen hijau. Tingkat pertumbuhan energi angin terus meningkat hingga lebih 70 persen di Eropa mencapai 41 miliar Euro. Heat pump listrik. Teknologi ini berpotensi menggantikan boiler gas dan minyak yang beremisi tinggi khususnya di bangunan perumahan dan komersial khususnya di Eropa. Bahkan penjualan pompa panas di Eropa diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2026 menjadi 16,5 juta unit. Peningkatan juga akan terlihat pada sistem penyimpanan energi baterai. Sistem ini memungkinkan penyimpanan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan yang terputus putus dan karena kebutuhan fleksibilitas jaringan yang meningkat. Kapasitas produksi baterai global diperkirakan meningkat enam kali lipat antara 2016 dan 2020. Teknologi elektrolisis akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi hydrogen hijau. Hidrogen akan berperan penting dalam proses dekarbonisasi di sektor industri. Tiga teknologi elektrolisis diperkirakan akan menjadi kunci di masa depan yaitu: polymer electrolyte membrane (PEM), alkaline water electrolysis (AWE), dan solid oxide electrolyzer cell (SOEC). Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah proyek terkait hydrogen yang dikonfirmasi akan meningkat lebih dari 100 unit pada 2030. Selanjutnya adalah infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Infrastruktur ini menjadi pendorong utama peningkatan mobilitas kendaraan listrik.  

Peralatan listrik membutuhkan berbagai jenis bahan baku. Peningkatan permintaan akan menciptakan peluang langsung bagi penambang, pemurnian, dan perusahaan lain yang terlibat dalam rantai nilai bahan baku terkait seperti industri baja. Permintaan baja untuk mendukung  elektrifikasi utama akan tumbuh lebih dari 8 persen per tahun pada tahun 2030. Akan tetapi diperkirakan ketersediaan baja hijau akan mengalami kekurangan hingga tahun 2030. Permintaan tembaga juga meroket, sebagian karena sistem energi terbarukan mengandung tembaga hingga 12 kali lebih banyak daripada sistem energi tradisional seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Adapun jumlah tembaga yang dibutuhkan untuk memproduksi PV surya, misalnya, diperkirakan akan berlipat ganda antara tahun 2020 dan 2030.

Bahan baku lainnya diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan yang besar karena aset elektrifikasi menjadi popular adalah tanah jarang seperti neodymium dan praseodymium sangat penting untuk tenaga angin, misalnya. Polisilikon, galium, nikel Kelas 1, litium, dan kobalt juga akan sangat diminati.

Untuk memastikan pasokan yang cukup, kapasitas penambangan dan pemurnian harus ditingkatkan di seluruh dunia—sebuah langkah yang akan membutuhkan investasi yang signifikan dan tepat waktu.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menjaga Target Transisi Energi, Konflik berlarut antara Rusia dan Ukraina menjadi ancaman serius bagi  transisi energi di tataran global dan itu sudah mulai tampak di kawasan Eropa Barat. Negara-negara di kawasan ini berencana kembali menggunakan sumber energi fosil, dalam hal ini PLTU berbasis batubara, sebagai bentuk antisipasi kemungkinan krisis pasokan energi (listrik), mengingat musim dingin segera tiba. Jerman misalnya, yang selama ini dikenal sebagai negara garda depan dalam transisi energi, terpaksa melakukan kompromi juga, ketika harus mengaktifkan kembali sejumlah PLTU, setelah perusahaan gas Rusia (Gazprom) menghentikan pasokan gas ke Jerman. 

Namun, konflik berlarut Rusia dan Ukraina, berdampak suram pada skenario transisi energi, utamanya di Eropa Barat, kawasan yang selama ini dikenal paling ekspansif, selain negara rumpun Skandinavia, dalam transisi energi.   UE membutuhkan suplai gas dari Rusia (dan Norwegia), untuk memenuhi kebutuhan energi.  Dua negara tersebut memiliki peran penting dalam menopang transisi energi UE. Di sisi lain, konsumsi energi masyarakat UE juga semakin tinggi saat pandemi covid-19, termasuk pada musim dingin yang akan datang. Oleh karena itu, meski produksi renewable energy (energi terbarukan) sudah dikembangkan oleh Eropa, energi itu masih belum mampu menjadi sandaran kebutuhan energi.

