Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 22 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal II-2022, pertumbuhan ekonomi menguat ke 5,44 persen Year on Year, membaik dibanding kuartal I tahun ini 5,01 persen. Hal ini didorong terutama oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor di tengah konsumsi pemerintah yang justru dikontraksi 5,24 persen, sedangkan pertumbuhan pada kuartal IV-2021 sebesar 5,02 persen.

Kinerja ekonomi Indonesia yang mulai membaik pada kuartal II berpotensi mengalami kontraksi seiring dengan adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini telah mencapai Rp502 triliun. Bila penyesuaian tidak dilakukan beban anggaran subsidi dikhawatirkan menembus Rp550 triliun hingga akhir tahun

Kenaikan harga BBM yang akan dilakukan diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi dalam negeri dan dapat melemahkan daya beli masyarakat yang baru saja pulih. Hal yang perlu diperhatikan adalah berapa kenaikan harga yang realistis untuk bisa dijangkau masyarakat. Kemudian,  dana hasil penyesuaian harga harus dikembalikan kembali kepada rakyat terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Dari skenario yang ada, jika kenaikan harga Pertalite dilakukan pada harga Rp10.000 per liter, maka kontribusinya terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen. Dengan demikian, inflasi tahun berjalan diperkirakan bakal mencapai 6,2 persen YoY.

Upaya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi perlu segera dijalankan. Melalui pembatasan, 60 persen penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran akan semakin berkurang.

Keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan juga dapat mengubah arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Berdasarkan pola historis yang ada, kenaikan harga BBM bersubsidi yang signifikan akan mendorong kenaikan inflasi dan direspoin dengan memperketat kebijakan moneter termasuk menaikan suku bunga acuan. Meskipun demikian ada kemungkinan suku bunga acuan tetap dipertahankan apabila surplus neraca perdagangan tetap besar dan nilai tukar rupiah stabil.

Pemerintah, juga disarankan untuk meningkatkan stimulus-stimulus fiskal jangka pendek terutama untuk sektor sektor vital seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, property, dan manufaktur. Harapannya pemberian stimulus tersebut dapat menjaga kinerja sektor dan menjaga daya serap tenaga kerja.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Data Pelanggan Bocor di Internet, PLN Buru-Buru Investigasi! PT PLN (Persero) gerak cepat melakukan investigasi dan penanganan data pelanggan yang terekspos di internet. PLN juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan perlindungan data pribadi masyarakat.

Hasil penelusuran hingga Sabtu (20/8) pukul 13.00 WIB, sistem data pelanggan aktual PLN aman dan tidak dimasuki oleh pihak luar. Pengecekan dilakukan pada _data center_ utama PLN melalui sistem dari berbagai perimeter dan semua dalam kondisi aman. Menilik beberapa data yang dimunculkan di media sosial, data tersebut merupakan replikasi data pelanggan yang bersifat umum dan tidak spesifik, yang disinyalir diambil dari aplikasi dashboard data pelanggan untuk keperluan data analitik. Data itu bukan merupakan data riil transaksi aktual pelanggan dan tidak update. Sehingga diperkirakan tidak berdampak besar bagi pelanggan. Secara umum, pelayanan kelistrikan kepada pelanggan tidak terganggu

PLN menyatakan telah dan terus menerapkan keamanan berlapis bersama BSSN untuk tindakan pengamanan yang sangat ketat, dengan tujuan memperkuat dan melindungi data-data pelanggan.

Terkait dengan kebocoran data tersebut Kominfo telah memanggil manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan memberikan rekomendasi teknis kepada PLN untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pelanggan mereka. Kementerian Kominfo akan terus mereview pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku serta kewajiban lain yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Sektor GEOLOGI, Mineral, Batubara Dan Umum

Kenaikan Tarif Royalti. Presiden Widodo menyetujui kenaikan terhadap iuran produksi atau tarif royalti batu bara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambahan (IUP) batu bara dari 7 persen menjadi 13,5 persen. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) masih mempelajari dampak dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagai informasi saja, PP Nomor 26 Tahun 2022 mencabut PP Nomor 81 Tahun 2019. Di ketentuan sebelumnya, royalti hanya diatur berdasarkan tingkat kalori.

Dalam pertimbangan PP nomor 26 tahun 2022, tertulis untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan kepastian hukum dan pelindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rentang tarifnya yakni sebesar 3 persen-7 persen untuk batu bara open pit dan 2 persen-6 persen untuk batubara underground. Sedangkan dalam peraturan terbaru, tarif royalti ditentukan berdasarkan tingkat kalori dan Harga Batubara Acuan (HBA). APBI mengatakan pihaknya memahami keinginan pemerintah dalam memaksimal-kan penerimaan negara dari sektor industri pertambangan. Namun, di sisi lain bagi pengusaha akan berpengaruh bagi profitabilitas apalagi biaya produksi terus meningkat serta beban tarif pajak dan PNBP di sektor lain juga terus meningkat.

Mengutip lampiran PP 26 Tahun 2022, ketentuan iuran produksi ditentukan dalam 3 layer rentang harga , HBA < USD70; USD70 ≤ HBA < USD90; HBA USD90, besaran tarif iuran produksi batu bara pada masing-masing kategori.

1. Batu bara (open pit), tingkat kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi ditetapkan sebesar  5% dari harga saat HBA < dari US$ 70, 6% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan  8% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

2. Batu bara (open pit) tingkat kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar  7% dari harga saat HBA kurang dari US$ 70, 8,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 10,5% dari harga saat  HBA lebih dari sama dengan US$ 90

3. Batu bara (open pit ), tingkat kalori 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received),  iuran produksi ditetapkan sebesar 9,5% dari harga saat  HBA kurang dari US$ 70, 11,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 13,5% dari harga saat  HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

4. Batu bara (underground), tingkat kalori 4.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar 4% dari harga saat  HBA kurang dari US$ 70, 5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan  7% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

5. Batu bara (underground), tingkat kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar 6% dari harga saat HBA kurang dari US$ 70, 7,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 9,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.

6. Batu bara (underground) , tingkat kalori kalori 5.200 Kkal/Kg (Gross Air Received), iuran produksi/royalti ditetapkan sebesar  8,5% dari harga saat HBA kurang dari US$ 70, 10,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 70 namun kurang dari US$ 90, dan 12,5% dari harga saat HBA lebih dari sama dengan US$ 90.