Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 Agustus 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kenaikan Harga BBM Antara Beban Anggaran dan Daya Beli Tertekan. Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi semakin kuat di tengah terus menipisnya kuota Pertalite dan Solar bersubsidi. Dana subsidi dan kompensasi energi dalam anggaran negara sebesar Rp 502 triliun kemungkinan tak cukup menjaga harga BBM khusus jika kuota tak mampu dikendalikan.

Subsidi energi yang kemungkinan tak cukup hingga akhir tahun ini membuat pemerintah hingga DPR was-was. Menteri Keuangan hingga Presiden mulai khawatir APBN tak sanggup menanggung beban subsidi energi yang berpotensi terus melonjak jika konsumsi BBM bersubsidi tak dikendalikan.

Pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah subsidi energi pada tahun ini. Defisit anggaran tahun ini diperkirakan hanya 3,92% dari PDB, jauh di bawah target dalam APBN sebesar 4,5% serta kinerja APBN yang masih surplus akibat dari belum meningkatnya belanja.

Pemerintah perlu melihat dampak kebijakan harga BBM dalam jangka panjang terhadap APBN. Ini mengingat komitmen untuk membawa defisit anggaran kembali ke bawah 3%.  Sesuai amanat UU, pemerintah hanya diperbolehkan memperlebar defisit di atas 3% selama tiga tahun sejak 2020. Pemerintah sudah berhasil menyusun lintasan yang mulus agar APBN dapat kembali sehat dengan mematok defisit sebesar 2,85% dalam RAPBN 2023. Namun konsolidasi fiskal ini akan sulit dicapai jika pemerintah memutuskan menambah anggaran subsidi lagi.

Pemerintah juga perlu menyadari bahwa tantangan di sektor keuangan saat ini semakin berat. Kenaikan suku bunga menyebabkan biaya utang menjadi lebih mahal. Alternatif sumber pembiayaannya dengan memangkas belanja lainnya yang berarti akan mengganggu program prioritas lainnya.

Penambahan anggaran subsidi sebenarnya menimbulkan tanda tanya terhadap komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Subsidi energi selama ini masih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah atas. Penambahan anggaran subsidi tentu akan mengganggu progres dan upaya pemerintah menuju reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan lebih ramah lingkungan.

Dalam data Susenas 2020 menunjukkan subsidi khususnya Pertalite justru banyak dinikmati masyarakat menengah atas. Kondisi ini terlihat pada diagram di bawah ini yang menunjukkan, konsumsi Pertalite lebih banyak dinikmati 10% masyarakat terkaya dibandingkan termiskin.

Bank Dunia menyampaikan proyeksi Subsidi energi diperkirakan akan meningkat dari 0,8% PDB menjadi 1,1% pada tahun ini. Subsidi yang digelontorkan ini sebagian besar justru dinikmati masyarakat kelas menengah dan atas. Dua kelompok konsumen tersebut menyedot antara 42%-73% dari subsidi solar dan 29% dari subsidi LPG. Bank Dunia mengestimasikan, jika kedua subsidi ini dihapus, maka akan menghemat anggaran mencapai 1,1% dari PDB. Pemerintah bisa menggantinya dengan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentang dan kelas menengah yang memang membutuhkan dengan alokasi sekitar 0,5% PDB. Dengan demikian, secara neto, Bank Dunia menyebut keuntungan fiskalnya bisa sebesar 0,6% PDB.

Bank Dunia juga menilai  pemberian subsidi hanya menahan tekanan inflasi dalam jangka pendek karena harga komoditas yang tinggi diperkirakan tetap stabil dan karakteristik subsidi yang tidak berkelanjutan maka perlu menyiapkan rencana keluar dari subsidi energi tinggi dengan meneruskan harga ke konsumen secara gradual dan beralih kepada subsidi yang ditargetkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Kenaikan Inflasi dan Pukulan Daya Beli Menaikkan harga BBM untuk menjaga APBN bukan tanpa risiko. Kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter akan memberi tambahan inflasi 0,93%. Kenaikan harga BBM akan memicu inflasi naik ke kisaran 6-7% pada akhir tahun ini.

