Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 17 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Tekan Impor, Pemerintah Dorong Pembangunan Jaringan Gas Skema KPBU, Kementerian ESDM memberi peluang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk berkontribusi dalam untuk impor dan subsidi LPG. Caranya, denga nmenggarap proyek jaringan gas bumi, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan jargas yang masif bertujuan untuk mencapai penghematan subsidi LPG, pengurangan impor LPG dan pengurangan defisit neraca perdagangan migas dengan memaksimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat khususnya sektor rumah tangga.Jargas juga merupakan salah satu program Pemerintah yang manfaatnya langsung dapat dinikmati masyarakat. Selain murah, jargas lebih bersih, aman, efisien, serta tersedia 24 jam.

Atas banyak manfaat yang didapat, pemerintah pun terus mendorong perluasan jaringan gas bumi. Namun, saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendanai pembangunan jaringan gas bumi, sebab itu dibuka peluang pembangunan jargas dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan mendorong BUMN dan swasta untuk terlibat.Mulai tahun mendatang Pemerintah mulai mengembangkan jargas melalui skema KPBU. Dan diharapkan Pemda membantu dalam hal perizinan dalam pembangunan jargas skema KPBU ini, serta penyediaan lahan jika diperlukan.

Skema KPBU dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkesinambungan, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah. Meski menggandeng badan usaha, bukan berarti Pemerintah melepaskan kewajibannya. Tidak ada pengalihan aset yang dilakukan kepada badan usaha.Hanya saja, pemerintah mengharapkan dengan adanya keterlibatan badan usaha, pelayanan yang diberikan ke masyarakat lebih efisien dan terjaga kualitasnya.

Saat ini jargas yang telah dibangun sejak 2009 hingga 2021 dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai 662.431 Sambungan Rumah (SR) di 17 provinsi dan 57 kabupaten/kota. Sedangkan total keseluruhan jargas APBN ditambah non APBN mencapai 840.875 SR. Untuk jargas APBN tahun 2022 terbangun sesuai target yaitu 40.777 SR. Sebagian besar jargas dibangun dengan dana APBN. Memang ini program Pemerintah di mana pipa gas dibangun dan masuk hingga ke rumah, diberikan kompor juga. Untuk gasnya diupayakan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas. Jargas tidak membutuhkan gas dalam jumlah besar. Untuk satu kecamatan, paling dibutuhkan gas nol koma sekian MMSCFD

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Jalan Cepat Pensiunkan Dini PLTU Batubara, Pemerintah membuktikan niat yang kuat untuk mempercepat transisi energi dengan mengoptimalkan peran BUMN dalam memensiunkan lebih cepat sejumlah pembangkit listrik berbasisi batubara. PTBA yang menjadi bagian dari MIND ID akan iku tterlibat menyiasat beratnya ongkos pension dini sejumlah PLTU milik PLN.

Dalam skema yang ditawarkan Kementrian BUMN, PTBA bakal mengambil alih asset PLTU milik PLN melalui aksi korporasi perseroan. Lewat aksi korporasi itu, PTBA berperan sebagai investor untuk mengambil alih PLTU. Sedangkan PLN sebagai pemilik PLTU akan mendapatkan kucuran pendanaan sekaligus bisa memperbaiki neraca keuangan perseroan. Opsi tersebut diambil untuk mengurangi asset fosil yang terdapat pada portofolio PLN. Selain itu, menunjukan komitmen Indonesia untuk segera beralih pada energi bersih saat ini.

Indonesia sudah cukup siap untuk melakukan pensiun dini PLTU lebih awal bekerja sama dengan mitra strategis milik pemerintah. Namun, pendanaan dari investor dan PLN dalam rangka menekan pembangkit listrik bertenaga fosil tidak cukup untuk mewujudkan energi hijau dan diharapkan bantuan pendanaan dari negara barat serta sejumlah lembaga keuanga internasional dapat menopang komitmen pemadaman pemadaman operasi pembangkit fosil secara bertahap. Skemanya sudah disiapkan akan tetapi tidak akan berjalan jika ada investor baru dan PLN saja harus didukung juga dengan green financing yang selama ini dijanjikan oleh negara barat.

