Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 13 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Kekhawatiran Terjadinya Krisis Energi. Hal ini diawali dengan muncul setelah OPEC+ menyatakan untuk memotong produksi minyaknya. Dalam pertemuan anggota yang dilakukan minggu lalu OPEC menyatakan akan mengurangi produksi minyaknya sebesar 2 juta barel per hari dari level produksi pada Agustus 2022. Pemotongan tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak pada November karena jumlah tersebut setara dengan 2% pasokan minyak dunia. Sinyal yang dilakukan oleh OPEC tersebut diperkirakan akan kembali meningkatkan harga minyak global yang sebelumnya sudah sempat turun pada level US$90 per barel.

Dari survei yang dilakukan oleh SP Global, aliansi OPEC+ terlihat meningkatkan produksi minyak mentahnya sebesar 170 ribu barel per hari pada bulan September lalu. 13 negara OPEC memproduksi 29,75 juta barel per hari, naik 190 ribu barel per hari dibanding Agustus, namun Rusia dan delapan sekutu lainnya menurunkan produksinya hingga 20 ribu barel per hari.

Pemotongan produksi OPEC menimbulkan kekhawatiran terhdap perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan resesi. Indikasi ini sudah terlihat di Jerman yang mengalami penurunan permintaan energi di industri manufaktur. Terlebih dalam waktu dekat Eropa akan mulai memasuki musim dingin, Kenaikan harga energi yang terjadi akan sulit dilakukan intervensi seperti subsidi dan keringanan pajak seperti yang dilakukan pada musim panas karena cukup membebani anggaran. Faktor faktor tersebut diperkirakan akan menimbulkan kemungkinan kekurangan pasokan gas dan listrik, serta terjadinya pemadaman atau penurunan keuntungan perushaan Eropa.

Bagi pasar Asia, pemotongan produksi minyak yang dilakukan OPEC akan memberikan dampak relative tidak terlalu besar mengingat saat ini dua negara raksasa Asia, Tiongkok dan India adalah negara yang diuntungkan karena dapat membeli minyak Rusia dengan harga yang lebih murah. Bagi Indonesia, dinamika yang terjadi di pasar minyak global memberikan kekhawatiran kembai terhadap peningkatan subsidi energi jika harga minyak dunia kembali meningkat. Untuk menjagai kestabilan ekonomi dalam negeri, Pemerintah diharapkan tidak terlalu terburu buru menurunkan harga BBM JBKP dan menyiapkan kembali bantalan sosial yang selama ini digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya maysrakat tidak mampu.

Indonesia dalam waktu dekat perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan gas dalam negerinya mengingat masa depan gas Indonesia cukup menjanjikan dengan adanya pengembangan beberapa lapangan baru. Saat ini serapan gas dalam negeri Indonesia mencapai 3.716 BBTUD atau mendekati 67 % terhadap produksi nasional. Konsumsi gas untuk domestic didominasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang mencapai hampir 30%, kemudian bahan baku pupuk 13,49%, kelistrikan 11,62%. Selain ituu pemanfaatan gas dalam negeri juga ditujukan untuk bahan baku kilang LNG domestic 8,47%, lifting 3,48%, domestic LPG 1,51%, gas kota 0,19%, serta BBG 0,08%.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pensiun Dini Batubara,  Rencananya tahun ini, pemerintah bakal melakukan pensiun dini dua hingga tiga PLTU. Lokasi pembangkit bertenga bahan bakar batubara yang akan pensiun dini tersebut di Pulau Jawa  dan sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Salah satu PLTU tertua di Indonesia adalah PLTU Suralaya yang memiliki 7 unit pembangkit dengan kapasitas total 3,4 GW.

Hingga akhir 2021, total ada 37 GW PLTU yang beroperasi atau 50,68% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia. Selain setrum, seluruh PLTU tersebut menghasilkan 250 metrik ton CO2 pertahun.

Masalahnya tak mudah menjalankan program pensiun dini PLTU. Butuh pendanaan yang sangat besar. Sebelumnya, pemerintah telah mengindentifikasikan, terdapat PLTU berkapasitas total 5,5 GW bisa masuk dalam proyek pensiun dini tanpa penggantian dari pembangkit berbasis energi terbarukan. Kebutuhan dananya US$ 25 miliar-US$ 30 miliar hingga 2030 nanti.

Problem lainnya, lewat Prepres 112/2022 pula, pemerintah maasih membolehkan pembangunan PLTU baru, meski dengan sejumlah pengecualian. Pengecualian itu, misalnya PLTU baru terintegrasi dengan industri yang berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam

III.Sektor Geologi, Mineral , Batubara dan Umum

Hilirisasi Pertambangan Indonesia Bisa Raup Rp 459 Triliun Tahun Ini, Menteri Investasi / Kepala BKPM menyebutkan hilirisasi pertambangan di Indonesia mendorong insudtri pengolahan dan pengolahan komoditas tambang sehingga RI tidak lagi mengekspor bahan mentah (raw material). Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan negara dari sektor ESDM. Sebagai contoh, pendapatan Indonesia dari ekspor nikel pada tahun 2017 hanya USD 3,3 miliar atau setara dengan Rp 50,49 triliun meningkat menjadi USD 20,9 miliar (Rp 319,77 triliun) di tahun 2021. Untuk tahun 2022, Kepala BKPM optimis pendapatan dari ekspor nikel mencapai USD 30 miliar atau setara dengan Rp 459 triliun (kurs Rp 15.300).

Pada periode 2014 – 2016 terjadi deindustrialisasi atau penurunan di sektor industri, yang mengindikasikan tidak menariknya sektor industri tanah air, sektor industry yang awalnya tidak menjadi tujuan utama investasi. Pada saat itu, investor lebih tertarik menanamkan modal di sektor gudang jasa. Jika diperingkat, sektor industri berada di urutan ke-4 dengan total investasi sebesar Rp 61,6 triliun di tahun 2019.

Berkat program hilirisasi pertambangan, pada tahun 2021 investasi di sektor industri menempati posisi pertama dengan total lebih dari Rp 100 triliun. Selain hilirisasi pertambangan, pemerataan infrastruktur menjadi alasan lain berkembanganya sektor industri.