Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 12 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Impor Minyak RI yang Semakin Meningkat, Jumlah kebutuhan minyak di Republik Indonesia terus meningkat. Namun, produksi minyak mentah di dalam negeri dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan secara alamiah. Impor minyak Indonesia diprediksi tembus Rp400 triliun pada 2030. Impor minyak maupun produk bahan bakar minyak akan semakin besar. Hitungan kenaikan impor minyak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% per tahun, sedangkan konsumsi minyak saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun, maka konsumsi di 2030 diproyeksi menjadi sekitar 2 juta barel per hari. Produksi minyak di Indonesia saat ini sekitar 650 ribu barel per hari, sementara kapasitas kilang yang ada hanya 1 juta bph, artinya sebesar 350 ribu bph masih dipenuhi dari impor. Di tahun 2030 produksi minyak diproyeksi turun sampai 450 ribu barel per hari.  Produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp15.000 triliun. Dengan nilai impor Rp150 triliun maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1% dan jika impornya Rp300 triliun akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 2%.

Dengan demikian, energi berbasis impor harus digantikan oleh energi domestik sehingga tidak menggerus pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi demi mendapatkan minyak dengan harga lebih murah. Langkah yang dilakukan adalah membuka opsi mengimpor minyak dari Rusia, dengan harga 30 persen lebih murah dari harga pasar internasional, di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting minyak hingga 30 September 2022 baru mencapai 610,1 ribu barel per hari (bph) atau baru mencapai 86,8% dari target 703 ribu bph. Sedangkan untuk gas mencapai 5.353 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 92,3% dari target 5.800 MMSCFD.

Saat ini, pemerintah menurunkan target lifting minyak mentah ke posisi 660.000 barel per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Adapun, proyeksi lifting minyak mentah itu relatif lebih rendah dari target yang sempat dipatok pemerintah pada APBN 2022 yaitu 703.000 barel per hari.

II.Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Insentif Pemerintah Dorong Industri Baterai Listrik, ESDM mengungkapkan sejumlah dukungan pemerintah dalam pengembangan industri baterai nasional. Mulai dari regulasi hingga sejumlah fasilitas fiskal. Industri baterai saat ini masih dalam tahap awal pengembangan, perlu percepatan untuk mengejar tahap industrialisasi di Eropa, Tiongkok maupun Amerika Serikat (AS). Peringat pertama produksi baterai kendaraan listrik dunia ditempati oleh Tiongkok yang menghasilkan 558 GWh. Selanjutnya, Amerika Serikat (AS) menempati urutan kedua dengan produksi 44 Gwh. Adapun posisi ketiga ditempati oleh Hungaria dengan produksi 28 GWh. Indonesia bisa mengejar ketertinggalan selain memiliki berbagai comparative advantages, juga memiliki komitmen pemerintah yang kuat untuk mempercepat pengembangan,

Selain itu juga, Indonesia memiliki bahan baku atau materai baterai kendaraan listrik. Tercatat ada enam perusahaan yang menggarap nikel di Indonesia dengan total produksi mencapai 240.000 ton per tahun. Pemerintah telah menerbitkan larangan ekspor nikel sejak 2020 silam guna mendukung pengembangan industri hulu baterai tersebut. Indonesia bisa menjadi negara yang diperhitungkan dalam industri baterai kendaraan listrik dunia. Hal ini melalui strategi dengan bermitra dengan pemain-pemain global untuk mendapatkan manfaat pasar, teknologi dan pengalaman. Sementara, untuk di hilir, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif pajak.

III. Sekto Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Pengusaha Batubara Fokus Pasok Kebutuhan Energi Setelah Pemerintah Menetapkan Pelarangan Pembangunan PLTU Baru, Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan akan mematuhi peraturan tersebut dengan mengatur pembatasan PLTU batubara untuk jangka waktu panjang. Pada saat PLTU berkurang, pengusaha juga akan mengurangi produksi batubara.

Untuk diketahui, pemerintah telah melarang pembangunan PLTU baru, kecuali untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam seperti smelter atau yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun pengembangan PLTU baru ini dibatasi masa operasinya paling lama sampai hanya sampai tahun 2050.

Sebenarnya pemanfaatan batubara dalam negeri bukan hanya untuk PLTU melainkan juga beberapa jenis industri besar lainnya diantaranya industri seperti industri non-kelistrikan, tekstil, pupuk Sejauh ini pemanfaatan batubara untuk industri masih diperbolehkan.  

Menurut Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik bersifat positif untuk memajukan energi terbarukan dengan ketentuan untuk pension dini PLTU, mengatur harga energi terbarukan serta insentif.

Dirjen EBTKE KESDM mengatakan bahwa keluarnya regulasi tersebut menandakan dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pelarangan pembangunan PLTU baru. Meski begitu, dia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pembangkit – pembangkit yang sudah berjalan.