Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 11 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tantangan Penerapan Nett Zero Emission (NZE). Pemerintah masih berproses membuat regulasi dan pendanaan untuk mengejar target net zero emission di 2060. Sementara itu kalangan industri tidak lagi bisa menunggu seiring bisnisnya mulai terdisrupsi oleh perubahan iklim dan persyaratan penurunan emisi.  Perlu harmonisasi antara langkah industri dan pemerintah untuk mencapai target netralitas karbon tahun 2060.

Terletak tepat di jalur garis khatulistiwa, Kota Bontang di Kalimantan Timur menyimpan potensi besar energi terbarukan. Kota ini menghadap langsung ke Selat Makassar, membuat matahari terik bersinar nyaris sepanjang hari. Bontang yang berjarak sekitar 110 kilometer dari Samarinda sudah sejak lama dikenal sebagai kota industri. Ia menjadi rumah dari sejumlah korporasi strategis, mulai dari pupuk hingga gas dan tambang gas dan batu bara. Sejak Agustus 2022, Kota Bontang memulai langkah penting dalam berkontribusi mengejar target net zero emission di 2060 yang dicanangkan pemerintah. PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), salah satu perusahaan merah yang bermarkas di Bontang, juga punya target sendiri. Perusahaan ini ingin memangkas 32,5 % emisi karbonnya pada 2030.

Guna memulai inisiatif tersebut, selama beberapa bulan terakhir PKT memasang panel-panel surya di atas gedung-gedung kantor pusatnya. Proyek ini akhirnya selesaikan pada 18 Agustus 2022. PKT kini memiliki 2.362 unit panel surya di atas gedung kantin, area parkir, hingga kantor pusatnya. Ribuan panel surya ini menutupi area seluas 6.500 meter persegi, cukup untuk menyuplai listrik berkapasitas 1.256,04 Kilowatt Peak (kWp). PT Pupuk Kaltim bukan satu-satunya perusahaan yang memasang panel surya atap. Sejak tahun lalu, pemerintah telah memasukkan program PLTS Atap sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Targetnya pun ambisius. Setidaknya 3,6 Gigawatt PLTS Atap diharapkan terpasang di 2025.

Sejumlah korporasi besar seperti Danone, Mitsubishi, Nestle, Uni-Charm, hingga Multi Bintang mulai memasang PLTS Atap. PT Nestle Indonesia mematok target PLTS Atap 100 % di 2023. Kendati demikian, program ini bukan tanpa persoalan. Dalam beberapa kasus, PLN disebut membatasi kapasitas maksimal PLTS hanya 15 %. Padahal, jika mengacu pada Permen ESDM Nomor 26/2021 tentang PLTS Atap, pengguna dapat memasangnya hingga 100 %. Kondisi ini membuat Nestle pesimistis targetnya tercapai di 2023.

Langkah industri terpacu sentimen negatif penghasil karbon. Implementasi PLTS Atap seharusnya bisa menjadi salah satu solusi transisi energi demi mendorong target nol emisi karbon yang dicanangkan pemerintah. Sementara bagi kalangan industri, mengganti sumber energi fosil menjadi energi terbarukan merupakan langkah krusial untuk memastikan target emisi perusahaan tercapai.

Bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, misalnya, seberapa besar karbon yang dihasilkan akan menentukan produknya laku atau tidak. Di beberapa negara Eropa, produk yang memiliki jejak karbon lebih besar akan dikenakan biaya tambahan sehingga barang tersebut kurang kompetitif. Kondisi ini membuat kalangan industri berinisiatif mempercepat target netralitas karbon. Salah satu upaya paling realistis yakni dengan beralih ke energi terbarukan.

Guna mendorong sektor swasta mengejar target netralitas karbon, Kadin membentuk Net Zero Hub (NZH). Inisiatif ini menjadi semacam pusat pengetahuan dan asistensi bagi perusahaan yang ingin mencapai target netralitas karbon.  animo perusahaan untuk bergabung di inisiatif ini sangat tinggi. Dalam menjalankan aksinya, Kadin NZH menggunakan kerangka acuan Science Based Technology Initiative (SBTI). Framework ini dibentuk oleh empat lembaga internasional: Carbon Disclosure Project (CDP), the United Nations Global Compact, World Resource Institute, dan WWF pada 2015. Tujuan utamanya untuk membantu korporasi mengurangi emisi karbon.

Ada empat tahap bagi perusahaan yang ingin menurunkan emisi karbon sesuai standar SBTI. Pertama, avoid atau menghindari aktivitas bisnis yang tidak diperlukan untuk mengurangi emisi. Salah satu langkah sederhana misalnya mematikan pendingin ruangan atau lampu saat tidak diperlukan. Kedua, reduce atau mengurangi aktivitas-aktivitas tertentu. Memindahkan pertemuan dari luring menjadi daring menjadi salah satu upaya tahapan ini. Ketiga, replace atau mengganti alat-alat produksi dan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Inilah sebabnya banyak perusahaan mulai beralih ke energi terbarukan seperti PLTS atau biomassa. Tahap keempat adalah capture atau menangkap emisi karbon yang menjadi produk buangan produksi.

