Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 10 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Memaksimalkan Potensi Migas Indonesia, Indonesia memiliki potensi migas yang melimpah. SKK Migas mencatat Indonesia memiliki 128 cekungan migas dan 20 diantaranya sudah berproduksi, sementara 69 cekungan lainnya sama sekali belum dieksplorasi. Berdasarkan data SKK Migas, jumlah cadangan terbukti gas alam RI tercatat mencapai 62,4 triliun kaki kubik (TCF). Sementara itu, untuk cadangan potensial minyak bumi sebesar 4,17 miliar barel.

Untuk memanfaatkan potensi yang ada perlu investor yang berpatisipasi. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah posisi Indonesia masih kurang menarik bagi investor migas, jika dibandingkan dengan negara lain. Faktor tersebut antara lain, belum adanya kepastian hukum seeprti revisi undang-undangan migas, soal perizinan yang dinilai masih berbelit-belit, perlunya insentif fiskal dan pendanaan dalam memproduksi dan melakukan eksplorasi migas  yang massif.

Meski demikian, upaya menggaet investor untuk masuk dan memanfaatkan potensi migas yang ada terus dilakukan SKK Migas.  SKK Migas optimis target investasi hulu migas pada tahun 2022 akan tercapai. Sekalipun realisasi investasi hingga semester 1 baru mencapai US$ 4,8 miliar atau 36% dari target US$ 13,2 miliar.

Untuk mendukung hal tersebut, SKK Migas terus berupaya meningkatkan agresivitas dan jumlah kegiatan utama hulu migas. Hingga September 2022, pengeboran sumur mencapai 543 sumur atau 61% dari target yang mencapai 890 sumur pengembangan atau sudah mencapai 113% jika dibandungkan dengan capaian pada 2021 yang sebesar 480 sumur.

Dalam waktu dekat diharapkan segera beroperasi pada 2023 proyek gas yang akan menambah pasokan energu, seperti pembangunan Train 3 LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kemudian, terdapat proyek gas milik operator Husky-CNOOC Madura Limited dan Proyek Bukit Tua Phase milik Petronas yang kena beroperasi akhir tahun 2022.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Aturan Turunan Perpres EBT Disiapkan, Energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. KESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE telah menyiapkan tujuh aturan turunan dari prepres tersebut yang merupakan tindak lanjut pemerintah untuk mempercepat implemantasi pengembangan EBT di sektor energi.

Ada empat Permen ESDM. Pertama, Permen ESDM tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Kedua. Permen ESDM tentang harga Pembelian Listrik EBT. Ketiga, Permen ESDM mengenai Mekanisme penugasan dari Menteri kepada PT. PLN (Persero) terkait pembelian tenaga listrik yang seluruh atau sebagian dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah dan terakhir Permen ESDM tentang dukungan pengembangan panas bumi untuk menambah data PSP dan PSPE.

Ada tiga keputusan menteri (Kepmen ESDM) sebagai aturan turun-temurun dari Perpres No.112 Tahun 2022, yaitu Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Net Zero Emiision di Tahun 2060 Sektor Energi, Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Percepatan Pengakhiran masa Operasional PLTU dan Penetapan PLTU yang Dilakukan Percepatan Pengakhiran Operasinya. Selanjutnya Kepmen ESDM tentang Pencabutan Penugasan Pengembangan Pembangkit tenaga air untuk badan usaha yang tidak mencanpai PJBL, yaitu untuk pembangkit air yang mendapat penugasan tapi dalam 10 tahun tidak ada pengembangan. Aturan turunan Prepres EBT ini juga harus disiapkan oleh K/L lain yang berkepentingan dalam mendukung upaya percepatan pengembangan EBT.

Sementara itu, APBI menyatakan siap mematuhi perpres tentang percepatan EBT bersama pemasok batubara telah memahami penggunaan batubara akan semakin berkurang seiring dengan komitmen menuju NZE. Saat ini, pemanfaatan batubara dalam negeri bukan hanya untuk pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) melainkan juga industri. Hingga saat ini industri non kelistrikan seperti tekstil, masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi yang paling diandalkan.

Disisi lain, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menantikan aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Harapan asosiasi, turunan dari beleid tersebut bakal memuat sejumlah hal, mulai dari petunjuk teknis soal negosiasi harga pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga serangkaian insentif untuk para pengembang.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Dampak Positif Divestasi Saham PT Freeport Indonesia, Pada Desember 2018, PTFI melakukan transisi dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Langkah ini dilakukan PTFI setelah adaya kesepakatan divestasi saham untuk kepemilikan Indonesia sebesar 51,2% dengan rincian 26,24% dimiliki PT Inalum dan 25% dimiliki PT Papua Metal dan Mineral (IPMM). Pemerintah berkomitmen memberikan kepastian dari sisi hukum, fiskal, pajak, royalti dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PTFI hingga tahun 2041 mendatang. Di lain sisi, pemerintah juga memberikan hak pengoperasian bagi Freeport-McMoRan (FCX) yang memegang bagian saham 48,8% PTFI.

PTFI juga telah memenuhi seluruh permintaan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan peralohan saham mayoritas untuk Pemerintah Indonesia yang dibarengi dengan pengembangan ekonomi local hingga pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral logam atau smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur.

Selepas divestasi saham itu, PTFI menargetkan dapat menyetor uang mencapai US$80 miliar atau setara dengan Rp1.218 triliun (kurs Rp15.230) pada kas negara secara langsung hingga 2041 mendatang. Perkiraan angka setoran itu menggunakan asumsi harga tembaga US$4 dan harga emas berada di kisaran US$1.800 saat itu. Target itu dilatarbelakangi dengan realisasi setoran ke negara yang cukup besar dari PTFI sepanjang 1992 hingga 2021 lalu. Setoran itu berasal dari penerimaan pajak, royalti, dividen dan pembayaran lainnya.

Di sisi lain, PTFI telah mengalokasikan investasi tambahan mencapai US$18,6 miliar atau setara dengan Rp283,76 triliun terkait dengan pengembangan tambang dan hilirisasi tembaga milik perseroan untuk periode 2021 hingga 2041 mendatang. Investasi yang relatif besar itu dilakukan setelah perhitungan cadangan bijih milik perseroan diproyeksikan masih dapat ditambang hingga 2052 mendatang. Malahan, kapasitas sumber daya bijih potensial untuk dikembangkan berdasarkan perkiraan PTFI berada di kisaran 3 miliar ton.