Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 10 Agustus 2022

I.Sektor Minyak dan Gas Bumi

Amerika Serikat dan negara G7 mengajak Indonesia yang merupakan negara non blok untuk bergabung dalam koalisi yang akan dibentuk untuk menetapkan batasan harga atau price cap terhadap minyak Rusia. Penjualan minyak yang terdorong oleh kenaikan harga telah memberikan keuntungan bagi Rusia yang dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai modal untuk melakukan serangan invasi ke Ukraina. langkah untuk menetapkan Batasan harga dapat menekan harga minyak global yang naik salah satunya diakibatkan oleh peperangan yang berkelanjutan

Seiring dengan Presidensi G20 oleh Indonesia pada tahun ini, kumpulan negara adidaya ini berupaya membangun koalisi seperti G7+ dengan Indonesia. Terdapat dua kategori negara yang ditawarkan bergabung sebagai ‘plus’ dalam koalisi G7+, yaitu negara yang memberlakukan larangan tetapi masih memiliki layanan keuangan dan  yang masih mengimpor dan memiliki layanan keuangan.

Turunnya harga minyak secara global dapat meredam lonjakan inflasi, tingginya harga minyak membawa efek domino terhadap berbagai komoditas lain yang berkaitan dengan energi, seperti pangan.

Biaya produksi untuk sebagian besar jenis minyak di Rusia adalah US$10 per barel dan sebagian lainnya berkisar US$40. Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak global bergerak di atas US$100 sehingga Rusia mendapat keuntungan yang sangat berlipat ganda.

Uni Eropa telah mengizinkan paket sanksi baru untuk menutup minyak dari Rusia dengan embargo parsial yang akan berlaku pada akhir 2022. Sanksi itu juga mencakup larangan penggunaan layanan asuransi pengiriman.

Pada Juni, EIA memprediksi produksi bahan bakar Rusia diperkirakan mencapai 9,3 juta barel per hari pada kuartal IV/2023, turun dari 11,3 juta pada kuartal pertama tahun ini. Kelangkaan pasokan telah mengerek harga minyak hingga lebih dari US$100 per barel sejak perang di Ukraina pecah, yang diikuti dengan lonjakan harga bahan bakar eceran ke rekor tertinggi.

Ajakan penetapan price cap telah diutarakan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali bulan lalu, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan jawaban.

ada harapan untuk menekan harga minyak dengan adanya price cap, namun masih ada kemungkinan yang terjadi justru sebaliknya mengingat sifat minyak sebagai komoditas yang dapat digantikan atau fungible, yang justru mungkin terjadi adalah Rusia akan membatasi produksinya dan menciptakan kelangkaan di pasar.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Menuju Coal Phasing Out yang Nyaman dan Aman.  Indonesia, salah satu produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia, telah mengisyaratkan keterbukaannya untuk mengadopsi Net Zero Emission yang lebih ambisius dan coal phase-out tahun 2040-an dengan dukungan internasional. Dukungan tambahan tersebut diharapkan dapat mengatasi implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas dalam mencapai transisi energi bersih dan memastikan percepatan transisi energi dilakukan dengan cara yang adil dan merata.

Strategi akselerasi pensiun dini PLTU batubara sangat mungkin dilakukan untuk mencapai target penghentian seluruh PLTU batubara pada tahun 2045. Penghentian PLTU batubara secara bertahap dengan bantuan internasional serta koordinasi nasional yang terencana akan mendukung pencapaian target bebas emisi Indonesia pada 2050 dan sesuai dengan peta jalan pembatasan suhu global di bawah 1,5ºC

Sebuah kajian terbaru dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) menunjukkan bahwa Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU batubara pada tahun 2045 dengan dukungan internasional. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia diharapkan dapat menghentikan operasi 72 PLTU batubara di Indonesia yang dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU batubara sebesar 11% selama delapan tahun ke depan dan selanjutnya meningkatkan jumlah PLTU batubara yang dipensiunkan menjadi 90% sebelum tahun 2040.

Menurut kajian ini, dengan transisi batubara yang berkeadilan, saat ini merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk mengambil tindakan kritis yang akan menyiapkan negara untuk mengakselerasi pensiun dini batubara dan memperkuat komitmen iklim internasional. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk menerapkan penghentian PLTU batubara dengan transisi energi berkeadilan diperkirakan mencapai USD 27,5 miliar, yang membutuhkan upaya dalam negeri yang kuat dan dukungan internasional.

Meskipun Indonesia telah berkomitmen pada tujuan ambisius untuk mencapai bebas emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghapus batubara secara bertahap pada tahun 2040-an dengan bantuan internasional, ketergantungan Indonesia pada batubara di sistem energi dalam negeri bahkan mengekspor ke luar negeri menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Mempercepat pensiun dini PLTU batubara diproyeksi akan menelan biaya lebih dari $32 miliar hingga tahun 2050. Akan tetapi, pensiun dini PLTU batubara juga mempunyai manfaat positif dari terhindarnya biaya subsidi listrik yang diproduksi dari PLTU batubara dan biaya kesehatan yang masing-masing berjumlah $34,8 dan $61,3 miliar—2 hingga 4 kali lebih besar—dari biaya aset terbengkalai, penghentian pembangkit (decommissioning), transisi pekerjaan, dan kerugian penerimaan negara dari batubara.

