Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 9 Agustus 2022

I . Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kenaikan harga komoditas yang sedang terjadi memberikan kondisi yang tidak normal bagi sejumlah negara di dunia. Ancaman krisis pangan, energi, dan ketidakpastian di pasar global memicu terjadinya krisis ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi petumbuhan ekonomi global akan melemah dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen pada tahun ini.

Subsidi energi meningkat hampir empat kali lipat mencapai Rp520 triliun pada 2022. Tingginya harga komoditas juga masih menjadi ancaman kenaikan inflasi. Menurut IMF, tekanan inflasi di negara maju akan naik 6,6 persen, sedangkan di negara berkembang pada level 9,5 persen. Dengan adanya kenaikan inflasi yang tinggi di negaa maju, terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang ketat.

Surplus pendapatan negara yang berasal dari kenaikan harga komoditas saat ini perlu diantisipasi karena kondisi tersebut belum tentu akan berulang di tahun depan. Pemerintah diminta untuk memperbaiki basis data penerima subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Basis data ini harus terintegrasi dengan basis data penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adanya basis data yang kuat dan terintegrasi menjadi penting karena Pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang.  

Sebelumnya Pertamina telah melakukan uji coba penyaluran subsidi LPG 3 kg menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan total 114 ribu penerima. Namun ke depan untuk mendapatkan basis data yang lebih kuat akan digunakan metode pendaftaran pengguna di web Pertamina. Data ini yang kemudian akan diintegrasikan dengan DTKS Kementerian Sosial mengingat sifat dari DTKS yang sangat dinamis dan cenderung melakukan pembaharuan secara berkala baik karena ada yang lahir, meninggal, atau pindah alamat. Proses ini perlu segera disiapkan mengingat adanya perbaikan data penerima subsidi yang terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial dapat mengurangi beban subsidi dalam APBN.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pemerintah Diminta Beri Kesempatan Swasta Ikut Terbitkan Sertifikat EBT, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengirimkan surat kepada sejumlah produsen listrik EBT swasta terkait penerbitan sertifikat EBT atau Renewable Energy Certificate (REC). Adapun, REC merupakan salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel dan diakui secara internasional serta tanpa harus mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur.  Dalam surat tersebut, PLN menegaskan terkait hak atribusi energi pembangkit EBT kepada para Independent Power Producer (IPP) bahwa seluruh listrik dibeli oleh PLN dan keekonomian proyek telah dijamin oleh PLN sehingga penerbitan REC dan sumber pembangkit renewable yang ada di sistem kelistrikan PLN (baik pembangkit PLN atau IPP) hanya dilakukan oleh PLN. Dan pihak IPP tidak diperkenankan melakukan penjualan atribut Green Energy secara langsung ke pasar.

Selain itu juga, PLN menegaskan bahwa berdasarkan kontrak perjanjian antara IPP dan PLN dalam PPA/PJBTL, energi listrik yang dihasilkan oleh IPP adalah disalurkan ke jaringan PLN dan atas setiap produksi kWh yang dikirim ke PLN tersebut dibayar oleh PLN. PLN pun berharap adanya komitmen dan kerja sama seluruh pengembang IPP untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Kemudian, untuk mengatur lebih lanjut terkait hal tersebut, PLN pun mengusulkan untuk pembahasan lanjutan dengan pengembang IPP EBT terkait Pengaturan REC yang dituangkan dalam Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).

Terkait dengan penerbitan REC oleh PLN, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, saat ini belum ada aturan resmi terkait REC. 

Skema REC oleh PLN saat ini cenderung menjadi instrumen untuk green washing atau untuk mendapatkan atribut produk yang dihasilkan menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit energi. Langkah ini dinilai tak sejalan dengan tujuan awal REC yakni mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Ketentuan terkait REC perlu diatur oleh pemerintah, bahkan, aturan ini dinilai bisa termuat dalam RUU EBT yang kini tengah berproses serta  perlu ada badan independen khusus yang dibentuk untuk memverifikasi terkait penerbitan REC ke depannya. Seharusnya tidak hanya PLN yang bisa mengklaim dan mengeluarkan REC tapi swasta juga. IPP tidak boleh dipaksa oleh PLN menyerahkan atribusi penurunan emisi dalam bentuk REC kepada PLN.

