Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 16 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Langkah Sejumlah Pemerintah Daerah Yang Menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Tidak Sejalan Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini bertolak belakang dengan arahan Presiden yang belum akan menyesuaikan harga LPG bersubsidi atau LPG 3 kilogram sampai akhir tahun 2022.

Pemerintah Daerah Tangerang Selatan telah menetapkan HET LPG 3 Kg melalui Keputusan Wali Kota Nomor 510/Kep.117-Huk/2022. Melalui Keputusan Wali Kota tersebut, HET dari tingkat sub penyalur atau pangkalan kepada konsumen ditetapkan sebesar Rp 19.000 per tabung. Sementara pemerintah pusat belum mengubah harga LPG bersubsidi sebesar Rp 4.250 per kilogram atau Rp 12.750 per tabung. 

Kebijakan penyesuaian HET LPG 3 kilogram oleh sejumlah Pemerintah Daerah tersebut memiliki basis atau rujukan regulasi yaitu Permen ESDM Nomor 26/2009 jo Permen ESDM Nomor 28/2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan HET LPG 3 kilogram. Hal tersebut tercermin pada Pasal 24 Permen ESDM Nomor 26/2009 yang menetapkan “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan keuntungan yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Permen ESDM Nomor 26/2009 jo Permen ESDM Nomor 28/2021 jelas bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat menyesuaikan HET LPG 3 kilogram. Regulasi tersebut tidak mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini daerah hanya diminta menyampaikan penetapan HET LPG 3 kilogram kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Karena itu, ketika sejumlah Pemerintah Daerah menyesuaikan HET LPG 3 kilogram, Pemerintah Pusat tidak dapat melarang dan/atau membatalkan kebijakan tersebut. Termasuk ketika kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Selain ketentuan Permen ESDM, penyesuaian HET LPG oleh pemerintah daerah juga merujuk pada Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 4567/15/DJM.0/2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LPG tabung 3 kilogram di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketika Pemerintah Pusat menetapkan tidak menyesuaikan harga jual LPG tabung 3 kilogram untuk mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah Daerah justru dapat melakukan kebijakan berbeda. Regulasi yang ada memberikan ruang tersebut. Dalam konteks pemulihan ekonomi, keputusan pemerintah pusat yang tidak menyesuaikan harga LPG 3 kilogram dapat dipahami mengingat porsi konsumsi dalam struktur PDB Indonesia sekitar 55 % – 60 %. Daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat menjadi penentu program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan review, penyesuaian HET yang dilakukan Pemerintah Daerah dilatarbelakangi dan memiliki tujuan tertentu. Salah satunya untuk menjamin ketersediaan, distribusi, kelancaran, dan menjaga stabilitas harga LPG 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Untuk wilayah Tangerang Selatan, kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Tangerang Nomor: 072/HET/PEM.TANGSEL/DPC.TNG/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kilogram Tahun 2022.

Permasalahan yang ada tersebut pada dasarnya merupakan autokritik untuk para stakeholder pengambil kebijakan agar konsisten dengan regulasi yang telah ditetapkan. Terutama mengenai pentingnya konsistensi regulasi baik secara vertikal maupun horizontal termasuk dalam kaitannya dengan koordinasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UU Nomor 22/1999 yang diubah dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tegas menyebutkan bahwa kebijakan pengaturan LPG subsidi adalah urusan fiskal nasional yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, inkonsistensi kebijakan justru terjadi ketika Permen ESDM No.26/2009 jo Permen ESDM No.28/2021 memberikan kewenangan daerah untuk dapat melakukan penyesuaian HET LPG 3 kilogram.

Salah satu dampak dari inkonsistensi regulasi tersebut adalah penambahan alokasi anggaran subsidi LPG 3 kilogram dari Rp 66,30 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp 134,70 pada APBNP 2022 menjadi relatif kurang bermakna. Tujuan pemerintah pusat menambah alokasi subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat berpotensi tidak tercapai jika di sisi yang lain pemerintah daerah justru melaksanakan kebijakan yang bertolak belakang.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Efek Windfall Meredup Seiring Melandainya Harga Komoditas, Badan Pusat Statistik (BPS) meminta seluruh pihak untuk mewaspadai kondisi berakhirnya windfall komoditas. Sebab, harga komoditas utama ekspor Indonesia terpantau mengalami penurunan, hingga Juli 2022 baik pangan maupun energi serta beberapa harga komoditas mengalami penurunan seperti minyak mentah, minyak kelapa sawit, nikel, dan gandum.

