Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 24 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Hubungan Geopolitik dan Inflasi. Ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini mengingatkan kembali akan krisis energi yang terjadi pada tahun 1970. Saat itu gangguan energi menyebabkan adanya inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bank Central melakukan pengetatan secara agresif untuk mengendalikan inflasi.

Ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini menimbulkan risiko tidak hanya di sektor energi tetapi juga berdampak pada kenaikan harga produk pertanian serta beberapa produk manufaktur seperti semikonduktor dan peralatan transportasi konstruksi.

Kebijakan fiskal dapat membantu memberikan perlindungan terhadap risiko kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan. Kebijakan fiskal menjadi alat  yang efektif untuk mengurangi tekanan fiskal dan mengurangi defisit fiskal yang akan melebar. 

Skema subsidi energi juga telah menyebabkan perdebatan tentang apakah kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan terhadap ekonomi. Kenaikan harga minyak meningkatkan beban subsidi energi. Namum pendapatan pemerintah terkait komoditas juga bertambah mengingat status Indonesia sebagai pengekspor beberapa komoditas. Penerimaan komoditas non pajak dan penerimaan pajak dari sektor migas naik sekitar 55 persen sampai 60 persen pada tahun 2021.  

Namun, kenaikan harga yang tajam menimbulkan risiko fiskal berupa beban subsidi minyak yang semakin lebar akibat kesenjangan  harga keekonomian dan harga bersubsidi.  Bank Central cenderung akan fokus pada kebijakan stabilitas mata uang mempertimbangkan cadangan devisa yang ada dan perbedaan suku bunga riil.  Ekonomi Indonesia yang cenderung menganut sistem lindung nilai stagflasi, bersama sama Malaysia kemungkinan memiliki permintaan domestik yang lebih baik dan kinerja ekspor komoditas yang positif  diperkirakan tidak akan terkenda dampak negative yang cukup besar dari guncangan perdagangan yang terjadi.

II.Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Prioritas dan Fokus EBT sebagai Pemasok Beban Dasar Ketenagalistrikan.  Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, sedang meniti jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar fosil, pemerintah mesti fokus mengembangkan pembangkit hijau dengan tetap mengutamakan jenis pembangkit base load (beban dasar) seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Ciri-ciri dari pembangkit base load antara lain adalah berskala besar, menghasilkan daya yang konstan, serta biaya bahan bakar yang relatif murah. Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23.965 megawatt (MW). Potensi PLTA juga berlimpah di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini PLTP merupakan pembangkit yang paling potensial untuk menjadi base load karena memiliki capacity factor yang tinggi hingga lebih dari 90%. Pemerintah menempuh sejumlah upaya untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi. Tercatat, kapasitas terpasang PLTP mencapai 2.293 MW melalui pemanfaatan di 15 Wilayah Kerja (WK) panas bumi. Selain PLTP, jenis EBT lain yang potensial menjadi base load yakni PLTA dan pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTB). Disamping itu, PLTS dan baterai juga menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan intermiten.

Seperti diketahui bersama, saat ini realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai kisaran 12-13 %. Oleh karena itu upaya untuk menggenjot pemanfaatan EBT bukanlah pekerjaan mudah. Dukungan regulasi menjadi salah satu factor yang bisa mendorong investasi. Setidaknya pengesahan dua payung hukum yaitu UU EBT dan Perpres harga beli listrik oleh PLN menjadi hal yang dinantikan oleh investor untuk kepastian hukum bisnis EBT. Sebagai contoh, kehadiran Perpres tarif listrik EBT bisa menjawab persoalan gap antara harga jual listrik dari pembangkit batubara dan harga jual listrik dari pembangkit EBT. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dalam pemanfaatan EBT ke depan, pembangkit base load menjadi strategi krusial yang akan dilakukan.