Kajian ini menawarkan tenggat waktu penghentian per unit PLTU batubara secara terperinci yang layak secara finansial berdasarkan penilaian sistematis tentang manfaat dan biaya implementasi transisi energi batubara ke energi bersih yang berkeadilan serta cepat

Untuk mewujudkan pemberhentian penggunaan PLTU batubara di tahun 2045 dan meraih manfaat ekonomi dan sosialnya, pemerintah Indonesia harus mengadopsi kebijakan yang kuat yang terbangun dari momentum politik dan sosial menuju transisi energi bersih. Disamping itu, implementasi percepatan pensiun dini PLTU batubara ini tentu saja tidak dapat hanya dilakukan Indonesia sendiri saja, melainkan juga diperlukan pendekatan yang baru dalam hal bantuan finansial internasional sebagai  komponen kritikal untuk mencapai kemungkinan transisi yang lebih cepat. Oleh karena itu komunitas keuangan internasional harus melangkah untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Kajian ini tentu saja diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam menyusun formula kebijakan khusus nya terkait strategi pembiayaan dan analisis dampak yang timbul akibat program coal phasing out sehingga penghentian penggunaan PLTU batubara dapat dipercepat tanpa menimbulkan excess negative yang signifikan baik bagi perekonomian maupun bagi ketahanan energi nasional.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Konsumsi Batubara Dalam Negeri Meningkat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat angka konsumsi batu bara untuk sektor kelistrikan mengalami kenaikan sebesar 60 persen dalam enam tahun terakhir terhitung sejak 2015 sampai 2021. Pada 2015, sektor kelistrikan mengonsumsi 70,08 juta ton batu bara, 2016 sebanyak 75,4 juta ton, 2017 sebanyak 83 juta ton, 2018 sebanyak 91,14 juta ton, 2019 sebanyak 98,55 juta ton, 2020 sebanyak 104,83 juta ton, dan pada 2021 sebanyak 112,13 juta ton. Pada 2022, rencana volume kontrak baru bara untuk kelistrikan adalah sebesar 144,14 juta ton dengan volume alokasi 122,52 juta ton. Adapun realisasi pemenuhan batu bara untuk kelistrikan hingga Juli 2022 adalah sebesar 72,94 juta ton. Sementara, konsumsi batu bara untuk industri di luar kelistrikan mengalami kenaikan 52 persen. Untuk industri non kelistrikan dari total rencana kebutuhan batu bara 2022 sebesar 69,9 juta ton, realisasi pemenuhan sampai dengan Juli 2022 adalah sebesar 30,94 juta ton.

Kementerian ESDM mencatat hingga Agustus 2022 baru ada 52 dari 123 perusahaan yang memenuhi realisasi suplai batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) ke PT PLN (Persero). Dari 52 perusahaan tersebut stok batu bara yang disetorkan baru 8 juta ton dari total 18,89 juta ton yang seharusnya disetorkan untuk konsumsi kepada PLN di tahun ini. Dari 71 perusahaan yang belum menyetorkan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan umum, lima perusahaan diantaranya tidak menyetorkan batu bara karena alasan cuaca ekstrem ditambang. Lalu 12 perusahaan tidak sesuai spesifikasi batu bara dengan PLTU milik PLN. Selanjutnya dua perusahaan belum beroperasi karena masalah lahan dan empat perusahaan kesulitan mendapatkan sewa dan moda angkutan batu bara. Kemudian, 48 perusahaan batu bara yang sudah diberi tugas tidak melaporkan alasan mengenai belum dikirimnya batu bara ke PLN untuk DMO.

ESDM terus memantau komitmen badan usaha yang belum melaksanakan penugasan dengan memberikan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan usaha tanpa ada keterangan yang jelas. Para pengusaha batu bara di dalam negeri lebih memilih untuk terkena sanksi dan membayar denda dibandingkan harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut terjadi imbas harga batu bara di pasar internasional jauh lebih tinggi yaitu 300-400 dolar AS per ton, dibanding Indonesia yang harganya dibatasi hanya di 70 dolar AS per ton. Perusahaan cenderung untuk mendapatkan yang lebih baik karena adanya disparitas harga yang sedemikian besar. Ini mengakibatkan potensi industri di dalam negeri bisa mengalami kekurangan. Kemudian sanksi berupa pembayaran kompensasi dengan tarif kecil dan pembayaran denda bagi yang melanggar kontrak mengakibatkan perusahaan batu bara cenderung untuk memilih membayar denda sanksi dan kompensasi dibandingkan dengan nilai ekspor yang bisa diperoleh. Pemerintah perlu membuat kebijakan baru untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara di dalam negeri. Salah satunya melalui penghimpunan penyaluran dana kompensasi melalui badan layanan usaha (BLU) DMO batu bara. Di samping itu perlu juga aturan untuk menjaga kualitas batu bara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Progres pembentukan entitas khusus batu bara adalah izin prakarsa belum mendapatkan persetujuan saat ini karena masih ada perdebatan payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden.