Reviu Informasi Stategis Energi dan Mineral Harian, 3 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Inflasi Imbas Kenaikan harga BBM, Bank Indonesia memperkirakan inflasi sepanjang September 2022 akan tembus 5,88 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Perkiraan itu lebih tinggi dari realisasi inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen. BI memprediksi terkereknya inflasi September 2022 dipicu oleh kenaikan harga -harga komoditas bensin sebesar 0,91 persen. Naiknya harga harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi 1,8 – 1,9 persen.

Bank Indonesia telah berupaya untuk memperketat kebijakan moneter, termasuk dengan instrumen suku bunga acuan. Namun, kebijakan lain seperti kenaikan harga BBM justru sebaliknya yang memicu inflasi. Sebelum kenaikan harga BBM, inflasi meningkat di kisaran 5-6 persen. Dengan kenaikan harga BBM meningkat menajdi 6-7 persen.

Tambahan inflasi yang masuk kategori barang-barang yang diatur pemerintah atau administered price ini memiliki daya ungkit yang luas terhadap komoditas lain. Selain berdampak langsung terhadap sektor transportasi, BBM memiliki dampak tidak langsung atau second round effect ke harga-harga komoditas. Dampak putaran second round dari kenaikan harga BBM akan dirasakan tiga bulan mendatang terhadap inflasi inti, yang juga memicu kenaikan harga pangan bergejolak atau volatile food disamping administred price itu sendiri.

Untuk meredam inflasi itu, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate menjadi 4,25 persen. Tujuannya untuk menjangkar ekpetasi inflasi ke depan sesuai dengan target inflasi, sehingga pada pertengah 2023 kembali ke sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada pertengahan tahun depan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Bank Dunia: Bila Subsidi Energi Beralih ke Transfer Tunai RI Hemat Rp 107 Triliun, Di tengah kenaikan harga energi dunia, pemerintah Indonesia masih memberikan subsidi. Kendati pada September 2022, pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah membengkaknya anggaran subsidi. Pemerintah sadar langkah ini akan menyulut inflasi. Untuk itu, ada tambahan anggaran perlindungan sosial untuk menahan efek peningkatan inflasi kepada daya beli masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun. Sekaligus, pemerintah berharap langkah ini membuat bantuan lebih tepat sasaran. Apalagi selama ini subsidi energi malah banyak dinikmati oleh orang berduit. 

Namun tetap, pemerintah masih belum bisa menghapus subsidi energi secara keseluruhan dan berganti dengan skema bantuan sosial tunai (cash transfer) yang lebih tepat sasaran. Padahal, Bank Dunia memandang, skema bantuan tunai ini bakal lebih efektif menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi, skema bantuan tunai bisa mengkerdilkan kocek yang harus dirogoh pemerintah. Dalam laporan East Asia and The Pasific Economic update edisi Oktober 2022, Bank Dunia menghitung, pemerintah Indonesia bisa menghemat biaya fiskal hingga 0,6% produk domestik bruto (PDB) dengan skema ini atau sekitar Rp 107,119 triliun. Namun, Bank Dunia maklum bila pemerintah belum menerapkan skema transfer tunai pasalnya, memang banyak negara-negara di dunia yang masih belum bisa menerapkan sistem ini. Dari kajian mereka, ada beberapa hal yang menjadi alasan negara-negara tersebut belum menerapkan hal in. 

Pertama, dari perspektif kesejahteraan sosial. Sebagian besar penduduk miskin tidak menerima uluran tangan karena banyak negara tidak memiliki infrastruktur penyaluran yang memadai. Dalam hal ini, termasuk negara tidak memiliki daftar nama warga miskin secara komprehensif. Misalnya di Thailand, kurang dari separuh penduduk miskin yang memiliki kartu kesejahteraan sosial yang diperlukan. 

Kedua, dari perspektif politik. Bantuan yang lebih tepat sasaran dianggap tidak menguntungkan mayoritas masyarakat yang ada di atas garis kemiskinan. Padahal, masyarakat kelas ini merasa tetap merasakan tekanan inflasi. 

Ketiga, dari perspektif kebijakan industri. Dengan subsidi yang diberikan pemerintah, bisa menciptakan kontrol harga. Kontrol harga ini dirasa dapat melindungi perusahaan dari kenaikan biaya produksi pasca Covid-19. 

Keempat, dari perspektif kebijakan moneter. Bantuan yang tepat sasaran masih tetap menyundut inflasi. Namun, ini menjadi masalah bagi negara yang memiliki otoritas moneter yang kurang kredibel dalam menjangkar ekspektasi inflasi. 

III. Sektor Geologi , Mineral dan Batubara Dan Umum

Peran MIND ID dalam Hilirisasi. Holding BUMN Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) bersama anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk berkomitmen mewujudkan program hilirisasi. Apalagi, saat ini pemerintah mendorong setiap industri penghasil bahan mentah di Indonesia mulai untuk memikirkan hilirisasi produk turunannya. Hilirisasi pun memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan serta memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha. Direktur utama MIND ID menjelaskan bahwa MIND ID memiliki tiga mandat dari pemerintah, yaitu mengelola cadangan dan sumber daya strategis, hilirisasi, dan memiliki kepemimpinan pasar yang diwujudkan melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis.

Industri kendaraan listrik saat ini menjadi salah satu solusi untuk menurunkan emisi global yang kian meningkat. Sebab kendaraan listrik merupakan alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi. Sebelumnya pada Mei lalu, MIND ID telah mengadakan kunjungan ke Inggris dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Arrival Ltd sebagai partner untuk menemukan solusi pasokan potensial, serta membahas desain dan pengembangan kendaraan listrik. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, MIND ID menunjuk PT Industri Baterai Indonesia (IBC) untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman. Termasuk melaksanakan studi kelayakan bersama Arrival Ltd. mencakup studi pasar dan kelayakan proyek untuk ekspansi bisnis kendaraan listrik, serta kelayakan proyek pasok aluminium dan pasok baterai untuk ekspansi bisnis EV di wilayah Asia Pacific. Berdasarkan hasil studi kelayakan, nantinya MIND ID dan Arrival UK Ltd menjajaki kemungkinan kolaborasi lebih lanjut membangun Microfactories untuk EV Komersial di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Adapun peluang pembangunan dan investasi microfactory Arrival di Indonesia turut menarik investor asing melakukan investasi di dalam negeri. Perlu dukungan dan sinergi untuk mempercepat realisasinya program tersebut, salah satunya dalam bentuk kebijakan pemerintah dan kemudahan bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kementerian BUMN selalu melakukan inovasi model bisnis di industri ini dan meningkatkan rantai nilai seluruh sumber daya.