Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 24 Oktober 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

AS Menghukum OPEC. Pemerintah Amerika Serikat tengah mencari opsi untuk menghukum OPEC dan sekutunya (OPEC+) atas pemangkasan produksi minyak yang membuat harga minyak kembali melambung. Keputusan OPEC+ akan berdampak negatif pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sudah babak belur imbas dari kenaikan harga energi.

Mereka menambahkan bahwa pemerintahan US akan berkonsultasi dengan Kongres mengenai langkah-langkah potensial yang akan menyerang kontrol OPEC atas harga minyak, dan ini akan mencakup menghidupkan kembali RUU ‘No Oil Producing or Exporting Cartels’ (NOPEC).

RUU NOPEC yang sudah melewati Komite Kehakiman Senat pada Mei, setelah melewati komite DPR tahun lalu akan memungkinkan OPEC dituntut di pengadilan AS atas pelanggaran antimonopoli. Hal ini dinilai dapat memukul Saudi Aramco dan menjatuhkan nilainya di pasar.

Arab Saudi sebelumnya telah mengabaikan lobi Pemerintahan US yang sebelumnya telah berulang kali melakukan lobi kepada pemimpin de facto OPEC, untuk tidak memotong produksi minyak pada pertemuan beberapa waktu lalu.

Gedung Putih telah menekankan bahwa pengurangan produksi minyak mentah akan semakin membebani perekonomian dunia, yaitu dengan cara:

  1. pemangkasan produksi akan mendorong harga minyak dan inflasi ekonomi global yang telah mendorong kenaikan suku bunga di seluruh dunia. Kenaikan suku bunga ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi bahkan memicu resesi.
  2. jika produksi diturunkan, maka lonjakan harga minyak akan secara signifikan meningkatkan pendapatan negara Rusia sebagai salah satu negara pengekspor utama minyak mentah dan gas. Ini dapat digunakan untuk membiayai perang di Ukraina, bahkan meningkatkan kemungkinan eskalasi menjadi perang nuklir global.
  3. hal itu meningkatkan kemungkinan bahwa Presiden AS Joe Biden yang menjabat akan berkinerja buruk dalam pemilihan paruh waktu November, membuat pemerintahnya cenderung tidak dapat menangani secara efektif tantangan keamanan yang dipimpin Rusia dan Cina yang akan dihadapi dunia di sisa masa kepresidenannya.

Dampak langsung pada harga minyak mentah dari pemotongan itu tidak sedramatis yang dikhawatirkan beberapa orang, tetapi mungkin memang sangat serius, karena bertepatan dengan dua faktor pasar lainnya yaitu:

  1. pertama adalah bahwa program jangka panjang untuk melepaskan satu juta barel per hari minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS, dimulai dengan niat khusus Gedung Putih sendiri untuk menurunkan harga minyak guna meredam tekanan inflasi di seluruh negara Barat, dijadwalkan berakhir bulan ini.
  2. Kedua adalah bahwa larangan Uni Eropa (UE) terhadap impor minyak mentah Rusia melalui jalur laut dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Desember, sementara kelompok negara-negara industri besar G7 juga melihat mekanisme untuk menempatkan batas harga pada ekspor energi Rusia.

Selain mengetahui tekanan ke atas yang sangat besar bahwa pengurangan pasokan minyak mentah yang sangat besar secara historis ini akan terjadi pada harga minyak global, Arab Saudi juga sepenuhnya menyadari konsekuensi politik dari pemotongan tersebut untuk AS, untuk Eropa, dan untuk Rusia.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Pengembangan EBT Hemat Anggaran Negara, Optimasi energi baru terbarukan yang ada di tanah air dinilai bisa menghemat anggaran negara hingga US$600 milliar ketimbang harus terus bergantung pada energi fosil. Direktur IRENA mengatakan , dengan poulasi diperkirakan menyentuh 335 juta penduduk pada tiga decade mendatang, permintaan listrik di Indonesia diproyeksi mencapai 1.700 terrawatt hour. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasi lonjakan permintaan listrik tersebut dengan mengoptimalkan EBT yang ada di dalam negeri. Menurut Irena Indonesia dapat menetapkan dirinya pada jalur menuju net zero emissions dengan biaya lebih rendah daripada alternatif yang ada, asal pemerintah menerapkan langkah-langkah seperti yang diekomendasikan dalam outlook,dan mendapat dukungan internasional.

Menurut laporan bersama IRENA dan KESDM, Indonesia akan membelanjakan US$ 10,7 triliun untuk sistem energi hingga 2050. Pemerintah bisa melakukan penghematan jika menerapkan scenario 1,5 derajat atau 1,5-S, karena biaya yang diperlukan untuk sistem energi pada periode yang sama hanya US$10,1 triliun hingga US$ 10,3 triliun. Outlook itu juga memaparkan, biaya bahan bakar dan listrik yang digunakan di semua sektor penggunaan akhir mencaai lebih dari Us$7 triliun hingga 2050 jika menggunakan 1,5-S.

Temuan lain yang juga terungkap dari outlook itu adalah bahwa transisi dari bahan bakar fosil bisa membantu mengurangi biaya eksternal yang terkait dengan polusi undara dan perubahan iklim. Dengan scenario 1,5 derajat biaya eksternalistas tahunan yang dapat dihidari sekitar US$ 200miliar hingga US$635 miliar. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia berptensi menghemat sekitar US$20 miliar hingga US$38 miliar pertahun, atau sekitar 2%-4% dari PDB saat ini.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara Dan Umum

Perlunya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan, Di dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi pada Sektor Pertambangan di Wilayah NTT Jumat (21/10/2022), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan perlunya perbaikan tata Kelola pertambangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyamakan visi dan misi untuk pengelolaan tambang agar memiliki dampak posistif bagi sumber daya manusia di daerah tersebut, salah satunya dengan menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tambang.

Untuk menghindari benturan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, maka antar pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi. Di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa adanya pendelegasian Sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi lemahnya pengawasan karena resentralisasi kewenangan pertambangan, KPK juga akan melakukan monitoring khusus pengelolaan pertambangan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi sektor pertambangan. Hal ini bertujuan agar bisa menutup celah potensi korupsi yang mungkin akan terjadi.