Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 1 November 2022

I. Sektor Minyak dan Gas Bumi

Perlunya Peningkatan Produksi Minyak di Negara Timur Tengah, Arab Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia diperkirakan akan memangkas harga jual minyak mentah ke Asia untuk pengiriman Desember 2022. Hal ini menyusul melemahnya permintaan dari China akibat restriksi

Saudi Aramco akan menurunkan harga jual resmi atau the Official Selling Price (OSP) untuk minyak mentah Arab Light sekitar 30-40 sen dolar per barel di Desember 2022. Pemotongan harga terjadi ketika China sebagai pembeli minyak mentah terbesar di dunia, memperketat mobilitas warganya. Perubahan di struktur pasar untuk harga patokan minyak Dubai Timur Tengah biasanya memandu bagaimana OSP Arab Light ditetapkan.

Permintaan China jauh lebih lemah dari yang diharapkan, sehingga pasar memperkirakan bahwa kilang China akan sepenuhnya menggunakan kuota ekspor produk minyak mereka. China pada akhir September mengeluarkan tambahan 15 juta barel kuota ekspor baru untuk meningkatkan ekonominya yang goyah.

Margin kilang minyak untuk Asia yang memproses minyak mentah Timur Tengah turun menjadi rata-rata US$ 2,59 per barel sejauh ini pada Oktober dari US$ 3,30 pada September lalu. Namun, pemotongan OSP dapat dilakukan secara moderat mengingat pasokan pasar yang lebih ketat.

Saat ini, negara-negara pengekspor minyak plus Rusia (OPEC+) telah merencanakan untuk memangkas produksi 2 juta barel per hari (bph) mulai November 2022 untuk mendukung harga minyak berjangka yang telah turun menjadi sekitar US$ 90 dari US$ 120 per barel tiga bulan lalu di tengah kekhawatiran resesi ekonomi global, kenaikan suku bunga AS dan dolar yang semakin perkasa.

Untuk menanggulang hal ini, pemerintah Arab Saudi memalui Saudi Aramco siap meningkatkan kapasitas produksi minyak mentahnya hingga kapasitas maksimum 12 juta barel per hari seiring dengan populasi dunia yang terus bertambah akan membutuhkan 30% lebih banyak energi pada 2050.

Sementara disisi domestik, telah terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi periode November 2022. Hal ini disebabkan kondisi harga minyak di atas US$ 90 per barel, sementara kurs rupiah saat ini tembus Rp 15 ribu per US$. Disisi lain, penetapan harga BBM terbaru akan dilakukan dengan mempertimbangkan factor-faktor lain, sepertin harga produk minyak olahan berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS), kondisi dan volatilitas pasar, nilai tukar mata uang asing, pajak pemerintah dan bea cukai, biaya distribusi dan biaya operasional, kinerja perusahaan, serta aktivitas promosi yang sedang berjalan.

II. Sektor EBTKE Dan Ketenagalistrikan

Uap Geothermal Kian Memanas, Pamor panas bumi sebagai enrgi baru terbarukan atau EBT kembali meningkat setelah pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatannya di tanah air dengan melakukan merger tiga perusahaan geothermal mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk diketahui, Indonesia diperkirakan memiliki 28,5 GWe sumber daya panas bumi. Dari jumlah tersebut, 11.073 MW telah menjadi resources sedangkan 17.453 MW sisanya berupa reserves. Aksi merger tau pembentukan holding perusahaan pelat merah yang akan bergerak di bidang panas bumi bakal ditentukan plaing cepat 3 bulan setelah Pertamina Geothermal Energy melakukan aksi korporasi.

Optimasi potensi panas bumi sendiri bukan tanpa tantangan. Meski pengeboran eksplorasi sumur panas bumi saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui KESDM untuk menekan resiko dan biaya yang diperlukan, nyatanya perkara tariff masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan pelakukan usaha yang paling dibutuhkan saat ini adalah tariff yang menarik dan sesuai dengan resiko yang diambil atau sesuai dengan keekonomian  proyek, serta kepastian pembelian listrik yang dihasilkan oleh PLN.

Sebagai informasi, dalam Prepres No. 112/2022 tentang Percepatanan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebenarnya telah mengatur tariff listrik dari energi terbarukan. Dalam beleid itu disebut bahwa harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik berbasis energi terbarukan  menggunakan patokan harga tertinggi dalam lampiran Perpres itu atau kesepakatan dengan mempertimbangkan faktor lokasi. Adapun, API mengusulkan agar tariff listrik dari PLTP menggunakan skema feed in tariff. Melalui skema tersebut tersebut pelaku usaha yang melelang proyek panas bumi telah menetapkan harga perjanjian jual beli tenaga listriknya di depan melalui kontrak.