Kenaikan harga BBM akan mengganggu proses pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi karena produsen dan wholesaler akan langsung meneruskan kenaikan harga BBM ini ke konsumen. Kenaikan harga akan menahan belanja masyarakat, terutama untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Konsumsi yang turun pun berdampak ke investasi dan sisi produksi. Magnitude dari dampak kenaikan harga terhadap pertumbuhan ekonomi ini akan bergantung dengan waktu. Dampaknya bisa lebih kecil jika kenaikan harga BBM dilakukan pada saat harga komoditas lain, terutama pangan mulai turun. Sebaliknya, kenaikan harga BBM akan lebih berisiko jika dilakukan pada saat harga pangan sedang naik seperti pada akhir tahun.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Peluang Besar Investasi Proyek Hijau, Transisi energi memunculkan peluang investasi di berbagai sektor industri berkelanjutan yang sejalan dengan target pemerintah menuju emisi nol bersih. Perbankan pun memainkan peran cukup penting dalam pembiayaan sejumlah proyek hijau di tanah air.

OJK mencatat sampai dengan Juni 2022, terdapat 100 nasabah dengan total Rp 1.065 triliun yang masuk dalam taksonomi hijau. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 294 triliun mengalir ke kategori hijau. Laporan tersebut merupakan pilot project yang diterapkan OJK dalam rangka mengecek portofolio keuangan hijau perbankan.  Selain itu, otoritas juga mengembangkan sistem pelaporan daring yaitu Apolo. Sistem ini merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan OJK untuk mempermudah pengawasan dan OJK akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan hijau. Pembiayaan terhadap energi hijau relative memerlukan modal besar dan juga pengembaliannya yang lama, sehingga bank cenderung memikirkan segala resikonya.

Indonesia telah menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 41% dengan dukungan keungan internasional. Dalam program menuju target rendah karbon tersebut diperkiraan Indonesia membutuhkan US$ 150 miliar hingga US$ 200 miliar pertahun agar bisa memenuhi tujuan Net Zerro pada 2060, bahkan lebih cepat. Ini merupakan kebutuhan dana yang besar dan memerlukan dukungan dari modal public dan swasta.

Selain itu, meski Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025 dan 51% pada tahun 2030, untuk mempercepat invetasi terbarukan memerlukan kerangka peraturan yang mendukung dan jaringan aset bankable yang kuat. Serta untuk mendukung dan menghadapi tantangan dalam implementasi environment, social and governance atau ESG juga membutuhkan tindakan kolektif sektor swasta untuk berpartisipasi dalam aksi iklim dan mendiversifikasikan bisnis mereka ke teknologi bersih. Sebagai mesin pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, sektor swasta memainkan peran kunci dalam mendongkrak investasi, sektor swasta juga sering menjadi agen perubahan dan inovasi.

Dengan mengintegrasi ESG ke dalam bisnis, sektor swasta dapat membantu memacu inovasi dan mendorong solusi baru untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Selain itu, sektor swasta akan sangan penting untuk membantu mendukung pendanaan yang diperlukan untuk transisi nol bersih.

Namun, sektor swasta tidak dapat mencapai transisi itu sendiri. Upaya dari sektor swasta harus dilengkapi dengan tindakan pemerintah untuk menciptakan kerangka kebijakan yang penting untuk merangsang permintaan akan teknologi bersih dan memberikan landasan untuk transisi Net Zerro.

III. Sektor Geololgi, Mineral, Batubara dan Umum

MESDM Bakal Tertibkan Tambang Timah Ilegal Lewat Cara Ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan akan menertibkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja [RKAB] timah, khususnya perusahaan tambang yang terindikasi menjalin kerja sama dengan para tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Saat ini masih terus dibahas dengan Satuan Tugas (Satgas) dan sedang terus dikoleksi.

Menurutnya, RKAB-RKAB yang memang memberikan pengaruh positif langsung ke pemerintah tentu akan terus dijaga. Namun, yang bermasalah atau buram akan ditertibkan. Apalagi dipastikan kerugian negara cukup besar akibat maraknya tambang ilegal sumber daya mineral timah.

Adapun Satgas yang dibentuk langsung bertindak di bawah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Untuk menerbitkan kegiatan PETI, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Polri terus melakukan koordinasi untuk mencari skema penindakan yang tepat. Setiap tahun PT Timah Tbk rugi Rp2,5 Triliun karena tambang ilegal. Kita juga mencermati kerusakan karena tambang ilegal, 123.000 hektar lahan kritis yang diakibatkan tambang ilegal.