Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 28 Juli 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Subsidi Energi Membengkak, Pembatasan Konsumsi BBM di Agustus, KESDM memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar akan berlaku efektif pada Agustus 2022. Kepastian tersebut disampaikan setelah izin prakarsa untuk revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM terbit pada bulan ini. Hal tersebut dilakukan karena anggaran subsidi energi 2022 beresiko terus membengkak akibat dari konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dan listrik bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak global.

Berdasarkan Prepres No.98 tahun 2022, anggaran subsidi tahun ini mencapai Rp 283,7 triliun. Angka ini akan terus bertambah dengan anggaran kompensasi ke PT.PLN dan Pertamina sebesar Rp 293,5 triliun. Alhasil, total subsidi termasuk energi mencapai Rp 577,2 triliun.

MESDM mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan dalam ijin prakarsa tersebut untuk menyesuaikan dengan realisasi serapan BBM bersubsidi oleh masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional saat ini dan telah menyusun beberapa skenario mulai dari level normal hingga terburuk (worst case scenario) jika harga minyak mentah dunia terus melonjak hinggal 200 AS perbarel. Di sisi lain, harga minyak mentah dunia turut diperhatikan untuk menyesuaikan dengan potensi tambahan anggaran menyusul rencana penambahan kuota BBM bersubsidi pada paruh kedua tahun ini apabila kelebihan konsumsi di tengah masyarakat.

 Pemerintah saat ini masih fokus untuk memastikan distribusi BBM dan komoditas energi lainnya tepat sasaran di tengah masyarakat karena dinilai menjadi solusi yang efektif untuk menekan beban keuangan negara akibat kenaikan harga minyak mentah global yang membuat harga BBM maupun LPG di pasaran terkerek naik, KESDM juga akan meminta alokasi subsidi dua kali lipat dari posisi saat ini di kisaran Rp 520 triliun apabila harga minyak tembus US$ 200 per barel.

Berdasarkan data dari BPH Migas hingga 20 Juni 2022, realisasi konsumsi BBM bersubsidi  atau sebesar jenis  solar sudah mencapai 51,24% dari kuota yang ditetapkan sebesar 15,10 juta KL pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi penyaluran pertalite sudah mencapai 13,26 juta KL atau sebesar 57, 56% dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di angka 23,05 juta Kl, oleh karena itu jika   pemerintah tidak melakukan pengendalian maka kuota  BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar diperkirakan bakal habis pada Oktober 2022 di tengah tingkat konsumsi BBM masyarakat yang over kuota sekitar 10% setiap harinya.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menuju Transisi Energi yang Bijaksana.  Dalam beberapa tahun terakhir isu perubahan iklim dan energi hijau mengemuka menjadi sebuah keniscayaan. Setiap negara berlomba untuk dapat segera berpartisipasi dalam pembangunan hijau yang berkelanjutan dengan mengutamakan penggunaan energi rendah emisi, non fosil, dan ramah lingkungan. Negara maju berkompetisi untuk saling memberi dukungan baik secara teknis maupun pendanaan finansial untuk pengembangan energi hijau, sementara negara berkembang juga bersaing mendapatkan porsi investasi energi baru terbarukan dari negara lain.

Indonesia sebagai salah satu negara potensial di dunia juga tidak ketinggalan tren energi hijau ini. Berbagai program dan kebijakan dibuat untuk menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan, target capaian pengurangan emisi dan bauran EBT juga telah dicanangkan, serta program strategis transisi energi untuk mencapai net zero emission juga telah digaungkan di seluruh penjuru negeri. Dari segala hiruk pikuk transisi energi, tulisan ini coba melihat kembali esensi dan awal dari kebijakan transisi energi

Seperti diketahui bersama, energi adalah fondasi penting untuk mencapai keamanan ekonomi dan meningkatkan standar hidup bagi negara mana pun. Perekonomian maju menggunakan pasokan energi untuk mempertahankan kualitas hidup yang telah mereka terbiasa, mengamankan kepentingan strategis dan nasional, dan mengeksplorasi alternatif energi sebagai bagian dari “transisi” mereka ke masyarakat yang terdekarbonisasi. Kebutuhan energi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah atau Low-Middle Income Countries (LMICs) memprioritaskan pencapaian tujuan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti akses serta keandalan system ketenagalistrikan dan peluang industrialisasi.

Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan akan energi yang terjangkau dan andal, krisis iklim yang sedang berlangsung mempersulit proses pembangunan. Dunia tidak dapat mengatasi tantangan kolektif jika negara-negara berpenghasilan rendah tertinggal dan ambisi ekonomi mereka tidak terwujud. Namun, kebijakan energi dan pembangunan saat ini tidak selalu mencerminkan rintangan tersebut. Ada kebutuhan untuk memikirkan kembali bagaimana bantuan pengembangan dan peningkatan kapasitas dibingkai untuk LMICs dalam domain energi, terutama karena inisiatif saat ini mungkin gagal untuk memahami kesenjangan energi yang sangat besar dan perbedaan dalam tahap transisi.

