Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 8 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Satu Tahun Alih Kelola Blok Rokan. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku operator terus berupaya untuk mendorong peningkatan produksi di wilayah kerja (Rokan) setelah satu tahun alih kelola dari dari PT Chevron Pacific Indonesia. Sejumlah scenario telah disiapkan berkaitan dengan penerapan teknologi I/EOR, Chemical EOR, pengembangan low quality reservoir (LQR) Telisa hingga eksplorasi konvensional dan non konvensional untuk menemukan cadangan minyak mentah baru di blok Rokan.

Penerapan teknologi I/EOR itu akan dilakukan di North Duri Area-14, Rantaubais, Kulin, Duri Ring dan D240. Selain itu, PHR juga tengah mendorong penerapan Chemical EOR yang masih tahap penyelesaian POD untuk kawasan Minas tahap satu yang akan diterapakan tahun depan untuk mendorong produksi sumur eksisting di blok tersebut. Untuk Pengembangan LQR atau Telisa di masih memerlukan teknologi khusus sehingga membutuhkan waktu lebih lanjut.

Rata-rata produksi minyak di Blok Rokan sebelum alih kelola sebesar 158,7 Million Barrel Oil Per Day (MBOPD). Adapun rata-rata produksi setelah alih kelola setahun terakhir mencapai 159 MBOPD dan pernah berada di angka 161,9 MBOPD. Sementara volume cadangan awal transisi sebesar 320,1 Million Barrels of Oil Equivalent (MMBOE). Saat alih kelola cadangan minyak mentah di Blok Rokan naik menjadi 370,2 MMBOE.

Dari sisi komersial, Pertamina dalam proposalnya mencantumkan signature bonus sebesar US$784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun, komitmen kerja pasti sebesar US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dan potensi pendapatan negara selama 20 tahun kedepan sebesar US$57 milyar atau sekitar Rp825 triliun.

Saat ini Blok Rokan menyumbang 26 persen dari total produksi nasional. Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan di mana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Cadangan minyak yang dimiliki Blok Rokan mencapai 500 juta hingga 1,5 miliar barel oil equivalent tanpa Enhance Oil Recovery atau EOR.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

B100 untuk Kemandirian Energi, Kebutuhan energi primer di dunia, termasuk Indonesia, akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan kegiatan pereekonomian, seperti industri. Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan pada 2030 permintaan enrgi dunia akan meningkat 45 persen atau rata-rata meningkat 1,6 persen per tahun.

Sementara itu, menurut laporan BPS, kebutuhan enrgi Indoesia pada 2050 diproyeksikan mencapai 2,9 miliar setara barel minyak (SBM). Angka ini naik dari proyeksi 2040 dengan jumlah 2,1 miliar SBM. Kebutuhan energi ini didominasi sektor industri, komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya. Meski demikian, mayoritas kebutuhan energi saat ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil yan gidak ramah lingkungan dan  mengandung hidrokarbon. Padahal, bahan bakar fosil terbukti tidak ramah lingkungan dan penggunaannya dapat melepaskan emisi yang memicu perubahan iklim.

Salah satu upaya Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan pada energi fosil ialah dengan menginisiasi kebijakan  kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel. BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati atau dihasilkan dari bahan organic lain, bahkan, 25 persen target energi baru dan terbarukan (EBT) pemerintah berasal dari BBN.

Dalam pembaharuan dokumen kontribusi nasional (NDC) 2030 serta Strategi Jangka Panjang tentang Karbon Rendah dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050, Indonesia kembali mengimplementasikan penggunaan BBN sebagai salah satu strategi dalam mitigasi pengurangan emisi. Dalam dokumen tersebut, bahan baku utama BBN dikhususkan berasal dari kelapa sawit. Selama ini, mayoritas pengembangan BBN masih didominasi B20 dan B30 yang merupakan campuran antara solar dan 20 atau 30 persen biodiesel. Namun, peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Industi dan Penyegar Kementrian Pertanian  (Balittri Kementan) telah mengembangkan B100 atau 100 persen bahan bakar dari bahan nabati. Pengembangan B100 yang dilakukan oleh Balittri untuk mengantisipasi kelangkaan sumber energi ke depan. Hal ini sekaligus sebagai upaya menuju kemandirian dan ketahan energi karena separuh bahan bakar minyak (BBM) Indonesia masih impor.

