Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 23 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Dilema Kenaikan Harga BBM. Kenaikan harga minyak mentah yang semakin tinggi menjadi dilema bagi pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak guna mengurangi beban anggaran pemerintah atau menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi harian BBM secara nasional saat ini  telah melampaui level konsumsi pada masa pandemi. Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar semakin menipis. Naiknya konsumsi BBM didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi paska pandemi yang juga meningkatkan kebutuhan energi masyarakat.

Hingga Juli 2022, volume pertalite yang telah disalurkan mencapai 16,8 juta kilo liter dari total kuota yang disepakati 23 juta kilo liter atau mencapai sekitar 73 persen.  Masih ada 6,2 juta kilo liter yang diharapkan bisa digunakan untuk memenuhi permintaan pertalite hingga Desember 2022. Sementara solar bersubsidi, sampai dengan Juli 2022 sudah disalurkan sebesar 9,9 juta kilo liter dari total kuota 14,9 juta kilo liter. Sehingga tersisa 5 juta kilo liter sampai akhir tahun 2022. Bahkan hingga Agustus, BPH Migas menyampaikan jika konsumsi bahan bakar jenis pertalite mendekati 80 persen terhadap kuota.

Mulai menipisnya kuota BBM bersubsidi terjadi meskipun pemerintah telah menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp152,3 triliun menjadi Rp502 triliun per Mei lalu. Tanpa adanya pembatasan pembelian akan cukup sulit bagi penyalur BBM bersubsidi untuk menjaga kuota yang tersisa.

Namun pengendalian konsumsi yang paling tepat dan efektif adalah melalui penyesuaian harga dan momen yang tepat untuk melakukan  kebijakan tersebut adalah saat ini. Karena berdasarkan pandangan sejumlah ekonom, potensi  inflasi pada kuartal III akan turun, bahkan pada Agustus biasanya adalah periode deflasi.  Apabila dilakukan pada periode ini, pemerintah diperkirakan dapat melakukan langkah langkah pengamanan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV.

Pandangan lainnya menyebut jika pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah alokasi subsidi dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi sekitar 3,9 persen terhadap PDB. Meskipun demikian, perlu dilihat konsekuensi jangka panjangnya terhadap APBN mengingat pemerintah hanya diperbolehkan memperlebar defisit di atas 3 persen selama tiga tahun sejak 2020 berdasarkan amanat UU. Pemerintah sudah mematok defisit anggaran sebesar 2,5 persen dalam RAPBN 2023. Sehingga akan sangat sulit melakukan konsolidasi fiskal jika pemerintah menambah anggaran subsidi.

III. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Anggaran Subsidi Listrik di 2023 Naik 21,4 Persen, Ini alasan Pemerintah menganggarkan subsidi listrik pada 2023 sebesar Rp 72,32 triliun atau lebih tinggi 21,4 persen dari tahun lalu. Hal diungkapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dikutip dalam Buku II Nota Keuangan 2023 dimana dijelaskan angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar Rp 59.56 triliun. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Adapun penyebab kenaikan BPP di antaranya karena kenaikan fuel mix BBM, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk co-firing PLTU. Kemudian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen. Dalam hal ini ditegaskan, kebijakan subsidi listrik di 2023 diarahkan hanya untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Selain itu, subsidi listrik rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang lebih efisien. Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Diketahui, kebijakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Dalam hal ini telah dilaksanakan pemerintah sebelumnya di 2017.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Lapangan Usaha Pertambangan Mencatatkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2022. Tercermin dari capaian pertumbuhan 7,85 persen di semester awal 2022. Gubernur Kaltara, mengungkapkan pada triwulan II, lapangan usaha pertambangan dan penggalian didorong tumbuh pada beberapa sub-lapangan usaha. Dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pertambangan batu bara dan lignit tumbuh 10,40 Persen, pertambangan bijih logam tumbuh 8,66 persen, serta pertambangan dan penggalian lainnya tumbuh 7,58 persen.

Pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi Covid-19 di sejumlah negara turut mendongkrak tingginya permintaan batubara global. Hal ini juga akan mempengaruhi ekspor batu bara dari Kaltara sebagai salah satu mitra dagang utama. Kemudian, terjadi peningkatan produksi batu bara sekitar 5 persen. Hal ini disebabkan kuota produksi meningkat dari 8,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Di sisi lain, konsumsi listrik Tiongkok dan India yang tinggi patut diperhitungkan sebagai faktor utama. Tingginya permintaan ekspor batu bara untuk pembangkit listrik sebagai akibat musim panas di India lebih dari USD100 juta. China, meskipun memiliki produksi batu bara yang meningkat. Kaltara juga menjadi salah satu mitra dagang terpilih, di samping itu, Kaltara memiliki peluang ekspor batu bara ke Jerman.

Adapun, sanksi embargo energi yang terjadi merupakan buntut dari masih memanasnya konflik Rusia-Ukraina, sehingga harga komoditas batubara global pun ikut terpengaruh. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) sebesar US$288,4 per ton pada April 2022. HBA ini merupakan yang tertinggi sejak HBA pertama kali dicatat dan mengalami peningkatan. Secara umum prospek bisnis terutama pertambangan batu bara masih bagus di sisa tahun ini, namun perlu dicermati perkembangan dunia, selain konflik Rusia vs Ukraina, juga di Asia Timur. Untuk tantangan di domestik pun perlu dipantau akan dampak kenaikan inflasi dan BBM.