Reviu Informasi Strategis Energi Dan Mineral Harian, 19 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Transisi Energi Hambat Peningkatan Produksi Batubara Australia. Australia akan menghapus secara bertahap sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimiliki selama satu dekade ke depan. Negara bagian utama Quensland mengumumkan akan mengakhiri ketergantungannya pada bahan bakar batubara pada 2035 dan memenuhi 80 persen kebutuhan energinya melalui sumber sumber energi terbarukan. Saat ini Quensland mengandalkan 65 persen kebutuhan listriknya dari batubara thermal.  Termasuk juga produsen energi AGL menyampaikan akan keluar dari penggunaan batubara pada tahun 2035 yang selama ini digunakan untuk menyediakan 30 persen listrik di negara bagian Victoria.

Penghentian penggunaan batubara diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan harga energi dan diperkirakan berdampak terhadap kenaikan harga konsumen hingga 35%-38%. Untuk menghindari terjadinya kenaikan harga secara tiba tiba, pemerintah seharusnya memstikan terlebih dahulu ketersediaan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebelum menutup asset pembangkit bahan bakar yang ada.

Sejumlah perusahaan energi berencana untuk investasi dalam energi angin, surya, dan hidro untuk menggantikan batubara tetapi pelaku pasar belum yakin bagaimana perusahaan energi dan konsumen melaksanakan transisi tersebut.

Arah Australia untuk melakukan transisi energi menyebabkan kurangnya investasi dalam peningkatan kapasitas dan produksi batubara meskipun saat ini harga batubara termal saat ini mencapai rekor tertinggi.  Adanya peningkatan harga dan upaya beberapa negara seperti Jepang dan untuk mengurangi penggunaan batubara di Rusia menyebabkan porsi ekspor batubara Australia cenderung akan meningkat. Hal ini menyebabkan adanya potensi kekurangan pasokan di domestik karena penambang cenderung diberi pilihan untuk menjual batubaranya di pasar ekspor atau domestik tergantung dari siapa yang dapat memberikan keuntungan paling banyak.  Kurangnya investasi di sisi produksi dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas batubara dan deposit yang ada.

II. Sektor EBTKE dan Ketenagalistrikan

Investor Global Minat Danai Proyek EBT di Indonesia, Ini Syaratnya, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah untuk menyusun panduan penyusunan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) energi baru dan terbarukan (EBT) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan lelang proyek pembangkit energi bersih mendatang tetap bankable, karena kepastian proyek pembangkit EBT untuk tetap bankable setelah masuk pada lelang PLN akan menentukan minat serta komitmen calon investor global ikut mendanai program transisi energi. Dan sebaiknya  pemerintah menyusun panduan untuk penyusunan PPA EBT jadi PLN tidak semena-mena untuk mendukung Perpres 112 Tahun 2022, karena aturan EBT ada standarnya. Fabby beralasan sebagian besar lembaga keuangan internasional serta bank komersial sudah menyatakan minat dan komitmen untuk ikut mendanai program transisi energi di Indonesia.

Rencananya pendanaan itu akan terbagi pada dua fokus yakni pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan investasi lanjutan untuk peningkatan kapasitas pembangkit EBT. Tantangan dari pensiun dini PLTU dari perspektif pendanaan adalah lender potensial selalu melihat program ini terlalu riskan karena eksposur yang tinggi pada batu bara. Absennya pensiun dini dalam taksonomi hijau itu belakangan ikut menyulitkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari bank komersial untuk mempercepat program transisi energi mendatang. Seperti diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp89,3 triliun, kurs Rp14.890. Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksikan sulit dilakukan.

Center for Global Sustainability University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$32,1 miliar atau setara dengan Rp475,4 triliun, asumsi kurs Rp14.810. Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang. Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang.

III. Sektor Geologi, Mineral ,Batubara Dan Umum

Tantangan Industri Pertambangan Minerba. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba) mengatakan bahwa saat ini industri pertambangan di dunia dihadapkan pada situasi perekonomian yang baru pulih setelah mengalami penurunan, terutama akibat adanya pandemi Covid-19, serta masih berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.

Selain itu, berubahnya visi masyarakat internasional yang menginginkan adanya peningkatan pasokan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Situasi ini tentunya menjadi tantangan bagi industri pertambangan mineral dan batu bara. Dengan kondisi tersebut maka kemampuan adaptasi perusahaan pada perubahan politik, ekonomis, sosial dan teknologi (PEST) akan menjadi sangat krusial. Kemampuan adaptasi ini tentunya harus didukung tidak hanya oleh ketersediaan teknologi (metoda, mesin, material) dan lingkungan, juga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sesuai lingkup pekerjaannya.

Mewabahnya Covid-19 juga telah mendorong disrupsi teknologi di dunia ke arah digitalisasi pada semua aspek kehidupan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggalakkan supaya industri tambang di Tanah Air menerapkan smart mining practice atau praktik pertambangan cerdas. Tujuan smart mining adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lapangan, serta keselamatan kerja. Sebagai holding industri tambang milik BUMN, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencoba menginisiasi penggunaan teknologi dalam mendukung praktik pertambangan cerdas tersebut.

PT Freeport Indonesia (PT FI) yang menjadi salah satu anggota MIND ID, ternyata jauh lebih dulu menggunakan teknologi digital dalam mendukung praktik tambang berkelanjutan dan terbukti bisa lebih efektif dan efisien. PT FI termasuk yang adaptif dengan kehadiran teknologi. Tidak heran, setiap tiga tahun sekali, perseroan mengaplikasikan teknologi terkini tersebut.

Staf Khusus Menteri ESDM, mengatakan, industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberi peranan penting bagi pendapatan negara. Hal itu karena kontribusi sektor tambang sangat besar bagi penerimaan negara dan jadi penopang devisa ekspor. Pada 2021, penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara (minerba) membukukan angka Rp 124 triliun.

Nilai tersebut mencakup pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan tertinggi dalam lima tahun. Pengelolan minerba memang harus dilakukan secara efisien dan optimal demi kelangsungan hidup manusia saat ini dan generasi yang akan datang.