Pengembangan biodiesel ini dimulai sejak 2006 dan sampai 2022 atau 16 tahun masih dilakukan pembaharuan, namun peluncuran baru dilakukan pada 2019. Dalam ruang pemrosesan ini sudah bisa diproduksi sekitar 15.000 liter. Bahan baku B100 ini mayoritas masih menggunakan CPO karena pertimbangan aspek kualitas dan kuantitas. Stok bahan baku dari CPO masih terpenuhi karena pasokan yang melimpah. Kementan mencatat, saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Kementan juga mencatat kebijakan B30 pada 2020 membutuhkan 9,6 juta ton biodiesel. Sementara penerapan B100 pada 2045 akan membutuhkan sekitar 30 juta ton biodiesel.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap B100 tercatat efisensi dan tenaga yang dihasilkan tercatat setara Pertamina Dex, akan tetapi, B100 lebih unggul karena emisi yang dikeluarkan jauh lebih rendah dibandingkan Pertamina Dex. Hasil pengujian juga menunjukan 1 liter B100 mampu menempuh jarak 13,1 kilometer atau 26,7 persen lebih efisien dibandingkan penggunaan bahan bakar berbasis fosil dalam jumlah yang sama.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Polemik Menahun Kegiatan Pertambangan Ilegal terus berlanjut di Tanah Air. PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batu bara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Selain itu, juga mengabaikan kewajiban baik terhadap negara maupun masyarakat sekitar.

Peti yang sudah menahun berlangsung berada di dalam dan luar izin usaha pertambangan (IUP) Grup MIND ID. Aksi Peti misalnya terjadi di lokasi tambang batu bara milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Muara Enim sebanyak 115 titik dan tambang timah milik PT Timah (Persero) Tbk di Kepulauan Bangka dan Belitung lebih dari 3.100 titik serta 4.000 titik di wilayah PT Freeport Indonesia. Begitu juga di wilayah pertambangan nikel milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk di Konawe Utara dan pertambangan emas di Pongkor.  Division Head SVP Institutional Relations MIND ID mengatakan, kegiatan Peti menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi semua pihak karena tak hanya merugikan Grup MIND ID, tapi juga negara. Kegiatan Peti tak hanya dilakukan masyarakat secara individual, tapi juga perusahaan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM mengatakan, perlu upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. Sebagai informasi, terdapat lebih dari 2.700 lokasi Peti yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi Peti batu bara sekitar 96 lokasi dan Peti mineral sekitar 2.645 lokasi, berdasarkan data triwulan III 2021. Salah satu lokasi Peti terbanyak ada di Sumatra Selatan. Menghadapi kegiatan Peti yang tak terbendung, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama mengatasi Peti. Salah satunya, dengan pembentukan Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Penambangan tanpa Izin.

Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID menambahkan, kegiatan Peti di wilayah operasi Grup MIND ID menyasar komoditas seperti batu bara, emas, nikel, dan timah. Kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Antam telah berdampak pada hilangnya cadangan bijih mineral, kerusakan lahan, pencemaran logam berbahaya di sungai, terjadinya sedimentasi, hingga terjadinya kerusakan fasilitas perusahaan. ampak yang ditinggalkan kegiatan Peti cukup parah. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di PTBA, telah membuat genangan pada lahan bekas tambang dan mencemari aliran air karena air asam tambang (AAT) tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Pemerintah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap tata kelola timah dalam negeri. Keputusan ini diambil sebagai respons dari kerugian yang dialami PT Timah Tbk akibat praktik penambangan ilegal. Sebagaimana diketahui, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah pertambangan Bangka Belitung sedang mendapatkan banyak sorotan. Sebab, PT Timah Tbk dikabarkan mengalami kerugian sebesar Rp 2,5 triliun per tahun akibat praktik kegiatan pertambangan tanpa izin. Pemerintah mengeluarkan surat edaran per 1 Juli 2022 untuk semua smelter harus melaporkan sumber timahnya. Dengan pelaporan yang dilakukan, berarti akan ada pemantauan alur distribusi dari hulu-hilir. Pemerintah akan mengintegrasikannya dengan sistem informasi batu bara dan mineral (SIMBARA) yang telah dimiliki. Timah nantinya akan termasuk dalam sistem tersebut. Harapannya, pemantauan akan lebih detail dengan adanya digitalisasi yang dilakukan. Langkah ini jadi bukti hadirnya pemerintah untuk memperhatikan industri tambang timah. Harapannya, bisa membantu penyelesaian sejumlah masalah yang ada di sektor tambang timah kedepannya.