Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian. 4 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

KESDM berkomitmen penuh mendukung penurunan gas suar (flare gas) dalam kegiatan usaha hulu migas untuk mencapai target NZE di Tahun 2060. Saat ini sedang sedang disusun peta jalan penurunan gas suar  sebagai upaya awal koordinasi dengan pemangku kepentingan migas dan persiapan komitmen zero routine flaring.

Beberapa langkah upaya dalam mitigasi gas suar:

  1. Pada tahun 2021 telah dikeluarkan revisi peraturan terkait dengan pelaksanaan gas suar,
  2. penyusunan baseline data yang akurat terkati flaring pada 2022,
  3. pemetaan penurunan gas suar pada 2023,
  4. klasterisasi penurunan gas suar dengan mengindentifikasi rantai sumber dan potensi pemanfaatan gas suar
  5. menentukan pooling system.

Pemanfaatan Gas suar dalam kegiatan hulu dan hilir migas antara lain:

  1. untuk dialirkan kembali ke dalam system bahan bakar fasilitas produksi, sehingga dapat menghemat penggunaan BBM
  2. bahan baku dalam produksi Compressed Natural Gas (CNG), methanol dan ammonia
  3. injeksi gas untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR)

Adapun volume gas suar dari tahun 2019-2021 yang berasal dari kegiatan hulu dan hilir migas mencapai 133,1 MMSCD, dan volume pemanfaatan gas suar dari kegiatan hulu dan hilir mencapai 342,9 MMSCFD meliputi  pemanfaatan gas suar untuk kepentingan sendiri sebesar 287 MMSCFD dari 50 KKKS Hulu dan 43 MMSCFD dari 7 badan usaha hilir.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Urgensi Penyelesaian Proses Penyusunan UU EBT, PENINGKATAN harga minyak yang signifikan akibat perang Rusia-Ukraina, berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal, moneter dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan EBT sangat relevan dengan proyeksi kebutuhan energi Indonesia yang akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memproyeksikan kebutuhan energi Indonesia akan meningkat dari 400 MTOE pada 2025 menjadi 1.012 MTOE pada 2050 atau meningkat sekitar 153 %. Pada satu sisi kebutuhan atau konsumsi energi diproyeksikan meningkat, sementara di sisi lain produksi energi utamanya energi fosil diproyeksikan akan terus menurun.

Mencermati permasalahan yang ada tersebut pengembangan dan pemanfaatan EBT potensial untuk menyelesaikan permasalahan potensi defisit pasokan energi bagi Indonesia. Data menunjukkan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber EBT dan potensi yang cukup besar. Publikasi pemerintah menyebutkan saat ini Indonesia memiliki potensi EBT sekitar 443.208 MW. Dari potensi tersebut, yang sudah termanfaatkan baru sebesar 8.215 MW atau sekitar 1,9 % dari total potensi yang dimiliki Indonesia.

Keberadaan UU EBT penting sebagai payung hukum pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi sumber daya energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola secara optimal, sehingga memerlukan UU EBT untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatannya.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar dalam sejumlah regulasi yang berbeda sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Keberadaan UU EBT penting sebagai payung hukum untuk mengatur dan menetapkan harga jual-beli EBT yang selama ini terpantau menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengusahaan EBT di Indonesia.

Dalam beberapa tahun ke depan Indonesia diproyeksikan akan menuju sebagai negara industri dan memerlukan energi dalam jumlah besar. Kebutuhan diproyeksikan tidak akan dapat hanya dipenuhi dari sumber energi fosil, namun memerlukan sumber energi lain dari energi baru dan terbarukan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pengembangan EBT memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan transisi energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan. Pemanfaatan EBT juga merupakan bagian dari upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Karena itu, keberadaan UU EBT menjadi penting.

Sebagai referensi, sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah memiliki Undang-Undang khusus terkait EBT. Data menunjukkan, pasca penerbitan UU EBT pengembangan EBT pada ketiga negara tersebut tercatat lebih ekspansif.

Pemanfaatan EBT Indonesia tercatat relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Rata-rata pemanfaatan EBT Indonesia sekitar 2,82 % dari total potensi. Sementara, rata-rata pemanfaatan EBT di ASEAN sekitar 10 % dari total potensi. Terbitnya UU EBT penting dan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan kebijakan insentif -fiskal dan non fiskal- yang diperlukan untuk pengembangan dan pengusahaan EBT.

III. Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Lampaui Target 2022, Berdasarkan data ESDM c.q. Ditjen Minerba, PNBP subsektor minerba hingga 1 Agustus 2022 mencapai Rp 87,7 triliun dan telah melampaui target 2022 sebesar 42,36 triliun yaitu setara 207%. Realisasi PNBP subsektor minerba memang selalu melampaui target sejak tahun 2018. Tercatat tahun 2018 (realisasi Rp 49,62 triliun; target Rp 32,1 triliun), 2019 (realisasi Rp 55,92 triliun; target Rp 43,27 triliun), 2020 (realisasi Rp 34,6 triliun; target Rp 31,41 triliun) dan 2021 (realisasi Rp 74,9 triliun; target Rp 39,1 triliun).

Peningkatan PNBP subsektor minerba ini disebabkan oleh naiknya harga komoditas mineraba yang sangat drastis selain itu KESDM telah melakukan perbaikan sistem dengan menetapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara melalui pemanfaatan data pembayaran PNBP dengan mengintegrasikan e-PNBP Minerba dengan SIMPONI Kementerian Keuangan. Integrasi ini sangat membantu sistem pengawasan pembayaran PNBP oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara, maka pada sistem e-PNBP akan diblok sehingga pelaku usaha tidak bisa melakukan ekspor sebelum membayar kewajibannya.