Wakil Kanselir yang juga Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck (Partai Hijau) mengatakan Jerman akan lebih banyak mengandalkan PLTU. Itu artinya akan lebih banyak PLTU yang aktif kembali, di atas perkiraan selama ini sesuai peta jalan transisi energi. 

Habeck mengakui, memanfaatkan kembali PLTU adalah langkah mundur dan sangat pahit, namun ini satu-satunya pilihan untuk mengurangi konsumsi gas. Gas menjadi sumber energi di Eropa, setelah mereka mulai mengurangi proporsi batubara, untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan mengurangi emisi setidaknya 55% pada 2030.

Menurut data laman open source, saat ini, sekitar 25% konsumsi energi Uni Eropa berasal dari gas alam, minyak bumi (32%), energi terbarukan dan biofuel (18%), dan bahan bakar fosil padat (11%). Sebanyak 41% kebutuhan gas Eropa dipasok Rusia, dengan Jerman sebagai importir terbesar.

Kendati kembali memanfaatkan batubara, Jerman tetap menjaga ambisinya dalam transisi energi. Jerman tetap berkomitmen menutup seluruh PLTU mereka pada 2030 mendatang, sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.  Sesuai kebijakan sejak era Kanselir Angela Merkel (2005-2021), gas alam cair, yang selama ini diimpor dari Rusia, sejatinya adalah “jembatan” transisi energi Jerman, dari pemanfaatan energi nuklir (PLTN) dan PLTU,  menuju energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan. Fenomena yang terjadi Jerman, juga terjadi di negara lain, dengan kendala yang bisa jadi berlainan. Negara-negara yang selama ini dikenal tangguh dalam komitmen meninggalkan batubara, ternyata masih membutuhkan sumber energi yang acap kali disebut sumber energi “kotor”. 

 Apa yang terjadi pada konflik Rusia-Ukraina, dengan segala dampak buruknya, telah mengubah peta jalan transisi energi.  Dalam konteks perubahan iklim di tingkat global, beralih ke energi bersih adalah solusi terbaik  bagi keberlanjutan planet Bumi.  Atas berhentinya pasokan minyak dan gas Rusia, dunia mengalami defisit energi.  Untuk itu perlu segera dicarikan jalan untuk mengatasi defisit energi hari ini, tetapi solusi yang diambil harus lebih mengedepankan kepentingan dekarbonisasi jangka panjang, terkait mitigasi emisi untuk menurunkan risiko krisis iklim.

Menambah investasi bahan bakar fosil bukanlah solusi bagi krisis energi. Sebaliknya, krisis energi saat ini justru bisa dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi energi terbarukan, termasuk transfer teknologi dan pendanaam ke negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia.   Bila negara-negara berkembang, yang selama ini selalu mengandalkan PLTU dalam pasokan energinya, harus menutup PLTU mereka lebih cepat, karena dianggap sebagai penyumbang emisi GRK (gas rumah kaca), perlu dipikirkan bagaimana para pelanggan tetap memperoleh akses listrik yang bersih dengan harga terjangkau. 

Sesuai kebijakan Kanselir Angela Merkel (2006 – 2021), gas alam asal Rusia diposisikan sebagai “jembatan” menuju pemanfaatan energi terbarukan secara menyeluruh. Pada titik itu, kita melihat  sebuah paralelisme, dihubungkan dengan keberadaan batubara di negeri kita. Bahwa akan tiba masanya, batubara akan diposisikan sebagai “jembatan” sebagaimana gas alam di Jerman. 

Untuk menuju capaian nol emisi bersih (net zero emission) pada 2060, pemerintah menegaskan batubara, bersama minyak dan gas bumi, bakal dioptimalkan pemanfaatannya, sebelum energi terbarukan siap menjadi tulang punggung pasokan energi di Indonesia.  Gas bumi secara perlahan juga akan menggantikan sejumlah PLTU, jadi tak berlebihan bila dikatakan peta jalannya mirip dengan Jerman.

Penting untuk dicatat, sikap tetap ambisius para pemimpin Eropa  terkait transisi energi, kiranya bisa menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan sektor energi di Indonesia.