Hal ini perlu diwaspadai terkait dengan perubahan harga yang terjadi di internasional. Penurunan harga komoditas unggulan ekspor utama kita seperti minyak kelapa sawit ini barangkali memang menjadi perhatian kita sebagai tanda berakhirnya windfall harga komoditas.

Harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi US$ 1.056,6 per metrik ton pada Juli 2022. Sebelumnya pada Juli 2021, harga minyak kelapa sawit mencapai US$ 1.062,9 per metrik ton. Minyak mentah secara month to month mengalami penurunan 10,03%, namun secara year on year mengalami kenaikan 43,4%. Harga nikel turun pada Juli 2022 menjadi US$ 21.005 per metrik ton, sejak Maret 2022 harga nikel terus mengalami penurunan. Untuk gas alam ini juga menunjukkan tren penurunan di bulan Juli 2022 yaitu secara month to month turun sebesar 5,45%. Sementara secara year on year masih menunjukkan peningkatan 90,80%.

Harga gandum mengalami penurunan pada Juli 2022 sebesar US$ 382,5 per metrik ton. Bila dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir harga gandum pada Mei 2022 masih relatif lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli 2022.

Sementara itu, komoditas batu bara dan gas masih berada pada posisi harga yang tinggi. Batu bara juga merupakan komoditas ekspor utama di bulan Juli terjadi peningkatan sebesar US$ 306,4 per metrik ton. Dimana terlihat adanya peningkatan pada batu bara.

Sinyal tekanan ini terkonfirmasi pada data yang dikeluarkan oleh BPS yang menyebut bahwa nilai ekspor Juli 2022 sebesar 25,5 miliar dolar AS atau lebih rendah dari Juni 2022 yang sebesar 26,1 miliar dolar AS. Hasil tersebut turut membuat surplus perdagangan mengecil jadi 4,3 miliar dolar AS pada bulan lalu dibanding Juni 2022 yang surplus 5,1 miliar dolar AS.

Efek positif windfall di paruh pertama 2022 juga sukses membuat APBN mengalami surplus anggaran sebesar Rp73,6 triliun. Bahkan, hingga Juli 2022, instrumen keuangan negara tersebut masih melanjutkan tren menggembirakan dengan surplus anggaran sekitar Rp106 triliun. Seiring dengan menguatnya tekanan terhadap berbagai komoditas unggulan RI, maka diperkirakan laju perekonomian ke depan bakal semakin menantang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Produsen Dunia Terbatas, PT Vale Indonesia Dituntut Produksi Nikel Powder. Ketersediaan nikel powder di pasar global masih terbatas karena belum banyak pihak yang memproduksi turunan nikel tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang memiliki nikel berlimpah. Oleh karena itu, Pemerintah cq. Kementerian ESDM mengharapkan PT Vale Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan nikel mulai dari core hingga ke purified nikel. Dengan terus memaksimalkan kinerja produksi nikel dan meningkatkan produksi olahan dari turunan nikel melalui hilirisasi, MESDM juga mengapresiasi upaya PT. Vale dalam mendorong pengelolaan sumber daya dan mengharapkan PT Vale Indonesia bisa memberikan nilai tambah yang optimal serta meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang massif bagi penduduk sekitar.

Saat ini PT Vale Indonesia sudah memiliki satu fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Sorowako dengan kapasitas 700.000 ton nikel matte/tahun. Selain fasilitas eksisting tersebut, PT Vale Indonesia merencanakan pembangunan tiga fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan rincian sebagai berikut:

NoJenis Turunan NikelKapasitas/tahunLokasi
1Reduction Kiln-Electric Furnace (RKEF)73.000 ton (FeNi)Morowali, Sulawesi Tenggara
2High Pressure Acid Leaching (HPAL)120.000 tonKolaka, Sulawesi Tenggara
3High Pressure Acid Leaching (HPAL)60 kilo ton (nikel)Sorowako, Sulawesi Selatan