Seperti diketahui, PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver ini diperkirakan menelan investasi US$6 miliar atau setara dengan Rp 89,3 triliun. Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksi bakal sulit dilakukan.

Disisi lain PLN mesti menaikan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$ 1,2 tiliun atau setara dengan Rp 17,772 triliun hingga 2050. Hal ini bukanlah biaya yang kecil oleh karena itu kita harus melihat seberapa jauh kemampuan fiskal Indonesia menyerap ini. Oleh karena itu dibutuhkan pendanaan multilateral, bilateral atau swasta agar tertarik ikut masuk dalam meningkatkan ekosistem energi hijau di Indonesia.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Serapan Industri Hilir Masih Minim. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanahkan hilirisasi merupakan kewajiban. Pemerintah pun telah melarang ekspor bahan mentah atau bijih mineral ke luar negeri dengan tujuan agar hilirisasi berjalan baik di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kementerian ESDM bertugas melakukan hilirisasi sampai mencapai produk antara (intermediate product) dan selanjutnya di industri hilir menjadi tugasnya Kementerian Perindustrian.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai, program hilirisasi mineral seperti nikel dan timah cukup berhasil mendongkrak pendapatan negara. Namun, sejauh ini, penyerapan produk mineral bernilai tambah tersebut masih belum maksimal. Umumnya, penyerapan produk turunan mineral tersebut masih sangat rendah karena belum dibangunnya ekosistem industri yang dapat menyerap produk antara tersebut, masih jauh di bawah 50% serapan domestiknya. Hampir sebagian besar produk antara tersebut diekspor ke luar negeri.


Khusus di komoditas nikel sudah banyak berdiri smelter dan refinery untuk mengolah nikel menjadi produk seperti Nickel Matte, NPI, FENI dan juga MHP sebagai bahan baku beterai kendaraan listrik (EV). Namun, karena belum dapat diserap di dalam negeri produk-produk tersebut masih banyak yang diekspor ke negara lain untuk diolah menjadi produk jadi (industri manufaktur).

Sejauh ini masih ada beberapa komoditas yang belum berkembang hilirisasinya seperti komoditas besi terutama pasir besi (iron sand). Mineral tersebut belum berkembang pengolahan dan pemurniannya di Indonesia. Iron sand umumnya digunakan untuk industri semen. Iron ore sendiri sudah ada beberapa smelter yang dibangun dan beroperasi, namun perlu ditingkatkan jumlahnya agar dapat menyerap produknya di Indonesia.

Untuk komoditas bauksit, saat ini baru ada dua refinery dan satu peleburan alumunium yang dibangun dan beroperasi di Indonesia. Beberapa sedang dalam pembangunan dan studi kelayakan. Saat ini bijih bauksit masih diekspor ke luar negeri. Sedangkan bahan baku aluminium yang diperlukan untuk industri pembentukan dan manufaktur domestik diimpor dari luar negeri.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 produk Nickel Matte (40%-70% Ni) dan FeNi (16%-30% Ni) masing-masing sebesar 91,200 ton dan 2,8 juta ton semuanya diekspor. Sedangkan, Indonesia masih banyak mengimpor seperti stainless steel (slab, HRC, Rod/bar, pipe, tube dan wire). Khusus kebutuhan Cobalt hamper semuanya masih impor. Setelah pelarangan bijih nikel dijalankan pada 2020, Pemerintah Indonesia akan mendorong pelarangan bijih mineral timah dalam waktu dekat. Pelarangan ekspor timah (tin ingot) perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu agar hasilnya maksimal. Pembangunan industri dalam negeri perlu dilakukan segera agar daya serap di dalam negeri dapat dilakukan secara maksimal. Perhapi saat ini sedang mengkaji hal tersebut untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal kebijakan.