Transisi energi mengacu pada transformasi sektor energi global dari produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke sistem energi nol-karbon. Faktor ekonomi, kemauan politik, dan inovasi teknologi memungkinkan transisi energi berlangsung. Misalnya, investasi energi terbarukan global telah meroket dari kurang dari $50 miliar pada tahun 2004 menjadi sekitar $300 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), konsumsi batu bara mencapai puncaknya pada tahun 2007 dan telah menurun pada tingkat tahunan sebesar 2,8 persen dari 2010 hingga 2020. Selain itu, teknologi digital dan solusi efisiensi energi memfasilitasi dekarbonisasi di sektor listrik dengan membatasi produksi dan kerugian distribusi sambil meningkatkan fleksibilitas jaringan untuk memungkinkan sumber pembangkit listrik baru, terutama energi terbarukan.

Namun, jika menyangkut banyak negara LMICs, gambaran transisi energinya berbeda. Pada tahun 2050, permintaan energi di negara berkembang diperkirakan tumbuh dua pertiga – hampir dua kali lipat dari permintaan OECD. Negara-negara ini sering beralih ke batu bara untuk pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka yang berkembang pesat. Selain peningkatan pesat dalam permintaan listrik, faktor ekonomi dan geopolitik baru-baru ini telah mendorong kenaikan harga energi dan membuat tantangan transisi energi menjadi lebih akut. Misalnya, ledakan ekonomi pasca-covid, masalah rantai pasokan, dan peristiwa seperti invasi Rusia ke Ukraina telah memaksa negara-negara untuk menilai kembali portofolio investasi energi mereka. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap kaum miskin dunia, dengan tingkat kemiskinan global meningkat dari 7,8 menjadi 9,1 persen pada tahun 2021. Hal ini terutama berlaku untuk ekonomi berpenghasilan rendah, di mana kemajuan dalam langkah-langkah terkait kemiskinan telah mundur delapan hingga delapan persen. sembilan tahun. Isu-isu ini akan memaksa LMIC untuk mempertimbangkan kembali prioritas pembangunan mereka menuju keamanan ekonomi dan energi, yang berdampak pada upaya mitigasi perubahan iklim

Transisi energi bukanlah langkah instan tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Meskipun pada kenyataan nya transisi ini sudah berjalan, namun hal itu juga disertai dengan keadaan kerentanan dan ketidakpastian ketika negara-negara bergulat antara ancaman perubahan iklim dan dorongan untuk mendobrak batas kemiskinan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Oleh karena itu, mengharapkan LMICs untuk melompat ke fase “transisi bersih” sebelum memperoleh kebutuhan pembangunan dasar sebagian besar tidak layak serta tanpa dukungan dan kolaborasi ekonomi maju, negara-negara berpenghasilan rendah akan lambat beralih ke sumber energi bersih. Negara-negara ini akan terus memprioritaskan kenyamanan, keterjangkauan, dan keandalan untuk mencapai kualitas hidup yang dinikmati oleh dunia industri di masa lalu, yang telah mendorong pertumbuhan ekonominya dan mencapai kemakmuran saat ini dengan menggunakan sumber energi hidrokarbon.

Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat ditinjau kembali antara lain pertama, bantuan asing dan proyek peningkatan kapasitas harus mencerminkan permintaan energi yang semakin meningkat, kesenjangan ekonomi, dan kebutuhan akan dana yang sangat tinggi untuk mendukung transisi namun tidak menggagalkan ambisi pembangunan LMICs. Banyak dari negara-negara ini menghadapi masalah keuangan yang melemahkan investasi energi bersih, seperti nilai utang yang tinggi dan biaya ekuitas, keuangan publik yang menipis, ketidakstabilan mata uang, dan perbankan lokal dan pasar modal yang lemah. Namun, lembaga pembiayaan pembangunan, pemerintah nasional, dan sektor swasta dapat memprioritaskan upaya untuk mereplikasi inisiatif pendanaan yang berhasil di seluruh potensi energi bersih, efisiensi dan elektrifikasi, serta transisi untuk sektor bahan bakar dan emisi yang intensif dari ekonomi.