III. Sektor Geologi , Mineral, Batubara dan Umum

Pemerintah Hingga Kini Masih Belum Menerbitkan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), sebagai lembaga yang memungut iuran batu bara. Padahal aturan ini tengah dinantikan oleh perusahaan tambang untuk menjadi solusi atas persoalan pasokan batu bara di sektor kelistrikan. Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), menilai bahwa perusahaan tambang saat ini tengah menunggu penerbitan BLU batu bara, khususnya bagi mereka yang memiliki kontrak penjualan batu bara ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Para produsen batu bara dalam negeri angkat bicara perihal komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Salah satunya adalah PT Arutmin Indonesia (Arutmin), mengklaim pihaknya sudah memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri, bahkan setoran batu bara untuk DMO telah melebihi dari kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Bahkan tanpa BLU Iuran Batu Bara sekalipun, Arutmin selalu memenuhi DMO lebih dari kewajiban 25% dari rencana produksi.

Adapun dana pungutan dari ekspor batu bara yang nantinya dapat dikelola oleh lembaga BLU berpotensi mencapai Rp 350 triliun. Meski demikian, agar skema BLU tidak serta merta hanya berbicara mengenai besaran tarif terlebih dulu. Mengingat BLU ini bersifat gotong royong dan berkeadilan agar perusahaan tetap sustain. Sebaiknya tariff bukan linear dari kualitas rendah yang tidak dipakai PLN hingga kualitas di atas 6000 kcal/kg (ar), namun dapat dibuat menjadi tiga wilayah. Rendah, menengah yang dimanfaatkan PLN dan Tinggi. Mengingat kualitas rendah dari sisi pasar ekspor juga terbatas sebagai blending partner, sehingga volume dan profit juga terbatas. Ini dijaga agar tetap sustain.

Skema BLU ini nantinya akan sangat berkeadilan dan membuat perusahaan sustain. Mengingat perusahaan yang memasok ke domestik dengan harga indeks HBA atas dasar US$ 70 per ton, justru akan mendapatkan kembali harga domestik sesuai harga ekspor. Mekanisme dua invoice, HBA US$ 70 ke PLN dan selisih antara HPB dari HBA dikurangi US$ akan dibayarkan lembaga BLU. Adapun, untuk iuran nantinya akan mengikuti HBA, semakin HBA kecil, maka iuran juga akan semakin kecil. Pemerintah sendiri telah mempertimbangkan besarnya iuran agar tidak terlalu besar, oleh sebab itu pembagi total kebutuhan domestik bukan dibagi volume ekspor, namun dibagi total penjualan.

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) sebelumnya membeberkan berlarutnya pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara membuat banyak pemasok mencoba menahan pasokan ke PLN. Hal ini tentunya membuat perusahaan berpotensi kesulitan mendapat pasokan batu bara. EVP Batubara PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa perbedaan harga penalti dan kompensasi yang besar sesuai kepmen ESDM 13/2022 telah membuat pemasok memilih tidak mau berkontrak dengan PLN. Dengan begitu, hal ini tentunya membuat PLN kesulitan untuk mendapatkan pasokan batu bara. Adapun bagi pemasok yang memiliki spesifikasi kebutuhan dalam negeri akan membuat kontrak atau mendapat penugasan dari Dirjen Minerba untuk berkontrak dengan PLN, sementara pemasok yang spesifikasinya diluar spesifikasi dalam negeri hanya akan membayar kompensasi yang nilainya sangat kecil jika dibandingkan besaran penalti jika tidak memenuhi kontrak.

Oleh sebab itu, Diharapkan agar pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara dapat segera diimplementasikan. Utamanya sebagai solusi atas disparitas harga yang menjadi akar permasalahan pasokan batu bara untuk kelistrikan nasional. BLU adalah solusi yang akan menyelesaikan karena prinsip dasarnya menyelesaikan permasalahan disparitas harga.