Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 18 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Ekonomi Indonesia pada Kuartal Kedua Tahun 2022 Berhasil Tumbuh 5,44 % Secara Tahunan. Cerahnya perekonomian domestik di tiga bulan kedua tahun ini dicapai saat banyak negara menghadapi perlambatan ekonomi, bahkan masuk ke jurang resesi. Konsumsi rumah tangga dan ekspor menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal kedua di saat kinerja investasi melambat dan konsumsi pemerintah yang masih terkontraksi. Kinerja pertumbuhan pada kuartal kedua 2022 lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01 % secara tahunan.

Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia masih kuat dibandingkan negara lain karena struktur ekonomi domestik yang ditopang konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) RI. BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,51%. Konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan paling besar pada pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 2,92%, naik dibandingkan kuartal sebelumnya 2,35% tetapi turun dibandingkan kuartal II 2021 3,19%.

Pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kinerja perdagangan yang impresif. BPS melaporkan, sumbangan net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mencapai 2,14%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I sebesar 0,77% dan kuartal II 2021 sebesar 0,95%. 

Periode pemulihan ekonomi di Indonesia berbeda dibandingkan dengan negara maju yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Saat pemulihan menguat, permintaan naik, tekanan inflasi meningkat seperti yang terjadi saat ini. Lonjakan harga-harga membebani perekonomian negara-negara maju dan memicu peningkatan risiko resesi. Selain itu, ekonomi dunia juga belum benar-benar melemah signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini.

Ekonomi RI terus tumbuh positif, setidaknya di level 5% selama tiga kuartal terakhir. Kinerja tersebut dicapai saat banyak negara lain justru dihadang risiko perlambatan, bahkan risiko jatuh ke jurang resesi. Ekonomi AS resmi resesi setelah terkontraksi 0,9% pada kuartal kedua. Cina juga melambat, hanya tumbuh di 0,4% pada periode yang sama dari biasanya tumbuh lebih tinggi dari Indonesia. Ekonomi Korea Selatan juga sedikit melambat menjadi 2,9%. Hong Kong juga melambat menjadi hanya 1,4%.

Faktor yang membedakan kinerja ekonomi RI dengan negara lain yakni berkah harga komoditas. Tren harga komoditas tinggi menjadi pendorong melesatnya kinerja ekspor yang masih berhasil tumbuh dua digit pada kuartal kedua, harga komoditas mendorong kinerja neraca perdagangan yang surplus US$ 15,5 miliar, naik 148% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Langkah pemerintah menambah subsidi energi dan memberikan bantuan sosial juga berdampak positif pada ekonomi kuartal II. Subsidi energi membuat inflasi Indonesia lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Inflasi pada Juli tercatat sebesar 4,94%, jauh di bawah Amerika Serikat 9,1%, Inggris 8,2%, Korea Selatan 6,1%, dan Uni Eropa 9,6%. 

Chatib Basri, seorang ekonom senior yang juga Menteri Keuangan RI periode 2010-2011, menilai ada faktor keberuntungan dibalik kuatnya pertumbuhan ekonomi RI. Dimana ekonomi Indonesia tidak terlalu banyak terhubung dengan ekonomi global, seperti Singapura maupun Australia. Jaringan produksi kedua negara tersebut benar-benar terkoneksi dengan global. Kondisi ini membuat pukulan kuat ekonomi dunia ke Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dua negara tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan sekuat negara lain saat ekonomi global pulih seperti ekonomi Singapura yang melonjak 7,6% pada tahun lalu setelah jatuh dalam tahun sebelumnya karena pemulihan global. Sedangkan ekonomi Indonesia pada tahun lalu hanya tumbuh 3,7%.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Kejar Target Energi Terbarukan, Asia Tenggara Perlu Kerja Sama, Guna mengejar target bauran energi terbarukan di Asia Tenggara, diperlukan kerja sama yang kuat antarnegara di kawasan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan mengalihkan investasi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa dalam webinar bertajuk Status Transisi Energi di Asia Tenggara, Jumat (29/7/2022). Menurutnya, Asia Tenggara berkembang menjadi kawasan dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah China, sehingga permintaan energi akan terus meningkat ke depannya.

