Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 15 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan Pertalite dan Solar. Dari catatan Kemenkeu, anggaran subsidi untuk energi sudah menembus Rp520 triliun. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat bila dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun lalu yakni Rp131,5 triliun. Subsidi ini termasuk untuk LPG, BBM hingga listrik. Khusus subsidi BBM, pemerintah memperkirakan adanya pembengkakan anggaran akibat tekanan perubahan nilai tukar, deviasi harga serta volume yang terus meningkat.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja subsidi hingga Juli 2022 telah mencapai Rp116,2 triliun. Angka tersebut naik 16,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp99,6 triliun. Pemerintah telah mencairkan anggaran senilai Rp104,8 triliun pada semester I/2022 demi menjaga stabilitas harga BBM dan listrik. Realisasi anggaran belanja non-kementerian/lembaga yang telah cair mencapai Rp540,6 triliun atau 39,9 persen terhadap APBN.

Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kompensasi atau belanja untuk Pertamina dan PLN, agar harga energi tidak disesuaikan. Langkah ini ditempuh di tengah gejolak harga energi di pasar global. Tahun ini, pemerintah harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN. Total anggaran yang di disepakati oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp293,5 triliun. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp48 triliun.

Pemerintah akan  menganggarkan kembali belanja subsidi mencapai Rp600 triliun untuk semester II/2022. Kondisi ini menyusul kebutuhan penambahan kuota BBM jenis Pertalite ke angka 29 juta kiloliter. Semula, kuota Pertalite yang ditetapkan di awal tahun adalah 23 juta kiloliter.

Selain pembatasan pembelian Pertalite, pemerintah saat ini tengah membahas beberapa skenario penyesuaian harga BBM bersubsidi demi mengurangi beban APBN pada paruh kedua tahun ini. Diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi dari APBN 2022 yang relatif terbatas untuk menahan harga bahan bakar di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tinggi hingga pertengahan tahun ini.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Potensinya Melimpah, RI Bisa Menjadi Pusat Industri Panas Bumi Dunia, Indonesia diyakini akan menjadi pusat industri panas bumi berskala dunia di masa depan, dilihat dari besarnya potensi sumber daya energi baru terbarukan (EBT) ini. Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Ahmad Yuniarto, mengatakan untuk mencapai target tersebut Indonesia tidak bisa hanya tinggal diam, melainkan harus ada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi. Dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud. Panas bumi menjadi salah satu energi baru terbarukan yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud. Panas bumi menjadi salah satu energi baru terbarukan yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional. Indonesia sangat potensial untuk panas bumi karena melimpahnya sumber daya. Listrik yang dihasilkan dari panas bumi juga sangat stabil dan masih ada ruang agar biayanya kompetitif dan energi panas bumi sangat kompeten sebagai base load pembangkit listrik untuk sistem kelistrikan apapun.

Menurut data ThinkGeoEnergy, sebagai negara yang berada di kawasan cincin api (ring of fire), Indonesia menguasai 40% cadangan panas bumi dunia. Kementerian ESDM telah menargetkan pengembangan panas bumi mencapai 9,3 GW pada 2035. Indonesia juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar kedua di dunia yaitu mencapai 2.133 megawatt (MW) pada 2020. Jumlah tersebut menyumbang 3,01% pembangkit listrik nasional.

Selain itu, pengembangan panas bumi juga selaras dengan upaya penurunan emisi karbon. Namun untuk bisa mengejar target dekarbonisasi, pengembangan panas bumi tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja seperti sekarang. Perlu ada akselerasi ekstra dari dari pemerintah selaku regulator, tidak hanya mengandalkan pelaku usaha. Green hydrogen, misalnya, yang menjadi produk lanjutan dari panas bumi, pengembangannya bisa memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang luar biasa. Namun salah satu tantangannya adalah pengembangannya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

III.Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

2.065 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Tidak Produktif Dicabut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Menteri Investasi selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi melakukan konferensi pers secara daring pada tanggal 13 Agustus 2022 dan menyatakan bahwa pemerintah telah mencabut 2.065 IUP tidak produktif dari total 2.078 IUP yang direncanakan untuk dicabut (realisasi 98,4%) dengan total area sebesar 3.107.708,3 hektar. Dengan rincian 306 IUP batubara seluas 909.413 hektar, 307 IUP timah seluas 445.352 hektar, 106 IUP nikel seluas 182.094 hektar, 71 IUP emas seluas 544.728 hektar, 54 IUP bauksit seluas 356.328 hektar, 18 IUP tembaga seluas 70.663 hektar, serta 1.203 IUP mineral lainnya seluas 599.126 hektar.

Proses pencabutan IUP tidak produktif ini telah dilakukan sejak Februari 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara. Pencabutan izin ini dilakukan tidak dimaksud untuk menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah namun dilakukan untuk penataan lahan dan berorientasi pada kelengkapan administrasi serta kelengkapan secara factual di lapangan.

Namun sebelum melakukan pencabutan izin, pemerintah membuka ruang klarifikasi terhadap IUP yang dianggap bermasalah. Jika ada keberatan dari badan usaha maka Satgas menyediakan dua mekanisme keberatan sejumlah izin yang dicabut yaitu melalui banding administrasi terhadap Satgas dan jalur hukum melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).