Hal tersebut diyakini bakal memberikan kepastian bagi para investor yang ingin mengembangkan panas bumi di Tanah Air. Harapannya investasi sektor panas bumi di dalam negeri semakin menarik dibandingan dengan sumber energy lainnya. Saat ini pelaku usaha masih menunggu aturan turunan dari Perpres tersebut untuk melihat realisasi dari apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Ada beberapa kondisi yang dijanjikan dalam Perpres  tersebut seperti insentif yang ditujukan untuk membantu keekonomin pengembang serta Perpres ini disusun dengan pendekatan keekonomian per enis pembangkit. Penentuan tarifnya pun dilakukan dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder. Jika ada beberapa pergeseran dari sisi keekonomian  dari pembangkit tertentu dan dibuka dalam Perpres ini, jadi nanti setiap tahunnya Menteri ESDM akan menetapkan kembali dari sisi harga.

Pemerintah juga mendukung peningkatan pemanfaatan EBT dengan tingkat keekonomian yang wajar dan membuat system stagning, artinya tariff yang berlaku akan berubah dalam beberapa tahapan. Pengusahaan pembangkit di 10 tahun pertama akan mendapatkan harga lebih tinggi dari harga rata-rata. Tahap berikutnya, tariff tersebut turun karena sudah tidak ada keperluan untuk mengembalikan investasi, sehingga nantinya pemerintah akan mendapatkan harga lebih rendah dengan tetap memberikan porsi yang wajar bagi pengembang pembangkit di atas 10 tahun sehingga investor tidak perlu khawatir mengenai harga tariff dan harga, karena proses penyusunan aturan ini dilakukan bersama dan sudah memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

III. Sektor Geologi, Mineral, Batubara dan Umum

Masa Depan Nikel Indonesia Dinilai Cerah. Saat ini nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang menjadi komoditas strategis di pasar global. Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan, permintaan nikel di pasar global akan terus meningkat seiring dengan penguatan tren energi baru terbarukan (EBT). Dalam laporannya di Southeast Asia Energy Outlook 2022, IEA memprediksi permintaan nikel untuk keperluan teknologi energi bersih akan berkembang pesat sampai 20 kali lipat selama periode 2020 sampai 2040.

Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut pemenuhan kebutuhan dunia karena Indonesia memiliki lebih dari setengah cadangan dunia, sekitar 150 juta ton. Tak hanya terbesar dari sisi volume, penyebaran cadangan nikel di Indonesia juga paling besar di dunia. Di Indonesia, 90 persen cadangan nikel tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Selain terbesar dari sisi volume, kualitas nikel di Indonesia juga terbaik di dunia. Nikel kelas satu sangat dibutuhkan untuk pengembangan baterai mobil listrik untuk campuran jenis logam cobalt.

Meski permintaan nikel dari segmen baterai ini belum terlalu besar, namun segmen kendaraan listrik yang diperkirakan akan tumbuh cepat, akan memicu naiknya permintaan nikel kelas satu dari Indonesia. Data dari IEA juga mengungkapkan, kendaraan listrik saat ini menyumbang dua persen lebih dari penjualan mobil global dan akan menjadi 58 persen pada 2040.

Biji nikel berkadar tinggi sangat dibutuhkan untuk industri pengolahan atau smelter di Indonesia. Selain itu, nikel merupakan bahan baku penting bagi pembangkit energi geotermal dan salah satu bahan baku baja tahan karat (stainless steel). Saat ini, serapan nikel untuk kebutuhan industri stainless steel tercatat masih tertinggi di Indonesia. Lebih dari itu, perusahaan listrik juga sangat butuh nikel meski dalam kadar rendah. Nikel adalah bahan baku pembuatan suku cadang mesin, kabel dan lain-lain. Pendek kata kebutuhan nikel sangat intensif dalam perkembangan industri hulu sampai hilir.

Selain Indonesia, Filipina juga merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia. IEA menilai hal ini merupakan peluang besar bagi negara-negara Asia Tenggara. Apa pun kebijakan yang diterapkan Indonesia, menurut IEA, dengan pasokan setengah dari pertumbuhan nikel global akan memberi pengaruh sangat signifikan terhadap rantai pasokan nikel dunia.

Indonesia pun telah menerapkan larangan ekspor biji nikel. Larangan tersebut diterapkan seiring dengan pengembangan industri hilir, agar sumber daya nikel bisa diolah di dalam negeri. Larangan ini tak pelak menjadi katalis yang mendongkrak harga nikel lebih tinggi. Harga nikel global yang menunjukkan tren kenaikan berdampak positif terhadap harga patokan mineral (HPM) nikel di Indonesia. Tiga bulan terakhir, harga nikel di bursa perdagangan London Metal Exchange (LME) terus memperlihatkan tren kenaikan. Dampaknya, HPM yang ditetapkan pemerintah berdasarkan rata-rata harga di LME tiga bulan ke belakang juga meningkat. Dibandingkan September, HPM nikel bulan ini naik USD0,05 per wmt.

Berdasarkan Keputusan Menteri EDM Nomor 170.K/MB.01./MEM.b/2022 terkait Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Oktober 2022 yang ditandatangani 7 Oktober lalu, yaitu Harga Mineral Acuan (HMA) untuk komoditas nikel ditetapkan Pemerintah sebesar USD22.081,25 per dmt. Harga itu lebih tinggi dibandingkan HMA nikel pada bulan September sebesar USD22.059,13 per dmt.