Komitmen kuat pemimpin Eropa dalam transisi energi, terutama Jerman, bukan jargon semata, namun berbasis riset dan data lapangan.  Situasinya tidak jauh berbeda dengan negeri kita, dalam hal potensi EBT (energi baru dan terbarukan), Presiden Joko Widodo, dalam lawatan ke Jerman, akhir Juni lalu, di sela-sela KTT G7 di Elmau, juga menyempatkan diri membicarakan potensi pengembangan energi terbarukan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. 

Presiden Joko Widodo berharap, dengan kompetensi Jerman dalam teknologi  sektor energi terbarukan yang sudah diakui komunitas internasional, Jerman bisa menjadi mitra dalam mengelola potensi 474 gigawatt sumber EBT di Indonesia. Potensi EBT di Indonesia sangat melimpah. Seandainya semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal,  termasuk penggunaan teknologi yang tepat, cita-cita Indonesia untuk meninggalkan energi fosil bukan sekadar wacana.  

Sementara di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap batubara boleh dibilang masih tinggi. Merujuk data 2021, peran batubara dalam bauran energi primer pembangkit listrik sebesar 65,93%. Sementara sumber energi terbarukan berkontribusi 12,73%.  Adapun gas untuk energi pembangkit listrik berperan sebesar 17,48%, dan sisanya menggunakan BBM.

Pemerintah sudah memasang target bebas dari emisi pada pembangkit listrik, utamanya PLTU berbasis batubara, pada 2060, bahkan diusahan bisa lebih cepat lagi.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2025 diharapkan peran batubara dalam bauran energi nasional turun menjadi 30%. Kemudian pada 2050, peran batubara diturunkan lagi menjadi 25%. Sudah menjadi pengetahuan bersama, masalah mendasar menuju emisi nol bersih 2060 adalah teknologi dan pendanaan. Transisi energi perlu didukung transfer teknologi dari negara yang lebih maju, mengingat  sumber energi terbarukan masih bersifat intermiten. Seperti PLTB misalnya, bila angin tak bertiup kencang, tidak akan menghasilkan daya listrik yang optimal.  Kendala yang sama terjadi pada PLTS (panel surya) dan PLTA, yang terakhir ini bisa berhenti operasi, apabila sungai surut saat kemarau panjang. Hanya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang relatif stabil menghasilkan daya listrik.  Teknologi diharapkan dapat menjadi solusi atas intermiten sumber EBT. Dibutuhkan teknologi penyimpanan daya listrik (energy storage) yang efisien dan berbiaya murah.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Dampak Krisis Energi di Eropa, Batubara Indonesia Banyak Peminat. Beberapa negara di Eropa sedang berusaha mencari substitusi bahan baku energi seperti batubara dan gas. Hal ini merupakan imbas dari rencana Uni Eropa untuk mencekal perekonomian Rusia atas perang yang terjadi dengan Ukraina dan mulai dilaksanakan pada Agustus 2022 mendatang. Salah satu negara yang menjadi incaran mereka ialah Indonesia. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi komoditas batubara di tanah air.

Menurut Staf Khusus Minerba ESDM, Prof Irwandy Arif, sudah ada beberapa negara Eropa yang berminat untuk membeli batubara Indonesia, diantaranya Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, Swiss dan Belanda. Negara – negara Eropa hanya ingin menerima batubara dengan kalori yang tinggi dengan kisaran kalori di atas 5.000 kcal/kg. Namun meskipun sudah banyak peminat, Indonesia belum berencana untuk meningkatkan target produksi batubara tahun 2022. Peningkatan produksi batubara tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena terbatasnya alat yang tersedia serta faktor cuaca. Berdasarkan Draft Buku Saku ESDM status data Juni 2022 untuk produksi batubara Indonesia mencapai 309,7 juta ton atau 45,1% dari target produksi tahunan sebesar 663 juta ton. Meskipun belum diketahui secara pasti jumlah ekpor batubara ke negara tersebut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi adanya peningkatan ekspor batubara khusus ke negara – negara di Eropa sejak Januari 2022 hingga Juni 2022 yang mencapai $294,6 juta atau Rp 3,74 triliun (kurs Rupiah Rp 14.984/$) dengan rincian Itali ($111,7 juta), Belanda ($79,2 juta), Polandia ($43,2 juta) dan Swiss ($15,5 juta). Perkembangan ekspor batubara menjadi bagian penting Indonesia sejak kuartal II-2022 karena mendukung surplusnya neraca perdagangan Indonesia pada semester I-2022.