Kedua, pemerintah dan pembuat kebijakan juga harus menyadari bahwa sumber energi yang berbeda tidak sepenuhnya dapat disubstitusikan. Untuk beberapa negara berpenghasilan rendah, energi terbarukan memberikan jalan untuk mengurangi impor energi dan merupakan sumber energi lokal murah yang sangat nyaman dan bebas karbon. Namun, energi terbarukan tidak dapat sepenuhnya menggantikan bahan bakar fosil, terutama di industri yang sulit didekarbonisasi seperti baja, semen, plastik, dan amonia, yang membutuhkan aktivitas intensif energi dan proses kimia yang hanya dapat difasilitasi oleh hidrokarbon. Selain itu, energi terbarukan juga terkendala masalah intermiten dan keandalan kecuali jika infrastruktur penyimpanan baterai yang kuat berhasil dibangun. LMIC, yang berupaya mengembangkan keandalan di jaringannya, membutuhkan daya yang murah, tersedia, dan dapat menjadi penyuplai beban dasar yang stabil.

Ketiga, diharapkan juga bagi negara maju untuk dapat bekerjasama untuk membangun basis industri yang memfasilitasi perluasan beragam sumber energi dan teknologi rendah karbon untuk LMICs. Misalnya, mengekspor reaktor nuklir modular kecil (SMR) yang dapat secara signifikan menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti fasilitas tenaga nuklir tradisional, SMR menawarkan waktu pembuatan yang lebih singkat, fleksibilitas penyebaran, desain yang disederhanakan, kebutuhan modal yang lebih rendah, faktor kapasitas tinggi, dan kesesuaian untuk negara-negara dengan kapasitas jaringan terbatas. Potensi energi hidrogen bersih, yang tidak memiliki emisi karbon jika diproduksi menggunakan sumber energi bersih, juga dapat mendukung dekarbonisasi industri berat dengan mengganti bahan bakar fosil dan menjalankan proses yang intensif energi. Selain itu teknologi carbon and capture storage juga harus diprioritaskan. Batubara masih merupakan bahan bakar vital bagi negara-negara berpenghasilan rendah, dengan negara-negara non-OECD menyumbang 80 persen dari konsumsi batubara pada tahun 2019. Gas alam diperkirakan akan memainkan peran yang cukup besar dalam sektor energi global untuk tahun-tahun mendatang. Ekspor kemampuan penangkapan dan penyimpanan karbon akan menguntungkan LMIC yang tidak dapat menghentikan energi fosil. Ekonomi maju memiliki posisi yang lebih baik untuk mengembangkan teknologi ini dan menawarkannya dalam paket bantuan

Akhir kata, mengutip dari sebuah ungkapan dari Presiden Nigeria, “….negara yang berbeda akan mengikuti jalur yang berbeda dalam transisi energi.” Pada saat yang sama, upaya menuju transisi energi global tidak akan cukup tanpa menyelaraskan kepentingan ekonomi maju dan berpenghasilan rendah. Solusi untuk transisi yang adil memerlukan pragmatisme, kemauan politik, dan pendekatan global yang inklusif dengan mekanisme konkret dan insentif keuangan yang nyata. LMIC membutuhkan dukungan keuangan dan teknis dari negara-negara industri dan berbagai alat multilateral untuk secara substansial berdampak pada tujuan iklim dan pembangunan. Mengenali kompleksitas energi dan ekonomi dan beradaptasi dengannya sangat penting dalam membingkai kebijakan bantuan pembangunan yang efektif dan komprehensif dalam konteks pengembangan transisi energi

III. Sektor Geologi , Mineral, Batubara Dan Umum

Rencana Pemerintah Membentuk Badan Layanan Umum (BLU) subsidi batubara untuk industri dinilai sebagai langkah penting karena dianggap bisa mengoptimalkan rantai pasok batubara untuk menjaga ketahanan energi. Perihal pembentukan BLU tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbangtek Tekmira) akan dilebur menjadi satu.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa saat ini masih melakukan proses harmonisasi dari pembentukan BLU batu bara ini. Adapun kedua badan lembaga yang dilebur ini nantinya akan bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik.

Seperti yang diketahui, sejauh ini ada tiga industri yang menikmati harga khusus DMO batu bara. Diantaranya adalah PT PLN (Persero) yang harga batu baranya dipatok US$ 70 per ton serta industri pupuk dan semen yang dipatok US$ 90 per ton. Dengan adanya BLU ini, harga batu bara khusus dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) bakal dilepas ke mekanisme pasar.

Pembentukan BLU Batubara ini bukan tanpa protes. Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah pembentukan BLU ini. Kendati demikian, dasar pembentukan BLU adalah untuk mengatasi permasalahan dalam pasokan batubara ke PLN. Adapun masuknya industri non-kelistrikan dalam skema dana kompensasi yang ditangani BLU perlu dikaji kembali.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawirra mengatakan BLU akan sangat berdampak pada perusahaan yang membeli batu bara dengan mekanisme pasar khususnya di industri non-kelistrikan. Kalau industri non-kelistrikan tidak masuk skema BLU tidak hanya akan mengganggu industri yang modalnya terbatas, namun juga bagi industri bermodal besar. Untuk itu industri non-kelistrikan seperti semen seharusnya juga ikut diikutsertakan dalam skema BLU.