Reviu Informasi Strategsi Energi dan Mineral Harian, 20 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Eropa Menghadapi Krisis Energi Yang Besar, dengan harga energi yang melonjak ke rekor tertinggi pada bulan Agustus. Hal ini karena adanya ketergantungan gas Rusia yang saat ini mencapai kurang dari 10% terhadap total pasokan gas EU. Eropa akan mengamankan pasokan LNG untuk memenuhi permintaan di akhir tahun. Dalam jangka waktu yang lebih lama, Eropa diperkirakan akan menghadapi kekurangan gas alam selama beberap tahun ke depan dan mencoba meningkatkan impor gas pipa dari Norwegia dan Aljazair serta LNG dari Timur Tengah. Namun tambahan permintaan LNG dari Eropa mendorong penolakan dari pasar Asia khususna Tiongkok yang meminta negara produsen untuk tidak mengeksport komoditas tersebut ke Eropa karena kekhawatiran terjadinya defisit di Tiongkok ketika musim dingin berlangsung.

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, kondisi ini akan mempercepat agenda hijau uni Eropa, membantu kawasan tersebut menggunakan lebih banyak energi surya, angin, dan nuklir menjadi lebih independent dari negara produsen fosil yang lain.

Untuk membantu masyarakat dan usaha yang terkena dampak krisis energi yang terjadi, Komisi Eropa mengalokasikan dan senilai hampir US$39 dari anggaran untuk memastikan agar harga energi dapat lebih stabil dan adil. Penetapan batas harga jual beli gas di pusat hub gas di belanda yang menjadi landasan perdagangan gas di Eropa akan diberlakukan dalam rangka menurunkan harga gas sepanjang tidak mengganggu pasokan gas Beberapa negara Eropa seperti Belgia, Italia, Polandia, dan Yunani berencana menetapkan batasan harga gas. Sedangkan negara yang lain seperti Jerman, dan Belanda khawatir pembatasan harga gas akan menghentikan pasar pasokan gas. Belajar dari krisis minyak yang terjadi pada tahun 70, pengurangan permintaan dan penggunaan sumber energi baru adalah pelajaran penting dalam menghadapi krisis energi yang terjadi.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pensiunkan PLTU 6,7 GW, PLN Jajaki Pendanaan Internasional , PT PLN (Persero) fokus untuk melakukan early retirement atau pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060. Total kapasitas PLTU yang akan dipensiunkan 6,7 GW sampai 2040. Dari total 6,7 GW yang bakal terminasi pada 2040, terbagi atas 3,2 GW pembangkit yang berhenti beroperasi secara natural. Sementara 3,5 GW menggunakan skema early retirement. Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass co-firing di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang.

Saat ini, PLN telah melakukan co-firing biomassa di 33 PLTU, Selain itu, PLN juga melaksanakan studi bersama dengan Mitsubishi Power dan IHI untuk co-firing  Ammonia, dan berkolaborasi dengan ITB untuk cofiring Hydrogen di Pesanggaran, Bali. Untuk mengembangkan co-firing tidak hanya bicara soal subtitusi batu bara, tetapi soal mendorong ekonomi kerakyatan. Pasalnya, biomassa yang digunakan sebagai co-firing menggunakan sumber daya yang berasal dari sekitar pembangkit.

PLN juga telah menyiapkan peta jalan untuk program ini sampai target NZE di 2060 tercapai. Terdapat tiga opsi skema pensiun dini yang dipertimbangkan PLN untuk membiayai pensiun dini PLTU. Pertama adalah write off from PLN’s book. Keduaspin off with blended financing. Ketiga, IPP refinancing. Contohnya, untuk pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat PLN memilih skema spin off with blended financing. Seperti diketahui, kemarin PLN dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah melakukan penandatanganan Principal Framework Agreement (PFA) pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu. Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun.

Melalui skema blended financing diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah, dana tersebut untuk menutupi sumber pendanaan awal pembangunan PLTU tersebut yang bunganya lebih tinggi, sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batu bara. Di sisi lain, melalui spin off ini PTBA dapat mengoptimalkan penggunaan batu bara dari tambang miliknya

Sementara untuk memensiunkan PLTU, PLN tidak bisa berjalan sendiri., mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu PLN tengah mencari mitra hingga lembaga investasi internasional untuk membantunya dalam pendanaan early retirement PLTU tersebut. Sebelumnya, PLN telah menjalin kerja sama Asia Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah early retirement PLTU.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Pemerintah lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola serta perdagangan timah domestik seiring dengan rencana pelarangan ekspor balok timah (tin ingot) yang dijadwalkan efektif akhir tahun ini. Audit dilakukan dengan menyisir dari sisi hulu penambangan berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan, midstream yang meliputi kapasitas pemurnian hingga penetrasi industri hilir untuk menyerap serta menjual produk jadi olahan balok timah tersebut. Kementerian ESDM juga tengah berupaya untuk memperluas cakupan konsesi izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengurangi praktik penambangan ilegal di tengah masyarakat, sembari mengupayakan izin pertambangan rakyat yang sebagian besar bergantung pada industri timah tersebut.

Dari sisi penguatan hilir, meminta agar pelaku usaha untuk mulai menjajaki kesempatan konsorsium untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan industri pengolahan lanjutan balok timah. Intensifikasi investasi hilir menjadi krusial untuk melakukan penetrasi pasar mendatang di tengah jejaring rantai pasok industri turunan seperti elektronik dan otomotif yang sudah terbentuk sebelumnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM melaporkan produksi timah di dalam negeri mencapai 34.610 ton pada 2021. Adapun, data untuk ekspor mencapai 28.250 ton atau 98% dari keseluruhan produksi saat itu. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi logam timah mencapai 70.000 ton logam timah pada 2022. Sementara itu, realisasi produksi mencapai 9.654,72 ton dan penjualan sebesar 9.629,68 ton per Mei 2022.

Di sisi lain, rata-rata harga timah murni batangan sepanjang 2015 hingga 2022 berada di posisi US$22.693 per ton. Adapun, sejak 2 tahun belakangan, harga timah murni batangan itu melonjak di angka US$30.207 per ton pada 2021 dan US$41.256 per ton pada April 2022 lalu. Sementara itu, tarif royalti timah yang berlaku saat ini masih bersifat flat sebesar 3%. Artinya, tarif royalti yang dikenakan kepada badan usaha tidak berubah dari acuan 3% walaupun harga jual komoditas itu berfluktuasi tinggi akhir-akhir ini.

Menteri Investasi, menargetkan regulasi terkait dengan larangan ekspor sejumlah komoditas mineral itu dapat rampung bulan depan. Kebijakan larangan ekspor itu mesti diikuti dengan program hilirisasi yang optimal di dalam negeri.