Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 6 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Sumbangan inflasi dalam kenaikan BBM. Sumbangan inflasi dari kenaikan harga BBM lebih kecil dari perkiraan pemerintah. Kenaikan harga juga sudah diantisipasi dengan penyaluran bantuan sosial tambahan baik berupa Bantuan Langsung Tunai maupun bantuan subsidi upah.

Penyesuaian harga BBM meningkatkan inflasi September 2022 menjadi 13,28 persen  dibandingkan inflasi Agustus sebesar 6,84 persen. Pada periode tersebut inflasi pangan yang berasal dari volatile food meningkat ke angka 9,02 perseb secara yoy dibandingkan Agustus yang sebesar 8,93 persen. Hal ini didorong oleh melimpahnya stok pangan hortikultura, minyak goreng dan ikan.

Sedangkan inflasi inti pada September 2022 meningkat pada level yang moderat sebesar 3,21 persen. Kenaikan inflasi inti terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa, seperti sandang, layanan perumahan, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman. Kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestic secara keseluruhan dengan membaiknya kondisi pandemic.

Pemerintah akan terus memonitor pergerakan inflasi paska penyesuaian harga BBM domestic Pemerintah juga memastikan agar daya beli masyarakat masih tetap terjaga dengan serangkaian bantuan yang diberikan pemerintah. Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan agar inflasi pangan tetap terkendali. Melalui Dana Insentif Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Penyaluran dana BLT BBM juga dioptimalkan penyalurannya hingga ke daerah 3T. Untuk mendukung hal tersebut PT Pos Indonesia akan dikerahkan melalui sistem door to door. Selain tantangan geografis, penyaluran bantuan di daerah 3T juga terkendala dengan akses sinyal yang terbatas.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistikan

Kementerian ESDM Targetkan Penurunan Emisi GRK 231 Juta ton Pada 2025, Pemerintah melalui KESDM menergetkan penurunan GRK sebesar 231,2 juta ton CO2 pada 2025 guna mencapai NZE tahun 2060. Energi terbarukan  merupakan salah satu alternative untuk menurunkan emisi GRK tersebut, serta peta jalan untuk dekarbonisasi dalam rangka NZE 2060 atau lebih cepat. Target penurunan emisi yang terdekat pada 2025 akan dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya dari sisi pasokan dilakukan melalui pemanfaatan PLTS atap, percpatan waste to energy, pengembangan PLTBm skala kecil dan penambahan PLTA.

Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah mendorong penggunaan kompor induksi sebanyak 1,8 juta rumah tangga, dymenthyl ether untuk menggantikan LPG rumah tangga, penerapan 300 ribu mobil listrik dan 1,3 juta motor listrik, jaringan gas untuk 5,2 juta sambungan rumah, serta mendatory biodiesel 30 persen pada taun 2025. Target penurunan emisi GRK pada 2060 mencapai 1.798 juta ton CO2. Sejalan dengan itu, KESDM terus mendorong peralihan ke kendaraan listrik, pengembangan biofuel juga teknologi baru seperti green hydrogen atau nuklir.

Pemerintah juga meningkatkan target pengurangan emisi karbon dalam NDC Indonesia, dari 29 persen dengan usaha sendiri, menjadi 31,89 persen pada 2030. Perubahan target dari 29 persen menjadi 31,89 persen pada 2030 pasti akan berdampak pada peta jalan transisi energi yang tengah disipkan

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Pelaksanaan Pajak Karbon Harus Dievaluasi. Dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Kementerian ESDM pun telah menyusun prinsip pelaksanaan Net Zero Emission dan peta jalan transisi energi, salah satunya melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon. Adapun saat ini Menteri ESDM mengatakan, pelaksanaan pajak karbon harus dievaluasi kembali mengingat saat ini dunia sedang dibayang-bayangi krisis ekonomi. Dengan menetapkan pajak baru (pajak karbon) akan memberikan tambahan cost pada produksi.

Untuk diketahui, penerapan pajak karbon tahap awal akan diberlakukan bagi PLTU batubara. Kemudian implementasinya akan diperluas untuk sektor lain mulai tahun 2025. Dalam penerapannya, ada dua skema implementasi pajak karbon. Pertama, melalui perdagangan karbon atau cap and trade. Institusi yang menghasilkan emisi lebih dari cap atau batas yang ditentukan, maka bisa membeli sertifikat izin emisi (SIE) dari institusi lain yang emisinya di bawah cap. Opsi lainnya, membeli sertifikat penurunan emisi (SPE). Kedua, melalu pajak karbon atau cap and tax yang mengatur jika suatu institusi tidak bisa membeli SIE atau SPE secara penuh atas kelebihan emisi yang dihasilkan, maka berlaku skema cap and tax. Ini berarti sisa emisi yang melebihi cap tadi akan dikenakan pajak karbon. Adapun tarif minumum karbon ditransaksikan senilai Rp 30 per kg CO2 atau Rp 30.000 per ton CO2 ekuivalen.

Sebagai persiapan menuju tahapan mandatori di tahun 2025, Kementerian ESDM telah melaksanakan uji coba perdagangan karbon untuk PLTU batubara secara voluntary. Uji coba perdagangan karbon ini diikuti oleh 32 unit pembangkit PLTU di mana 14 unit PLTU bertindak sebagai buyer dan 18 unit PLTU bertindak sebagai seller. Uji coba ini menerapkan konsep cap and trade dan offset. Di mana untuk cap merupakan nilai batas atas emisi GRK yang ditetapkan oleh pemerintah. Trade merupakan perdagangan selisih tingkat emisi GRK terhadap nilai cap diantara unit yang di atas cap dengan unit di bawa cap. Sedangkan offset merupakan penggunaan kredit karbon dari kegiatan-kegiatan aksi mitigasi dari luar lingkup perdagangan karbon untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan

Dalam proses penyusunan pajak karbon ini, terdapat beberapa kementerian utama yang terlibat. Kementerian Keuangan bertugas membuat aturan teknis pelaksanaan pajak karbon. Seperti tarif dan dasar pengenaan, cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, serta peta jalan pajak karbon. Kemudian, aturan teknis lain seperti batas atas emisi untuk subsektor PLTU dan tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit tenaga listrik akan ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lalu, terkait tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) dan Nationally Determined Contributions (NDC) kebijakannya diatur Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Serta, komite pengarah nilai ekonomi karbon ada di ranah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai, penerapan pajak karbon akan memicu kenaikan serapan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor yang berkelanjutan. Contohnya PLTU dikenakan pajak karbon, uangnya dijadikan insentif untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan kontribusi dari EBT ujungnya ke penerimaan pajak negara juga. multiplier efeknya lebih luas. Namun, pemerintah belum siap menerapkan pajak karbon pada tahun ini. Ia melihat, secara koordinasi dari antar kementerian/lembaga juga masih kurang. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah roadmap pajak karbonnya terlebih dahulu. Jika roadmap pajak karbon belum siap, dikhawatir akan terjadi hal yang sama seperti di negara-negara Eropa. Yakni, sebanyak 70% dana untuk pajak karbon digunakan untuk belanja yang tidak ada kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim.
Kementerian Keuangan sebelumnya juga memperkirakan dampak penerapan pajak karbon 2023 berpotensi menambah penerimaan negara senilai Rp 194 miliar. Sedangkan dampak terhadap tambahan subsidi dan kompensasi listrik senilai Rp 207 miliar. Dari sisi inflasi, dampaknya bahkan diperkirakan tidak ada.