Banyak negara di kawasan Asia Tenggara masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, gas dan minyak. Sementara, Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak krisis iklim. Upaya kolaboratif untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan di kawasan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha global mencapai tujuan Persetujuan Paris

Indonesia mempunyai target bauran energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030. Namun, menurut Manajer Program Ekonomi Hijau IESR Handriyanti Puspitarini, berdasarkan kajian IESR, jika tidak ada perbaikan kebijakan, bauran energi terbarukan di Indonesia hanya 15 persen pada 2025 dan 23 persen pada 2030. Jika melihat tren 2013-2021, pangsa energi terbarukan meningkat meski lambat. Padahal berdasarkan kajian IESR, Indonesia punya potensi teknis energi terbarukan lebih dari 7.000 gigawatt. Sedangkan yang sudah dimanfaatkan hanya 11,2 gigawatt saja, lamanya pengurusan izin dan rumitnya mekanisme pengadaan proyek energi terbarukan di Indonesia membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan aspek politik, aturan kebijakan, dan finansial untuk mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih masif, terutama berdasarkan hasil kajian IESR, kesadaran publik terhadap transisi energi dan perubahan iklim mulai meningkat. Di sisi lain, pada 2021, Malaysia meningkatkan komitmennya untuk meningkatkan target bauran energi terbarukannya melalui Rencana Transisi Energi Malaysia. Malaysia meningkatkan target bauran energi terbarukan dari 20 persen pada 2025 menjadi 31 persen pada 2025 dan 40 persen pada 2030. Malaysia juga berkomitmen untuk tidak lagi membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara yang saat ini mencapai netral karbon secepatnya pada 2050

Sementara itu, Vietnam berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian 7-8 gigawatt PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sistem energi dengan peningkatan bauran energi terbarukan di pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai. Vietnam menargetkan kapasitas terpasang PLTB lepas pantai mencapai 11,7 gigawatt atau 9,7 persen pada 2030 dan PLTB daratan sebesar 30 gigawatt atau 10,5 persen pada 2045. Selain itu, taman panel surya atau solar park ditargetkan mencapai 8,7 gigawatt alias 7,2 persen pada 2030 dan akan meningkat 20,6 persen pada 2045. Demi mencapai bebas emisi di Vietnam dibutuhkan investasi yang signifikan pada sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri. Di satu sisi, Vietnam telah mengeluarkan strategi terbaru untuk mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan.

Filipina, pembangkit listrik yang didominasi batu bara sebesar 57 persen pada 2020, dengan bauran energi terbarukan mencapai 21 persen pada 2020. Energy Transition Advisor Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) Bert Dalusung mengatakan, untuk kali pertama, Filipina mempunyai rencana yang fokus pada pengembangan energi terbarukan. Di skenario energi bersih ini, Filipina menargetkan 30 persen dan 50 persen pangsa energi terbarukan di bauran pembangkit listrik pada 2030 dan 2040,” ungkap Bert. Bert menambahkan, Pemerintah Filipina menyadari bahwa energi terbarukan akan menjadi kunci utama dalam agenda perubahan iklim.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara, dan Umum

Indonesian Mining Association (IMA) Keluhkan Pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang Dinilai Makan Waktu, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA mengungkapkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan AMDAL yang bisa mencapai 6 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan dokumen AMDAL ini merupakan hal yang disyaratkan untuk mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Jika dokumen AMDAL belum tersedia sampai batas waktu pengajuan RKAB, maka Kementerian/Lembaga berwenang tidak akan memberikan dispensasi dan secara otomatis menolak RKAB yang diajukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hidup dalam Pasal 3 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan inilah yang menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah.

Teknis alur pengurusanAMDAL ialah sebagai berikut:

  1. Badan usaha menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen AMDAL untuk kemudian diajukan kepada pejabat berwenang.
  2. Dokumen yang diajukan dilakukan penilaian administrasi dan penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan memberikan rekomendasinya ke pejabat berwenang.
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan.

Rangkaian proses tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Lamanya proses ini secara tidak langsung menghambat kerja badan usaha secara administrasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pihak IMA memiliki beberapa usulan yaitu:

  1. Mengembalikan AMDAL dan izin lingkungan pada ide dasar mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan usaha.
  2. Mengusulkan agar AMDAL dan izin lingkungan tidak menghambat RKAB.
  3. Mempersingkat batas waktu pengurusan AMDAL dan izin lingkungan, seperti contoh masing – masing proses dapat diselesaikan maksimal 2 bulan sejak pengajuan badan usaha.
  4. Memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam Tim Uji Kelayakan untuk melakukan kegiatan magang di badan usaha pemrakarsa AMDAL agar dapat memberikan rekomendasi yang bijak sesuai dengan kondisi real di lapangan.
  5. Persiapkan system online dalam proses pengajuan agar baik pemerintah maupun badan usaha dapat melakukan pemantauan terhadap proses pengajuan AMDAL.