Selain itu, diperlukan juga kejelasan mekanisme pembiayaan untuk mendongkrak investasi sektor EBT termasuk didalamnya seperti Energy Transition Mechanism yang melibatkan perbankan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sementara untuk jenis pembangkit EBT lain masih menghadapi sejumlah tantangan intermiten (tidak stabil). Oleh karena itu, diperlukan investasi untuk pembangunan Energy Storage System (ESS). Adapun sumber pembangkit EBT lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm). Pemanfaatan PLTBm bisa digenjot dengan mendorong skema hutan tanaman energi. Skema ini bisa dilakukan seiring pengembangan hutan tanaman industri. Sebagai informasi saat ini ada sekitar 11 juta hektare hutan tanaman industri. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 3,4-3,5 juta ha yang termanfaatkan. Meskipun demikian, juga diperlukan pengawasan dan pengelolaan hutan tanaman energi agar tidak terjadi potensi penyelewengan hak guna lahan yang justru merusak ekosistem lingkungan hutan itu sendiri.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Sektor Mineral dan Batu bara makin marak di Tanah Air. Praktik PETI semakin tak terkendali, terutama ketika harga komoditas terus naik dan menyebabkan terjadinya disparitas harga tinggi. Kerugian dari aktivitas PETI tidak hanya pada perusahaan penambang legal dan pemerintah, tapi juga pada masyarakat karena lingkungan sekitarnya rusak. Hal ini karena :

  1. komoditas tambang yang mudah ditambang;
  2. mudah diolah (teknologi sederhana);
  3. mudah dijual, pasarnya terbuka sekali;
  4. harga komoditas yang tinggi dan sangat menguntungkan;
  5. cadangan berlimpah dan dekat permukaan;
  6. serta pengawasan, penindakan dan penegakan hukum rendah

Data Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi serta diperkirakan ada sekitar 3,7 juta pekerja yang terlibat di kegiatan PETI. Kegiatan PETI menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan tanpa izin, yakni:

  1. Menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin yang resmi dan membahayakan keselamatan. Bahkan, beberapa kasus yang terjadi di tambang tanpa izin telah menelan korban jiwa.
  2. Kegiatan tambang tanpa izin berpotensi merusak lingkungan hidup. Di beberapa tempat, banyak menimbulkan pendangkalan sungai yang kemudian mengurangi kesuburan tanah yang akhirnya menimbulkan bahaya banjir. jika pertambangan tanpa izin ini dilakukan dalam kawasan hutan, maka dapat menimbulkan kerusakan hutan.
  3. Berpotensi menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan.
  4. Berpotensi merugikan negara dari sisi pajak maupun juga dari sisi nonpajak. 

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memberikan delapan rekomendasi kepada pemerintah untuk menanggulangi kegiatan PETI di Tanah Air.

  1. Pemerintah perlu melakukan penegakan aturan (law enforcement) untuk semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan PETI tersebut, terutama menyasar cukong-pemodal dan beking yang banyak mengambil keuntungan dari bisnis PETI gelap ini, termasuk penghindaran terhadap pajak dan retribusi lainnya;
  2. Perlu dibentuknya satuan tugas khusus Khusus untuk pemberantasan PETI bertanggung jawab langsung ke Presiden/Wapres.
  3. Perlu dibentuknya Direktorat Khusus Penegakkan Hukum di Kementerian ESDM untuk menangani kasus pelanggaran di bidang Energi dan Minerba.
  4. Perlu dilakukan upaya pencegahan aktivitas PETI, dengan melakukan edukasi ke masyarakat terkait dampak negatifnya, dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti akademis, pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh adat dll;
  5. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Karena karakternya yang khusus, jenis penambangan ini sebaiknya diberi nama pertambangan skala kecil dan pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik tersebut.
  6. Bantuan teknik kepada pertambangan rakyat skala kecil, misalnya untuk penambangan emas tanpa merkuri, dan teknik penambangan yang lebih efisien.
  7. Menyediakan akses finansial bagi pertambangan rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang perkreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat.
  8. Menyediakan akses untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil. Demikian pula, menyediakan akses resmi terhadap pasar produk pertambangan rakyat.

Saat ini, pengawasan atas pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya mineral dalam bentuk pengamanan dan penegakan hukum di Kementerian ESDM dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) berencana membuat unit khusus penegakan hukum ESDM. Nantinya unit ini akan menyisir berbagai kegiatan pelanggaran hukum yang jelas-jelas merugikan negara di sektor ESDM. Sekretaris Jenderal ESDM mengatakan pembentukan struktur baru yang menangani penegakan hukum sektor EDSM ini dipandang perlu semata-mata untuk kepentingan negara, antara lain untuk penerimaan negara bukan pajak yang lebih baik.