Menanti Dukungan Regulasi Netralitas Karbon Regulasi memang masih menjadi hambatan dalam mengejar target netralitas karbon. Lalu, salah satu langkah yang signifikan adalah Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang Percepatan EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui aturan ini, Presiden melarang pembangunan PLTU baru di Indonesia. Namun bukan berarti pembangunan PLTU akan benar-benar dihentikan. Setidaknya ada dua jenis PLTU yang masih diperbolehkan yaitu PLTU yang sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan PLTU tertentu yang masuk persyaratan. Ayat 4 Pasal 3 Perpres menyebut PLTU baru masih boleh dibangun asalkan terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), berkomitmen menurunkan emisi hingga 35% sejak PLTU dibangun, dan PLTU harus beroperasi paling lama hingga 2050. 

III. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

PLN Tetapkan 4 Kriteria Pensiun Dini PLTU, PLN menetapkan empat kriteria PLTU yang akan menjadi sasaran pensiun dini, di antaranya berlokasi di Jawa, tidak dapat menggunakan teknologi penangkapan karbon, serta sudah tua. PLTU yang terletak di Jawa Tengah dinilai terlalu jauh untuk memasok listrik di kawasan dengan permintaan tertinggi seperti Jakarta. Kriteria kedua yaitu mengutamakan pensiun dini pada PLTU yang tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Kalau itu memang tidak memungkinkan dibangun karena mungkin keterbatasan ruang, maka PLTU itu akan yang diutamakan untuk dilakukan pensiun dini.

Kriteria ketiga yaitu dari sisi teknologi pembangkit. PLN akan menghentikan operasional PLTU yang sudah tua atau pembangkit subcritical. PLTU subcritical merupakan teknologi pengolahan yang diciptakan pada medio 1980-1990-an. Teknologi yang dimaksud yakni ketahanan boiler pada temperatur tinggi dan kemampuannya dalam mengolah batu bara. Semakin terkini teknologi yang dipasang pada boiler, ketahanan PLTU akan semakin baik serta mampu mengolah batu bara rendah kalori dan ramah lingkungan.Sejauh ini, kategori teknologi pengolahan batu bara PLTU dibagi menjadi kelas yakni subcritical, super critical dan ultra critical. Salah satu PLTU yang masih menggunakan teknologi boiler subcritical adalah PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah.

Kriteria keempat yaitu dari sisi keandalan PLTU. PLN akan mengutamakan pensiun dini PLTU yang memasok transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV daripada PLTU bertegangan 150 kV. Empat kriteria tersebut yang akan menjadi mekanisme penyelesaian pensiun dini PLTU. Tercatat Juni 2020, kapasitas pembangkit di Indonesia sebesar 70.964 megawatt (MW) dengan jumlah 63% atau 44,8 gigawatt (GW) berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Angka ini jauh lebih tinggi dari kapasitas pembangkit di Sumatera sebesar 14,7 GW di posisi nomor dua. Indonesia memiliki enam jenis pembangkit listrik yang terdiri dari tenaga uap, gas, diesel, panas bumi, air, dan energi terbarukan. PLTU mendominasi kapasitas pembangkit di Indonesia hingga 35,22 GW atau setara dengan 50% dari total kapasitas pembangkit.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

PT Freeport Indonesia Berencana Bangun Smelter di Papua Usai Smelter Gresik Rampung, PT Freeport Indonesia tengah fokus menyelesaikan pembangunan smelter tembaga keduanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Awalnya penyelesaian proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2023, namun dengan adanya pandemic Covid-19 dan perubahan rantai suplai yang terjadi di dunia, mau tidak mau target tersebut harus molor. 

Smelter baru PTFI di JIIPE akan menjadi smelter single-line terbesar di dunia dengan kapasitas produksi pengolahan tembaga hingga 1,7 juta ton konsentrat per tahun. Selain itu, PTFI juga akan menambah kapasitas smelter tembaga pertamanya yakni PT Smelting dari produksi 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton konsentrat tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia sebesar 6.000 ton per tahun.

Setelahnya PTFI akan mencari peluang untuk mengembangkan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di Papua dengan tema Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi Dengan Kearifan Lokal. Selain membangun fasilitas industri, PTFI juga akan membangun fasilitas kelistrikan untuk mendukung pengembangan industri di Papua.

Investasi yang telah dikeluarkan PTFI sebesar US$ 3 miliar dimana per akhir Juli 2022 tercatat progress pembangunan fisik mencapai 39,9% dengan total serapan biaya sekitar US$ 1,2 miliar dan pekerjaan concrete telah mencapai 10% dengan penyerapan 98% tenaga kerja Indonesia.